Akankah Indonesia Menjadi Zimbabwe, Tunisia atau Mesir Berikutnya?


KORUPSI agaknya menjadi kata-kata ajaib yang tiba-tiba ramai kita bicarakan selama era rezim SBY saat ini. Padahal, jika kita mau jujur, sejarah korupsi di Indonesia telah tumbuh subuh sejak era Soekarno, era di mana bangsa ini baru saja memulai sebagai bangsa yang merdeka. Sejak saat itu, korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Malah, bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dari rumah kepala RT pun korupsi sudah tidak lagi tabu untuk dilakukan.

Konon, antara tahun 1951 – 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaaindonesia-menangisn korupsi tersebut menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri yang melakukan korupsi, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Adalah Lie Hok Thay yang mengaku memberikan Rp. 1,500,000 kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap, Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap. Tahun 1961 Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.

Demikian juga dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil.

Menurut Jacob Utama dalam Seminar “Korupsi Yang Memiskinkan”, 50 persen gubernur, seperti yang disampaikan Mendagri, memiliki masalah hukum. Bagaimana dengan bupati, wali kota, dan pejabat lain. Penegakan hukum yang lemah dan pemutarbalikan standar moral membuat korupsi merasuk sendi kehidupan. Ekonom Faisal Basri mengungkapkan, korupsi tidak berhubungan langsung dengan kemiskinan, tetapi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik daya tarik maupun kualitas. Menurutnya, di balik pertumbuhan, baru berdampak terhadap orang miskin. Kegiatan produksi terhambat karena orang harus membayar lebih mahal atau menunggu lebih lama kalau tidak menyuap (untuk dilayani pemerintah) sehingga kalah kompetitif dari negara lain yang bebas korupsi. Belum lagi praktik pejabat yang meminta saham kosong.

Menurut Faisal, kekuatan pasar domestik dan sumber daya alamlah yang selama ini menyelamatkan Indonesia dari krisis global tahun 2008 dengan tetap tumbuh 4,5 persen tahun 2009 saat negara lain terpuruk. Ketika perekonomian regional pulih dan sejumlah negara bangkit tahun 2010, Indonesia malah mencatat pertumbuhan terendah di Asia Tenggara, yakni 6,7 persen.

Tidak terhitung berapa juta trilyun uang negara dirampok oleh para koruptor dari dulu sampai sekarang. Berapa juta jiwa yang termiskinkan akibat korupsi ini. Dari kasus SOEHARTO dengan korupsi Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora Rp 1,4 triliun. Tak pernah selesai karena alasan sakit. PERTAMINA yang menjadi lahan subur korupsi sejak era dugaan korupsi dalam Tecnical Assintance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustaindo Petro Gas (UPG) tahun 1993 merugikan negara sebesar US $ 24.8 juta. Kasus Proyek Kilang Minyak Export Oriented (Exxor) I di Balongan, Jawa Barat yang merugikan negara sebesar 82.6 M, 1996-1997 sebesar 476 M, 1997-1998 sebesar 1.3 Triliun. Juga Kasus kilang Balongan yang merugikan negara hingga US$ 700. Kasus Proyek Pipanisasi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa (Pipianisasi Jawa), dimana kerugian negara hingga US$ 31,4 juta. Kasus BAPINDO 1.3 Triliun. HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young dengan kerugian negara Rp 15,025 triliun. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan penyimpangan dana BLBI Rp 138,4 triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun dan penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun.

Melihat sejarah korupsi di Indonesia dan tongkat estafet yang dilanjutkan demikian rapih dan teorganisirnya, rasanya tak ada harapan bagi kita untuk bebas dari jerat korupsi. Alih-alih membebaskan kita dari jerat korupsi, KPK pun tak lebih dari sekumpulan manusia biasa yang juga tergoda untuk melakukan korupsi. Jika hanya penjara yang diancamkan untuk koruptor, tak akan mungkin mereka jerah. Rasanya hanya ancaman hukuman potong tanganlah yang mampu menghentikan kegiatan korupsi ini.

Belajar dari Zimbabwe

Perekonomian Zimbabwe terus merosot dari waktu ke waktu. Inflasinya terus meningkat hingga 2,2 juta persen, dan menjadi inflasi tertinggi di dunia. Akibatnya bank sentral Zimbabwe mengeluarkan 4 versi mata uang . Terakhir kali bank sentral Zimbabwe mengeluarkan pecahan $ 100,000,000,000,000 (100 triliun dolar) yang menjadi uang dengan nominal terbesar didunia yang kemudian digantikan dengan dolar versi ke-4 dimana setiap $ 100,000,000,000,000 (100 triliun dolar) uang lama digantikan menjadi $1 uang baru. Dengan ekonomi yang terus memburuk sekarang bank sentral Zimbabwe memutuskan untuk membolehkan rakyatnya menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai mata uang mereka untuk menstabilkan kembali ekonomi Zimbabwe.

Dalam keadaan seperti ini sektor-sektor semacam pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, keamanan tak lagi menjadi urusan negara. Terbukti, negara ini mempunyai kualitas kesehatan terendah di dunia, demikian juga dengan pendidikan dan keamanan.

Padahal, menurut Reuters, Zimbabwe kini adalah negara kaya mineral. Negara seperti China misalnya, sedang berusaha memperkuat hubungan mereka dengan President Robert Mugabe. Dalam hal pertambangan dan perkebunan, China Development Bank telah menanamkan sekitar $10 milyar.
Dengan potensi tambang dan perkebunan sebagus itu, Zimbabwe menjadi negara termiskin di dunia. Kenapa? Jawabannya banyak. Tapi salah satunya adalah karena korupsi yang tak habis-habisnya dilakukan oleh pemerintah.

Lalu, bisakah Indonesia mengalami hal seperti Zimbabwe? Jika Indonesia tak segera berbenah diri apapun bisa terjadi termasuk menjadi negara semiskin Zimbabwe. Indonesia mestinya belajar dari Zimbabwe, jangan
sampai kesalahan yang sama dilakukan oleh Indonesia. Korupsi bancakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dari pejabat pemerintahan, anggota DPR, gubernur, bupati, lurah dll adalah hal terburuk yang dengan cepat akan menggerogoti negara ini.
Chaos di Timur Tengah

Berawal dari Tunisia, lalu Mesir, Yaman, Sudan, lalu Libya, Suriah, semua oposisi pemerintah menuntut kehidupan yang lebih baik, peribaikan hak asasi manusia dan hak mengeluarkan pendapat.
Presiden Zine El Abidine Ben Ali di Tunisia, misalnya, dituntut mundur karena faktor ekonomi, demokrasi dan unsur masyarakat yang jenuh terhadap keadaan negara yang tidak stabil. Demikian juga Hosni Mobarak yang otoriter dan suka merampok hak rakyat dalam ekonomi dan politik, dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri yang jenuh dengan kemiskinan dan penindasan.

Indonesia, dengan keadaan yang kurang lebih stagnan, infrastruktur yang kacau, kemacetan lalu lintas hampir setiap saat, banjir, harga-harga yang melambung, kesempatan kerja yang makin kurang, korupsi yang tak pernah terurus, pejabat dan aparat yang hidup semena-mena (seolah mereka hidup di luar hukum negara), peluang ekonomi yang hanya dimiliki orang-orang tertentu, sekolah yang kian mahal, intervensi negara untuk kebaikan rakyatnya yang demikian lambannya, dan yang paling dirasakan adalah tingkat kehadiran negara yang sangat kurang di setiap sektor menjadi negara ini negara yang berangsur-angsur mirip seperti Tunisia, Mesir dll.

Dari sisi SDA, negara ini lebih baik dari Zimbabwe. Mungkin jika Zimbabwe membutuhkan waktu 10 tahun untuk jatuh miskin, Indonesia butuh 20 tahun lagi. Agaknya para koruptor sudah berhitung sehingga selama 20 tahun ini mereka berlomba-lomba menghabiskan potensi negara ini agar menjadi semakin kaya di satu sisi, dan negara ini menjadi cepat miskin di sisi lain.

Dari sisi korupsi, negara ini sudah persis seperti Mesir dan Tunisia, dimana peluang-peluang ekonomi hanyia dimiliki oleh segelintir orang. Jika di zaman orde baru pemerintah dijatuhkan karena korupsinya, dan dengan demikian menjadi orde reformasi. Maka di orde reformasi ini, jika korupsi tak segera dibabat habis, tidak mustahil jila order reformasi akan berubah menjadi order revolusi.
Korupsi tak pernah tak membunuh rakyat, walau hanya sedikit. Karena korupsi, tak hanya merugikan negara dalam bentuk uang. Tetapi, lebih dari itu, korupsi akan merusak sistem pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, SDA, dll. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s