BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 2, menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat ini menyatakan bahwa Negara mengambil peran dalam kegiatan ekonomi di Indonesia dalam berbagai bentuknya, termasuk Badan Usaha. Pasal inilah yang menjadi visi perekonomian Negara Indonesia.
Visi ini kemudian diterjemahkan kedalam bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Negara (BUMN) dengan dua kategori: PSO dan non PSO. BUMN yang masuk kategori public service obligation (PSO) lebih diorientasikan pada pelayanan publik. Sedangkan BUMN non-PSO diarahkan menjadi perusahaan komersial murni yang sebagian atau keseluruhan kepemilikan sahamnya oleh negara. Dengan prinsip ini, BUMN harus diarahkan menjadi perusahaan yang berperan baik secara nasional maupun internasional. BUMN Perkebunan merupakan BUMN yang masuk kategori non-public service obligation. (Setyanto Santosa, 2005)
Dalam rangka menghadapi persaingan internasional tersebut, BUMN Perkebunan harus memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen global baik dari perspektif kualitas maupun harga. Keandalan di bidang keuangan saja, belum cukup memberikan jaminan bahwa BUMN Perkebunan akan mampu bertahan hidup dan bersaing di pasar global. BUMN Perkebunan harus mampu memanfaatkan teknologi dan manajemen yang tepat untuk menciptakan proses bisnis internal yang efisien yang pada gilirannya menghasilkan prdouk-produk yang berdaya saing global.

Definisi BUMN
Definisi BUMN menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah:
1. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang sluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki pleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka (Perseroan Terbuka) adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi criteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-udangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Peranan BUMN Perkebunan
Badan Usaha Milik Negara, termasuk BUMN Perkebunan, merupakan salah satu aktor pembangunan ekonomi di Indonesia. Pada dasarnya terdapat dua peran utama BUMN, yaitu sebagai pelopor atau perintis pembangunan dan sebagai penghasil keuntungan. Dalam perkembangannya, peran yang dimainkan peruashaan BUMN diantaranya adalah:
(i) Pelopor atau perintis pembangunan;
(ii) Pengelola bidang-bidang usaha yang strategis dan pelaksana pelayanan publik;
(iii) Penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar; dan
(iv) Sumber pendapatan negara.
BUMN Perkebunan sebagai perusahaan inti dalam pembangunan perkebunan tersebut berfungi membangun kebun sebagai sumber pertumbuhan dan menularkan iptek kepada petani. Saat ini pembangunan perkebunan tersebut dilanjutkan oleh perusahaan perkebunan swasta. Dengan demikian, perusahaan BUMN Perkebunan berperan sebagai polopor atau perintis pembangunan.
Salah satu usaha yang ditangani BUMN Perkebunan adalah tanaman tebu dan kelapa sawit. Kedua tanaman tersebut diolah lebih lanjut menjadi gula dan minyak goreng dimana kedua komoditas tersebut masuk dalam kelompok bidang usaha strategis, yaitu pangan. Dengan demikian, BUMN Perkebunan juga bertindak sebagai pelaksana pelayanan publik, dalam hal ini penyedia tebu sebagai bahan baku gula sekaligus produsen gula serta penyedia minyak sawit mentah (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng yang dihasilkan perusahaan minyak goreng swasta.
Pembangunan perkebunan saat ini melibatkan pelaku ekonomi yang berasal dari BUMN, swasta dan masyarakat. Perusahaan swasta, terutama perkebunan berbasis kelapa sawit dan karet, saat ini telah tumbuh besar sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi di bidang perkebunan. keberadaan BUMN Perkebunan menjadi penyeimbag perusahaan swasta tersebut terutama dalam penyediaan komoditas gula dan CPO untuk keperluan dalam negeri.
Peran penting lain yang dimainkan BUMN Perkebunan adalah sebagai sumber pendapatan negara yang diperoleh dari deviden, pajak maupun non-pajak (retribusi dan bea keluar). Saat ini hanya tinggal beberapa BUMN Perkebunan yang mengalami kerugian, yaitu PTPN I, II, dan XIV. Namun demikian, kontribusi BUMN Perkebunan dalam pembangunan ekonomi tetap diperoleh dari pajak dan non-pajak.
Paper ini dimaksudkan untuk melakukan (i) analisis restrukturisasi dan privatisasi BUMN dalam rangka penataan BUMN Perkebunan yang mampu mendatangkan manfaatbagi pemerintah, perusahaan dan masyarakt Indoesia; dan (ii) pencarian metode dan strategi (dasar dan operasional) restrukturisasi dan privatisasi BUMN Perkebunan yang dapat diterima oleh berbagai pihak terutama pihak-pihak yang terkait dengan BUMN Perkebunan.
Restrukturisasi dan privatisasi yang dilaksanakan diharapkan dapat (i) meningkatkan kinerja BUMN Perkebunan; (ii) menyelenggarakan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN Perkebunan; (iii) meningkatkan kemampuan BUMN Perkebunan untuk mengakses peluang di pasar internaisonal; (iv) mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari investor ke BUMN Perkebunan; dan (v) merubah budaya kerja yang mengarah kepada peningkatan kinerja BUMN Perkebunan. Sementara itu, dari sisi pelaksanaan restrukturisasi dan privatisasi, diharapkan diperoleh strategi agar pelaksanaan restruturisasi dan privatisasi tidak menimbukan resistensi dari pihak-pihak terkait.

BAB II
SEKILAS KINERJA BUMN PERKEBUNAN

Pemerintah seperti yang tercantum pada Inpres No. 5 Tahun 2008 menetapkan peningkatan kinerja BUMN sebagai kebijakan. Salah satu program utamanya adalah restrukturisasi dan privatisasi BUMN. tindakan yang ditetapkan pemerintah dan Kementrian Negara BUMN sebagai penanggungjawab adalah (a) Optimalisasi BUMN melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk BUMN; dan (b) Penyebaran kepemilikan saham BUMN melalui initial public offering (IPO) dan strategic sale. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan efisiensi, daya saing, pelayanan masyarakat dan kinerja BUMN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s