Direktur Jenderal Perkebunan pada hari Rabu tanggal 26 September 2007 memimpin rapat pembahasan pengalihan kepemilikan perkebunan kepada Perusahaan Modal Asing (PMA) bertempat di Ruang Rapat Dirjen Perkebunan Lantai II dan dihadiri oleh Ir. Munif (Sekretaris Menteri Pertanian), Kepala Biro Hukum dan Humas Setjen Departemen Pertanian, wakil dari Pusat Perizinan dan Investasi Setjen Departemen Pertanian, Sekretaris Ditjen Perkebunan, Direktur Budidaya Tanaman Tahunan, wakil dari Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar dan anggota Tim Penyusun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkebunan.
Dalam arahannya Dirjen Perkebunan, menyampaikan beberapa hal penting yaitu:
• Pabrik Kelapa Sawit Tanpa Kebun
Sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan bahwa Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit untuk mendapatkan izin harus memenuhi paling rendah 20% kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri. Dalam pemenuhan luas 20 % tersebut pengusaha industri kelapa sawit tidak diperbolehkan membeli kebun dari pekebun yang sudah ada.
• Pengalihan kepemilikan perkebunan kepada PMA.
Pemerintah mengarahkan kepada investor asing agar dapat membangun kebun baru dan bukan melakukan akuisisi kebun. Perlu dipertegas pada persyaratan Pasal Perizinan agar Izin yang telah diperoleh tidak dipindahtangankan kepada pihak lain. Hal ini merupakan suatu cara untuk menghindari timbulnya percaloan di bidang izin. Mengingat usaha perkebunan tidak bersifat High-Technology maka perusahaan dalam Negeri sebenarnya mampu untuk menangani usaha di bidang perkebunan.
Dirjen mengharapkan Tim Penyusun Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Perkebunan dapat melakukan pengkajian terhadap gejala adanya akuisisi kebun kepada PMA dan juga mengkaji materi substansi dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang oleh para pelaku usaha perkebunan masih diperlukan adanya kejelasan. Hal ini perlu dilakukan karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang merupakan pedoman bagi pelaku usaha perkebunan, masih harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Juklak/Juknis baik berupa Peraturan Daerah atau Keputusan gubernur/bupati/walikota yang menjadi dasar pelayanan perizinan di Daerah

One thought on “Pengalihan Perkebunan Kepemilikan Kepada Asing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s