PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS


Akhir-akhir ini, di Indonesia, Pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan kerjasama dalam bentuk Public-Private Partnership (PPP). Apakah PPP itu? David Hall, Robin de la Motte dan Steve Davies dalam Terminology of Public-Private Partnerships (PPP), menulis bahwa terminologi PPP digunakan untuk menggambarkan keterlibatan sektor swasta dalam proyek-proyek pemerintah yang semakin lama bukannya semakin mudah.

Pada tahun 1980-an pemerintahan Thatcher di Inggris memulai strategi politik untuk merestrukturisasi sektor swasta, dimana privatisasi kala itu dipandang sebagai perkembagan radikal yang positif. Term privatisasi dahulu dipakai untuk menamai semua bentuk keterlibatan swasta, dari penjualan industri-industri nasional sampai pensubkontrakan atau outsourcing fungsi-fungsi tertentu dalam pemerintahan. Term privatisasi sendiri kemudian menjadi hal yang kontroversial, bahkan di Inggris sendiri. Lalu, kemudian—untuk meredam kontroversi—dikenalkanlah term lain pengganti privatisasi, yaitu Public-private partnership (PPP). Term ini lebih menggambarkan bentuk-bentuk keterlibatan sektor swasta sebagai kolaborasi swasta-pemerintah. Term lain adalah konsesi, yaitu otoritas pemerintah memberikan hak eksploitasi kepada pihak swasta dengan menarik investasi kepada pihak swasta (pemakai konsesi). (www.psiru.org)
PPP—dengan demikian—adalah kesepakatan-kesepakatan dimana pihak pemerintah (BUMN, kementrian, atau pemerintah daerah) dan pihak swasta bekerjasama—dengan keahlian masing-masing—untuk proyek-proyek dengan tingkat keterlibatan dan tanggungjawab yang berbeda, untuk tujuan mengerjakan layanan publik atau proyek-proyek tertentu “demi menghindari kontroversi” privatisasi yang berarti hanya “menjual asset negara”.
Privatisasi di Negara Maju.

Privatisasi dalam arti penjualan asset negara adalah agenda ekonomi yang wajib guna menghindari ekonomi biaya tinggi melalui pelepasan perusahaan negara yang menguras anggaran. Berdasarkan penelitian Bank Dunia tahun 1992, tercatat bahwa sejak 1980 lebih dari 80 negara telah merencanakan privatisasi yang melibatkan 6.800 Badan Usaha Milik Negara di seluruh dunia. (Sunita, John dan Mary 1992).
Pada kurun waktu 1985-1999, sebanyak 8.000 privatisasi di tingkat global telah dilakukan dengan nilai asset sebesar US$1,1 triliun. Di negara maju seperti negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) nilai privatisasi (penjualan asset negara) mampu meraup keuntungan hingga US$70 Miliar. Sedangkan di negara-negara non-OECD hanya US$30 milyar. Bandingkan dengan privatisasi Nippon Telephone and Telegraph di Jepang tahun 1987, nilai keuntungan privatisasi bertahap di perusahaan tersebut mencapai US$77,8 milyar. (Megginson, Nash, Van Randenborgh, 1994:416) Padahal, pada tahun 1998, penjualan 2.500 aset global hanya mencapai US$171 milyar. (Brune, Garret, dan Kogut, 2004:195-219)
Konon, privatisasi di negara OECD ditekankan pada pelepasan peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari privatisasi yang dilakukan oleh 15 negara UNI Eropa. Pada periode 1990-1997, keuntungan privatisasi di 15 negara ini mencapai 55-63 persen dari pendapatan total privatisasi di negara-negara OECD. (www.oecd.org)
Bortolotti dan Faccio dalam Reluctant Privatization menyebut privatisasi yang diterapkan oleh negara maju adalah reluctant privatization (Bortolotti dan Faccio, 2006) yaitu, transfer hak-hak kepemilikan pada BUMN tanpa mengurangi kontrol pemerintah atas kinerja BUMN tersebut (corresponding transfer of control ringhts). Pemerintah dalam hal ini adalah pemegang voting control (hak veto) 62,4% dari BUMN yang diprivatisasi, walaupun dia tak memegang 100 persen saham. Inilah yang disebut sebagai “golden shares”, yaitu kekuasaan khusus yang kompleks yang didukung oleh undang-undang yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengontrol BUMN yang telah diprivatisasi. Privatisasi seperti inilah yang berkembang di negara-negara OECD. Salah satu contoh adalah Italia. Setelah pemilu 1992, saat negara ini menghadapi krisis ekonomi dan politik yang paling akut paska masa perang, pemerintah memutuskan untuk melaunching proses privatisasi skala besarnya. Pada tahun 1993, implementasi privatisasi Italia mencapai US$100 milyar, yang menempatkannya pada posisi ketiga dari nilai total privatisasi seluruh dunia (Securities Data Corporation). Sudah begitu, pemerintah masih merupakan pemegang kendali kuat kuat pada BUMN-BUMN yang diprivatisasi. Misalnya saja, pemerintah Italia masih memegang direct dan indirect stakes (di Cassa Depositi e Prestiti, CDP) di Eni (Pertaminanya Italia), Enel (PLN-nya Italia), Alitalia (flagship carrier), dan Finmeccanica (industri kedirgantaraan, Pertahanan dan IT). Pemerintah masih memiliki hak veto atas keputusan-keputusan strategis dan akuisisi walaupun pada BUMN yang telah diprivatisasi 100 persen seperti pada Telecom Italia.Masih menurut Bortolott dan Faccio, 62,4 persen dari 141 perusahaan yang diprivatisasi di negara-negara OECD antara 1996-2000 menerapkan sistem reluctant privatization. (Bortolotti dan Faccio, 2006)
Privatisasi di Negara Berkembang
Tidak seperti negara-negara maju, negara-negara berkembang menerapkan privatisasi sebagai focal point kebijakan perekonomian nasional untuk memenuhi syarat utama restrukturisasi ekonomi yang dipaksakan oleh Dana Moneter International (IMF) dan Bank Dunia. Paksaan ini adalah untuk mengintegrasikan perekonomian domestik kedalam sistem pasar global. Muncullah kemudian Letter of Intent (nota kesepakatan) sebagai kontrak antara pemerintah negara berkembang dengan IMF untuk mendapatkan bantuan bagi pemulihan krisis ekonomi nasional. Diantara banyak persyaratan agar negara berkembang mendapatkan bantuan adalah dilaksanakannya privatisasi (penjualan aset) sebagai agenda penyesuaian struktural (structural adjustment program/SAP).
SAP adalah term yang digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan kebijakan yang diimplementasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (Institusi-institusi Bretton Woods) untuk negara-negara berkembang. Perubahan-perubahan kebijakan ini adalah syarat wajib (conditionalities) bagi negara berkembang yang diterapkan oleh IMF dan Bank Dunia. Conditionalities itu adalah: Memotong belanja sosial (austerity/kecermatan); Menfokuskan output ekonomi pada direct export dan resource extraction; Devaluasi mata uang; Liberalisasi perdagangan; Menghilangkan hambatan-hambatan ekpor dan impor; Meningkatkan stabilitas investasi (dengan menerapkan Foreign Direct Investment (dengan memberikan supplemen pada FDI dengan membuka Domestic Stock Market; Menyeimbangkan anggaran dan tidak overspending; Menghilangkan kontrol harga dan subsidi-subsidi; Privatisasi; atau mendivestasi seluruh atau sebagian BUMN; Memperkuat hak-hak investor asing vis-à-vis peraturan atau undang-undang nasional; meningkatkan perang terhadap korupsi.
Conditionalities ini diterapkan untuk memastikan bahwa uang yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diajukan oleh negara berkembang. SAP diciptakan untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal dari negara peminjam. Negara peminjam harus menjadi negara yang berhaluan pasar (bebas). Oleh karena itu, negara peminjam harus lebih fokus pada perdagangan dan produksi sehingga dapat menggenjot laju ekonominya.
Studi Boutman dan Sumlinski (1997) menyebutkan bahwa antara 1988-1995 dimensi-dimensi revolusi privatisasi sangatlah besar, privatisasi menjadi fenomena global, dan secara geografis, distribusi dan intensitas aktivitas privatisasi terus berlanjut menjadi tidak seimbang. Antara tahun-tahun itu, pemerintah negara-negara berkembang menghasilkan lebih dari $132 milyar dari penjualan BUMN-BUMN. Ini berarti bahwa terjadi transfer kontrol atas 3,800 BUMN dari pemerintah kepada pihak swasta. Menurut Boutman dan Sumlinski, negara-negara berkembang yang melakukan privatisasi terus tumbuh dari 14 pada tahun 1988 sampai lebih dari 60 negara pada tahun 1995. Penghasilan dari penjualan BUMN-BUMN di negara-negara berkembang tumbuh dari hanya US$ 2,6 milyar pada tahun 1988 sampai lebih dari US$21 milyar pada tahun 1995, malah sempat mencapai puncaknya pada tahun 1992 mencapai $26 milyar. Mayoritas (51 persen) penghasilan privatisasi dihasilkan di Amerika Latin diikuti oleh Asia Timur (21 persen) dan Eropa serta Asia Tengah (18 persen). Sementara Asia Selatan juga mengalami privatisasi yang tak besar pada periode ini, penjualan (terutama di Pakistan dan India) terus bertambah pada tahun-tahun ini.
Masih dari Boutman dan Sumlinski, pada basis sektoral, infrastruktur telah mengalami transaksi yang luar biasa banyaknya, mencapai kira-kira 39 persen dari total penghasilan privatisasi. Privatisasi infrastruktur, termasuk telekomunikasi, energi, air dan transportasi, telah memainkan peranan yang sangat penting di Amerika Latin dan Asia Timur. Pada sisi lain, di Eropa Timur dan Asia Tengah, perusahaan-perusahaan industri seperti baja dan kimia, telah mengalami lebih dari setengah penjualan. Penjualan terbatas dari Afrika Sub-sahara adalah terutama pada sektor-sektor minyak dan pertambangan. Dari sektor-sektor itu, penjualan dua asset Nigeria Lahan Minyak NNPC dan Lahan Emas Ghana Ashanti telah mengalami sekitar 40 persen dari total penghasilan privatisasi Afrika.
Selama 1995, seperti yang dikatakan Boutman dan Sumlinski dalam Trends in Private Investment in Developing Countries Statistics for 1970-95, krisis keuangan yang dipicu oleh devaluasi Peso Meksiko telah membuat kondisi privatisasi di banyak negara berkembang, terutama di Amerika Latin, kurang diminati. Namun demikian, privatisasi terus berlanjut. Diantara yang paling besar transaksinya adalah privatisasi di Indonesia, yaitu pada PT. Telekomunikasi (Telkom) sebesar US$1,6 milyar. Di Czech Republic juga terjadi privatisasi besar-besaran dengan menjual 27 persen saham pada BUMN telekomunikasinya, Spt Telecom, seharga $1.3 milyar. Malaysia mencapai angka US$1,1 milyar melalui privatisasi Petronas Gas sementara Bolivia memberikan 6 tahun monopoli dan 40 tahun konsesi dengan harga US$610 milyar kepada Entel, perusahaan monopoli nasional dan internasional Bolivia.
Di Brazil, privatisasi umumnya dilakukan di sektor baja dan energi seperti Compania Siderugica Nacional (CSN), Comphania Vale do Rio Dolce (CVRD), Eletropaulo, serta Letrobras yang nilai transaksinya lebih dari US$50 milyar dan masuk dalam jajaran BUMN dengan aset terbesar di dunia. (www.minneapolisfed.org)
CSN adalah BUMN Brazil pertama yang dijual ke pihak swasta. Privatisasi industri baja dimulai pada tahun 1988 dengan rencana restrukturisasi sistem Siderbras. Siderbras (Siderurgia Brasileira SA) adalah perusahaan holding dari beberapa perusahaan baja (termasuk CSN) yang dimiliki oleh pemerintah. Proses privatisasi CSN selesai pada tahun 1993. (www.minneapolisfed.org)
Sedangkan di Meksiko sejak 1982-1994, tercatat sebanyak 96 persen BUMN di berbagai sektor telah diprivatisasi. Diperkirakan dalam periode 1990-1997, laba yang didapat dari proses privatisasi di Meksiko mencapai US$23 milyar. (La Porta dan Florencio, 1999:1242)
Secara umum di negara berkembang privatisasi banyak ditentang (karena outputnya yang tak bagus). Di negara maju privatisasi umumnya menciptakan BUMN yang efisien dan menghasilkan barang dan jasa yang murah bagi rakyat. Tetapi, di negara berkembang, privatisasi hanya merupakan salah satu program dari agenda liberalisasi ekonomi. Sebagaimana dinyatakan Prof. Budi Winarno (2009), privatisasi BUMN hanyalah bagian dari program neoliberalisme seperti halnya pengurangan alokasi dana pemerintah untuk sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur untuk dialihkan ke sektor yang berorentasi profit, reformasi perpajakan, liberalisasi nilai suku bunga, penerapan nilai tukar yang kompetitif, liberalisasi perdagangan, dan liberalisasi investasi asing. Tujuannya adalah untuk menata ulang struktur perekonomian negara dimaksud guna melapangkan jalan bagi penyelenggaraan agenda ekonomi neoliberalisme secara internasional sebagaimana tertera dalam Washington Consensuss yang standarnya dibuat oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Washington, yakni IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan AS.
Inilah yang sering menimbulkan kontroversi dan sekaligus kesadaran perlunya peninjauan ulang kebijakan privatisasi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Privatisasi dengan agenda menjual aset-aset penting negara biasanya menyebabkan efek samping yang mengerikan seperti: berkurangnya lapangan kerja yang sebelumnya memang tak tersedia dalam jumlah yang signifikan; ketiadaan aturan main yang mengatur privatisasi melahirkan praktik-praktik yang hanya menguntungkan pihak investor seperti yang terjadi pada kasus pembelian PT. Indosat oleh Temasek; hilangnya fungsi pelayanan sosial bagi BUMN; hilangnya akses masyarakat miskin untuk mengkonsumsi barang publik; hilangnya kontrol publik atas aset-aset negara; dan dimungkinkannya terjadinya bentuk korupsi baru dalam tata kelola aset-aset negara.
Begitulah, berbagai dampak negatif privatisasi tersebut semakin menguatkan argumen bahwa privatisasi (dalam arti menjual aset negara) tidak memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan publik sekalipun efisiensi produksi bisa tercapai. Kegagalan Washington Consensus ini akhirnya melahirkan aliran pemikiran Post Washington Consensus yang diusung oleh ekonom-ekonom seperti Joseph Stiglitz (pemenang piala nobel dan mantan Ekonom Kepala di World Bank), Ben Fine (penulis buku The New Development Economics: Post Washington Consensus Neoliberal Thinking), dan Jeffrey Sachs (penulis The End of Poverty: Economic Possibilities of Our Time and Common Wealth: Economics for a Crowded Planet). Alur pemikiran mereka sama dengan cara berpikir John Maynard Keynes. Keynes menyatakan bahwa masa-masa depresi besar tahun 1930-an adalah bukti kegagalan pasar: keseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat menjamin angka pengangguran pada level nol. Kekuatan pasar, menurut Keynes, tak akan mampu menjaga keseimbangan harga. Maka, intervensi pemerintah diperlukan untuk menambah belanja publik. Oleh karena itu, bagi Post Washington Consensuss, institusi pemerintah dan faktor non-pasar lainnya dinilai berperan penting dalam memfasilitasi arus informasi dan mengurangi biaya transaksi dalam privatisasi. Bagi Post Washington Consensus, teori trickle down effect terbukti salah: pertumbuhan yang tinggi tidak mengucur ke kalangan masyarakat terbawah. Dengan demikian negara punya tanggung jawab sosial yang tidak dapat diserahkan kepada pasar, yakni memberikan layanan sosial yang memungkinkan peningkatan kapasitas produktif masyarakat melalui pengembangan pelatihan dan pendidikan dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakt miskin yang sebagian besarnya bersandar pada sektor pertanian, industri manufaktur dan perdagangan tanpa konsep dan selalu kekurangan modal.
Lebih jauh lagi, globalisasi—hal yang mendasari pemikiran neoliberalisme yang melahirkan konsep privatisasi BUMN—nyatanya masih mengisolasi satu dengan yang lain. Karena meskipun revolusi dalam bidang transportasi dan komunikasi dan kemajuan yang substansial yang dibuat dalam liberalisasi perdagangan selama  tiga dekade, ekonomi nasional masih terisolasi dengan yang lain. Kenyataannya, hampir semua pemerintahan di negara-negara maju tidak tergangggu oleh globalisasi ekonomi sebagaimana negara-negara miskin dan berkembang mencoba merasa ikut concerned dengan isu globalisasi ekonomi seperti yang dicanangkan oleh negara-negara maju. Negara-negara maju masih tetap mempunyai otonomi dalam mengatur ekonomi mereka, kebijakan sosial, dan kebijakan-kebijakan pengelolaan dana dan dalam memelihara lembaga-lembaga yang berbeda dengan partner dagang mereka—dalam ranah privatisasi negara maju menerapkan reluctant privatization. (Winarno, 2000) Nyatanya, pemerintah China—yang saat ini menempati urutan teratas dalam jumlah ekspor yang mencapai lebih dari US$1,2 trilyun—tetap saja menerapkan proteksi yang luar biasa terhadap produk-produk dalam negerinya. Walhasil, sampai Januari 2010, pasar RRC hanya menyumbang sedikit dari rata-rata pendapatan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di negara itu. Pasar Cina hanya menyumbang kurang dari 2 persen dari seluruh penjualan perusahaan sekaliber Pfizer, Astra-Zeneca, dan Bayer. Contoh lain, Procter&Gamble (P&G), salah satu perusahaan manufaktur multinasional raksasa, hanya mendapat kurang dari 5% dari total pendapatan di pasar Cina. (Kompas, 11/01/10)
Akhirnya, globalisasi dengan privatisasinya hanya menguntungkan negara-negara maju dan semakin memiskinkan negara-negara berkembang. Pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang menurun drastis jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di negara-negara maju pada era 1960-an sampai 1970-an. Ini berarti bahwa proses globalisasi juga memunculkan kemiskinan, dan dengan demikian kesenjangan sosial. Masyarakat di negara-negara maju menikmati kemakmuran yang melimpah, sementara masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga masih hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Fenomena ini tercermin dalam data yang dilaporkan oleh UNDP pada 1992. menurut laporan ini diperkirakan bahwa 20% dari populasi dunia yang tinggal di negara-negara termiskin hanya memperoleh 82,7% dari total pendapatan dunia, sementara 20% lainnya yang tinggal di negara-negara termiskin hanya menerima 1,4%. Selanjutnya pada 1989, rata-rata pendapatan dari 20% masyarakat yang hidup di negara-negara paling kaya mencapai 60 kali lebih tinggi daripada 20% masyarakat yang hidup di negara-negara termiskin. Rasio ini merupakan dua kali rasio tahun 1950, sebesar 30 kali. Selanjutnya laporan Human Development pada 1996 menunjukkan bahwa selama tiga dekade yang lalu, hanya 15 negara yang mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi, sementara 89 negara lainnya mengalami kemerosotan dalam pertumbuhan ekonomi mereka. (Winarno)
Inilah yang disebut sebagai footloose industry dimana investor dapat berpindah kapan saja semaunya. Footloose industry seringkali berpendapat bahwa Multinational Companies (MNC) secara inheren adalah footloose, misalnya, mereka dapat saja bereaksi secara instant dalam menanggapi perubahan dalam negara tempat mereka berinvestasi (host country) dan memindahkan fasilitas produksi mereka ke negara lain jika mereka menganggap bahwa lingkungan di host country tak lagi menguntungkan mereka. Asumsinya, footloose industry adalah hanya mengenai proses produksi yang dengan mudah ditransfer (dipindahkan) ke negara-negara manapun yang dianggap menguntungkan. Footlose industry ini setali tiga uang dengan footloose investment. Investasi yang dimasukkan oleh pihak asing ke negara-negara seperti Indonesia dengan muda dipindahkan ke tempat lain jika dianggap kondisinya tidak menguntungkan.
PPP Pilihan Privatisasi Global
Di Cina, Public-Private Partnerships (PPP) semakin populer. Mungkin yang kita tahu dari Cina selama ini hanyalah kesuksesan perekonomiannya sejak era Deng Xiaoping. Tidak banyak yang tahu bahwa Cina, dengan skala negara itu, pertumbuhan ekonomi membawa pertumbuhan yang sangat besar dalam mobilitas dan motorisasi. Menjadi besar dengan kecepatan dan skala perubahan yang terjadi jauh melebihi negara-negara lain di seluruh dunia. Cina saat ini memiliki 46 kota dengan lebih dari satu juta penduduk. Dan akibat pembangunan tertinggal di samping negara dan standar kehidupan lebih tinggi di daerah perkotaan, tekanan urbanisasi semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Problematis tingkat kemacetan di kota-kota dihasilkan dari meningkatnya pendapatan di antara warga dan penurunan pembatasan kepemilikan mobil. Secara nasional, provinsi dan pemerintah daerah telah menyimpulkan bahwa investasi besar sangat dibutuhkan. Kapasitas jalan harus ditingkatkan di tingkat nasional, propinsi dan tingkat lokal, dimana kota-kota besar memerlukan bus dan metro transit cepat, dan dengan demikian penyediaan infrastruktur yang luas dan lengkap pula. Namun dana publik untuk mencapai tujuan tersebut seringkali tidak mencukupi. Sampai saat itu, sebagian besar proyek-proyek infrastruktur transportasi dibiayai dari dana publik. Sumber-sumber langsung hanya menjadi anggaran pemerintah di berbagai tingkatan.
Kemudian, seperti yang terjadi di negara berkembang lain, di Cina, konstruksi dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan meminjam uang dari Bank BUMN juga yang dengan mudah diizinkan dengan alasan karena mereka beroperasi di bawah jaminan publik (pemerintah). Dengan cara ini, bank tidak perlu khawatir tentang keamanan uang pinjaman apalagi sampai menerapkan standar ekonomi dan keuangan dalam meminjamkan uang ke BUMN-BUMN. Dalam beberapa tahun terakhir, badan usaha milik negara terhutang begitu berat, sembari dituduh menjalankan proyek infrastruktur yang kompleks, besar dan mahal dengan cara yang tidak profesional.
Kemudian, konsep kemitraan publik-swasta (PPP), yang sudah dikenal di Inggris dan banyak negara-negara Barat lain, dianut oleh pemerintah Cina pada tahun 2001. Sejak itu pemerintah melalui instansinya dan BUMN menerapkan PPP pada proyek-proyek infrastruktur nasional dan lokal. Walhasil pemerintah Cina menikmati hasil penerapan PPP dalam gerakan super cepat pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang menggerakkan roda ekonomi—tentu saja dengan segala kesulitannya seperti: kesulitan penerapannya karena PPP tergolong program baru bagi Cina; (karena ketidakfahaman sebagai pemula) sedikitnya perhatian kepada persaingan pasar karena sibuk dengan mengundang investasi—padahal fungsi utama dari PPP adalah menggunakan persaingan pasar untuk memastikan efektifitas penggunaan sumberdaya dalam rangka mendukung fasilitas dan jasa publik; juga masalah risk assessment baik oleh pemerintah maupun pihak swasta selaku investor yang seringkali salah.
Demikianlah Public-Private Partnerships diterapkan, bukan cuma oleh Cina (yang masih pada tahap I seperti yang nanti dijelaskan pada bab Globalisasi), tetapi negara-negara seperti Inggris (negara pemakai PPP terbesar) diikuti Australia, dan irlandia. Lalu menyusul negara-negara seperti Belanda, Italia, Zealand, Yunani, Portugal, Spanyol, Prancis, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Cina, India, Slovakia, Latvia, Rusia, Hungaria, Cekoslowakia, Bulgaria, Polandia, Albania, Belgia Afrika Selatan, Denmark, Mekiko, Finlandia, dan Brazil.
Seperti yang akan diterangkan, bentuk-bentuk PPP dapat saja berbentuk: Design-Build-Finance-Transfer, yaitu sektor swasta mendanai dan membangun asset, sedangkan pemerintah akan membayar ketika proyek telah selesai; Design-Build-Finance-Maintain, yaitu pihak swasta bertanggungjawab dalam mendesain, membangun, mendanai dan memaintain aset. Fokusnya adalah infrastruktur dan “layanan keras” seperti pemeliharaan gedung; Design-Build-Finance-Operate, yaitu pihak swasta mendesain, membangun, mendanai fasilitas baru dengan kontrak jangka panjang dan mengoperasikan asset tersebut selama kontrak berlangsung; Joint Ventures, pihak swasta menggabungkan diri dengan pihak pemerintah (BUMN) untuk menjalankan perusahaan dan bertanggungjawab dalam: pendanaan, dan—bersama-sama pemerintah—mengoperasikan perusahaan di bawah BUMN, pemasaran, dan transfer know-how.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s