; dan (b) Penyebaran kepemilikan saham BUMN melalui initial public offering (IPO) dan strategic sale. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan efisiensi, daya saing, pelayanan masyarakat dan kinerja BUMN.
Pada tahun 2008, asset BUMN meningkat 65,94 persen dari Rp. 1.191,87 trilyun pada tahun 2004 menjadi Rp. 1.977,80 trilyun pada 2008. gambaran kinerja BUMN lebih detail yang dikutip dari penjelasan Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil saat menyampaikan gambaran-gambaran umum kinerja BUMN Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 dalam diskusi panel Economic Growth and BUMN Outlook 2009. Dapat dilihat pada table 1 berikut:
Tabel 1. Kinerja BUMN Tahun 2004 dan Tahun 2008
No Indikator Kerja Tahun 2004
(Rp. Trilyun)
Tahun 2008
(Rp Trilyun) Kenaikan
1 Ekuitas 366,12 526,13 143,70
2 Pendapatan 527,83 1.161,71 220,09
3 Laba bersih 36,94 78,47 212,42
4 Belanja Operasional 453,40 1.028,37 226,81
5 Belanja Modal 32,26 128,32 397,77
6 Setoran Deviden 9,85 29,09 295,33

Peningkatan pendapatan, laba bersih dan setoran deviden tersebut didorong oleh peningkatan keuntungan secara kumulataf selama periode 2004, 2008 pada berbagai sektor usaha, yaitu perkebunan naik 384, pertambangan naik 260 persen, prasarana angkutan naik 200 persen, perbankan naik 110 persen, dan telekomunikasi naik 61 persen.
Jumlah BUMN yang rugi mengalami penurunan dari 35 menjadi 23 BUMN. Namun, total kerugian BUMN naik dari Rp. 6,83 trilyun pada 2005 menjadi 14,03 pada 2008. Kenaikan nilai kerugian ini disebabkan meningkatnya kerugian PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp. 12,3 trilyun atau 90 persen dari total nilai kerugian semua BUMN. Sedangkan BUMN Perkebunan yang masih mengalami kerugian adalah PTPN I, II, dan XIV. Menurut Sofyan Djalil, untuk mengatasi masalah ini, Kementrian menetapkan kebijakan umum yaitu: (i) reformasi kepemimpinan dan (ii) khusus mengenai masalah PLN, pada APBN, pemerintah dan DPR sepakat memberikan margin laba sebesar 5 persen.
BUMN lain yang masih perlu perhatian khusus Kementrian BUMN adalah sektor usaha kertas, percetakan dan pernerbitan (kecuali Peruri). Selain itu, juga sektor usaha sarana angkutan darat dan laut, kehutandan dan perikanan, konsultan konstruksi, farmasi, perfilman negara dan industri strategis. Saat ini, jumlah BUMN yang bermasalah tinggal lima perusahaan dari sebelumnya 35 BUMN pada 2004. BUMN dimaksud diantaranya adalah PT. Djakarta Lloyd, PT. Sandang, PT. Boma Bisma Indra, PT. Industri Kapal Indonesia, dan PT. Kertas Kraft Aceh. Dua perusahaan perlu perhatian khsusu, diantaranya Perum Produksi Film Negara dan PT. Pragja Paramitra.
Dalam paparannya, Sofyan Djalil juga menyampaikan tujuh program unggulan yang sudah dijalankan, yaitu (i) reformasi birokrasi; (ii) pembenahan pengelolaan anggaran; (iii) penetapan landasan-landasan operasional di BUMN; (iv) pemantapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar; (v) percepatan upaya pemberantasan korupsi; (vi) penempatan pejabat disesuaikan dengan kompetensi sesuai dengan hasil uji tuntas dan kepatutan (fit and proper test); dan (vii) pembinaan hubungan antar lembaga pemerintah, hubungan industri dengan tenaga kerja.

BAB III
PEMBELAJARAN RESTRUKTURISASI
DAN PRIVATISASI BUMN

Pengertian dan Tujuan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN Restrukturisasi BUMN adalah upaya peningkatan kesehatan BUMN/perusahaan dan pengembangan kinerja usaha melalui sistem baku yang biasa berlaku dalam dunia korporasi. Upaya penyehatan BUMN adalah langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, kinerja dan nilai perusahaan. Pada gilirannya, restrukturisasi berorentasi pada penyehatan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan professional.
Restrukturisasi BUMN juga merupakan penataan ulang struktur pendanaan BUMN, karena pada prinsipnya struktur pendanaan bagi suatu badan usaha terdiri atas dua sumber dana, yakni modal atau ekuitas dan hutang jangka panjang. Kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan bisnis suatu badan usaha akan berubah sesuai dengan dinamika bisnis yang dijalankan. Keterbatasan atau kekurangan dana akan secara langsung dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja suatu badan usaha.
Karena seluruh atau sebagian besar ekuitas BUMN adalah milik pemerintah, tuntutan kecukupan dana untuk pengembangan usaha akan berakibat pada penambahan modal dari pemerintah. Apalagi jika struktur permodalan seluruhnya dimiliki oleh pemerintah, maka BUMN tidak selalu mendapatkan skala prioritas yang tinggi dari pemerintah. Peningkatan dana untuk mendukung perkembangan bisnis atau mengatasi permasalahan operasional bisnis perlu dilakukan melalui cara-cara lain yang lebih cepat dan tepat implementasinya. Dalam hal ini, restrukturisasi merupakan strategi operasional keuangan yang penting untuk ditempuh, yang dalam praktiknya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Restrukturisasi pendanaan atau modal perusahaan secara langsung dapat dilakukan dengan mengubah komposisi antara hutang, modal dan penarikan deviden. Atau dengan perubahan komposisi saham dan investor, yang kesemuanya akan mengubah kemampuan pendanaan bagi perusahan yang bersangkutan.
Restrukturisasi dilakukan melalui banyak cara sesuai dengan permasalahan, strategi dan sasaran yang ingin dicapai, antara lain penataan ulang organisasi dan proses bisnis, penataan unit bisnis strategis dan penataan portofolio bisnis, serta penatan investasi anak perusahaan dan mitra kerja sama.
Secara umum, program restrukturisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan memudahkan pelaksanaan privatisasi. Secara lebih detil, tujuan dilakukannya restrukturisasi BUMN adalah:
(i) Mengubah kontrol pemerintah terhadap BUMN yang semula secara langsung (control by process) menjadi kontrol berdasarkan hasil (control by result). Pengontrolan BUMN tidak perlu lagi melalui berbagai formalitas aturan, petunjuk, perijinan dan lain-lain. Akan tetapi melalui penentuan target-target kualitatif dan kuantitatif yang harus dicapai oleh manajemen BUMN, seperti ROE (Return On Asset), ROI (Return On Investment) tertentu dan lain-lain.
(ii) Memberdayakan manajemen BUMN melalui peningkatan professionalisme pada jajaran Direksi dan Dewan Komisaris.
(iii) Melakukan reorganisasi untuk menata kembali kedudukan dan fungsi BUMN dalam rangka menghadapi era globalisasi (AFTA, NAFTA, WTO) melalui proses penyehatan, konsolidasi, penggabungan (merger), pemisahan, likuidasi dan pembentukan holding company secara selektif.
(iv) Mengkaji berbagai aspek yang terkait dengan kinerja BUMN antara lain penerapan system manajemen korporasi yang seragam (tetap memperhatikan ciri-ciri spesifik masing-masing BUMN), pengkajian ulang atas system penggajian (remunerasi), penghargaan dan sanksi (reward and punishment). LIHAT KELANJUTAN NASKAH PADA BAGIAN SELANJUTNYA, atau HUBUNGI ahmad_mustafit@yahoo.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s