Negara Ketoprak Humor


Saat aku pusing, aku selalu menyempatkan diri pergi menemui guruku, mas Tarjo Urip Karto. Karena dia selalu memberikanku obat penghilang pusing, baik fisik maupun psychis. Ya, ya… lumayan kan, punya guru tombo pusing. Aku pusing banget-banget ini, mikirin Indonesia yang nggak punya harga diri. Moso negoro diopyak-opyak orang kok diem saja. Aku saja, kalau rumahku dimasukin orang tanpa izin, ndak usah sampai 5 kali enam kali, sekali saja, sudah aku obrak-abrik tuh orang. Bukannya emossional, tapi kan memang begitu peraturannya. Rumah kita adalah istana kebesaran kita. Tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggu kedaulatan itu. Ngono toh kang Tarjo?
“Eyalah tole tole… Awakmu pusing toh sekarang? Lagi-lagi kok mikirin masalah negoro, apa ndak ada urusan lain?”
“Kang, kita ini hidup kan di negara kita. Kalau kita ndak mikirin negara kita, lalu siapa yang mikirin?”
“Lah, kan ada pemerintah, ya mereka dong yang ngurusin negara dan kita. Kok repot-repot,” jawab kang Tarjo sambil walang kerik.
“Piye toh kang Tarjo ini, opo ndak denger bahwa sebenarnya di antara aparat pemerintah kita itu, paling-paling hanya 10% yang bener-bener berbakti untuk rakyat. Selebihnya, ya memperkaya diri sendiri dengan mengutak-atik anggaran yang tidak sedikit nilainya.”
“Berapa banyak?” Tanya kang Tarjo pura-pura bego.
“Lah, ya banyak Kang. Ada yang sekali tilep bisa dapat milyaran, ada juga yang sampai puluhan atau ratusan milyar. Tergantung peluangnya. kalau peluangnya memungkinkan mereka untuk jual ini negara, ya mereka jual.”
“Ah, moso begitu sih?” Tanya kang Tarjo pura-pura bego lagi.

”Lah kang Tarjo ini gimana sih. Opo kang Tarjo pikir menjual Indosat dulu itu atau mengundang investor asing seperti Freeport, Newmont, Exxon Mobil dan yang lain lain itu pejabatnya ndak dapat apa-apa? Lah wong cuma ngangkat direksi atau pejabat saja pejabat yang berwenang memungut uang yang tidak sedikit jumlahnya apalagi menjual asset pwih..”
“Oh ngono toh?”
“Nah sekarang ini, aku tambah bingung lagi, ini Tentara Diraja Malaysia kembali memprovokasi TNI Angkatan Laut yang ada di Ambalat dengan KD Baung-3509n-nya. Tapi Pemerintah kok tampak tenang-tenang saja.”
“Tenang-tenang saja gimana toh? Lah emang mesti gimana mereka menurutmu?”
“Yo mesti berti bertindak toh Kang. Jangan tinggal diem.”
“Pemerintah kita itu ndak tinggal diem tole, mereka itu justru takut melawan Malaysia.” Jawab kang Tarjo mengagetkanku.
“Takut? Bukankah kita ini bangsa yang besar, Kang?”
“Besar opone? Besar utange, besar cacate, besar opone? Kalau kita bicara Indonesia, kita ini sesungguhnya bicara masalah bangsa yang serba aneh.”
“Aneh gimana, Kang?”
“Ya aneh. Moso ada bangsa yang ndak punya senjata?”
“Ndak punya? Ah masa? Lah yang dipegang polisi dan TNI itu apa bukan senjata?”
“Lah kalau untuk membunuh rakyat sendiri sih ada senjatanya. Atau membunuh tikus di sawah ada senjatanya. Tapi kalau untuk perang? Kamu tanyakan saja itu sama tentara-tentara yang menjaga perbatasan. Mereka sering miris sendiri karena senjata yang mereka pake itu cuma hiasan saja.”
“Lah terus, jadi memang begitu ya, Kang?”
“Sini aku ceritain masalah Ambalat. Tapi ini agak panjang. Kamu jangan menyela sedikit pun yo.”
“Inggih Kang.”
“Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional (1982) atau UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea), Malaysia tidak termasuk kriteria negara kepulauan dan Indonesia adalah sepenuhnya negara kepulauan (the archipelagic state). Dalam menetapkan garis batas laut dengan wilayah Indonesia, Malaysia tidak mengikuti ketentuan UNCLOS 1982, namun berdasarkan Peta 1979. Pada saat Malaysia menerbitkan Peta 1979, langsung diprotes oleh Indonesia, Filipina, Singapura dan beberapa negara lainnya. Dengan adanya protes atas peta tersebut, sesungguhnya Peta 1979 tidak mempunyai kekuatan berlaku secara internasional. Sejak tahun 1967 Indonesia telah membuka peluang bisnis kepada beberapa perusahaan minyak seperti Total Indonesie, British Petroleum, Hadson Bunyu BV, ENI Bukat Ltd., dan Unocal. Hingga Malaysia mengeluarkan Peta 1979, pihaknya tidak memberikan reaksi apapaun terhadap pengelolaan Indonesia di wilayah perairan Ambalat tersebut.
Blok Ambalat dan Ambalat Timur di klaim oleh Malaysia sebagai wilayahnya dengan nama Blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z). Awakmu ngerti, pada 16 Februari 2005 Petronas nekat memberikan konsesi minyak di Blok Ambalat dan Ambalat Timur kepada Shell, perusahaan minyak Belanda. Kontan saja Departemen Luar Negeri RI (Deplu) mengeluarkan siaran pers bahwa Pemerintah Indonesia memprotes pemberian konsesi minyak di Blok Ambalat dan Ambalat Timur kepada Shell oleh Petronas. Protes tersebut dijawab oleh Malaysia pada 25 Februari 2005 dengan menegaskan bahwa Blok Ambalat dan Ambalat Timur adalah perairan Malaysia.
Pada tanggal 8 Maret 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninjau langsung ke perairan Ambalat di Laut Sulawesi. Dalam komunikasi langsung antara Presiden SBY dan PM Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi dinyatakan bahwa kedua pemimpin sependapat untuk menyelesaikan sengketa di Ambalat dengan cara damai. Kedua pemimpin menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) masing-masing agar segera bertemu untuk berembuk: Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Syed Hamid Albar. Kedua pejabat bersepakat untuk segera menyelesaikan perbatasan laut kedua negara, khususnya di Laut Sulawesi, melalui penyelesaian damai. Upaya penyelesaian damai tersebut akan dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Pertemuan juga sepakat untuk memulai pembicaraan tim teknis kedua negara. Tanggal 10 Maret 2005 Menlu Malaysia Syed Hamid Albar menyatakan ingin menghindarkan konfrontasi dengan Indonesia, namun tidak akan berkompromi soal kepentingan teritorial dan kedaulatan menurut kehendak mereka sendiri.
Tanggal 14 Maret 2005 PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi mengemukakan bahwa Pemerintah Malaysia sedikitpun tidak akan mengklaim atau bahkan mengambil alih suatu kawasaan yang menjadi milik Indonesia. Namun, Malaysia tetap akan mempertahankaan suatu kawasan yang memang menjadi haknya (seperti yang tertera dalam peta yang melanggar UNCLOS).
Pada saat ini Blok Ambalat dikelola oleh perusahaan minyak ENI (Italia) sejak tahun 1999 dan Ambalat Timur oleh Unocal (AS) tahun 2004. Sebagai tindak lanjut UNCLOS 1982, telah dibuat UU No.6/1996 tentang Perairan Indonesia untuk menggantikan UU Prp No.4/1960. Untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Inddonesia, telah diundangkan Peraturan Pemerintah (PP) No.38/2002 tentang Daftar Kordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah mendiskusikan masalah perbatasan laut dalam beberapa pertemuan. Diantaranya adalah pertemuan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral pada tahun 2002 dan 2004. Juga pertemuan Delimitasi Batas Maritim antara Indonesia dan Malaysia di Kualalumpur bulan Juli 2004. Sebelum muncul kasus Ambalat, Indonesia beranggapan bahwa dalam keadaan status quo masalah perbatasan wilayah perairan kedua negara di Laut Sulawesi akan dibahas dalam pertemuan bilateral bulan Mei 2005. Ternyata pada 16 Februari 2005 secara sepihak Malaysia memberikan konsesi minyak di Blok Ambalat dan Ambalat Timur kepada Shell. Terdapat dua hal rancu di pihak Malaysia. Pertama, setelah ada UNCLOS maka Malaysia seharusnya tidak menggunakan lagi Peta 1979 tetapi sepatutnya merubah peta tersebut. Kedua, meskipun sudah memiliki Sipadan dan Ligitan, seharusnya perairan Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia tidak dihitung berdasarkan UNCLOS, namun hanya sejauh 12 mil dari garis pantai Sipadan dan Ligitan. Melalui tindakan sepihak dan mengklaim Ambalat sebagai wilayahnya dengan kurang didukung oleh dasar yang kuat, dapat diartikan bahwa Malaysia memang bermaksud menguasai/merebut teritorial Indonesia.”
“Oh jadi gitu kejadiannya. Kalau begitu bener sampeyan Kang. Indonesia ini negoro aneh. Ini namanya Indonesia sudah diacak-acak. Bukannya kita suka berperang. Tapi kalau ada musuh yang menginjak-injak harga diri kita, masa kita diem saja sih?”
“Lah iya, tapi bukan perang yang mesti dilakukan. Kalau menurutku ya, negara-negara semacam Malaysia dan Singapura yang berani belagu di depan kita itu karena mereka mendengar bahwa Indonesia tidak punya alutsista yang bener. Yang perlu dilakukan oleh Indonesia hanyalah satu, yaitu belanja alutsista besar-besaran yang memang layak dilakukan. Masa negara semacam Singapura yang besarnya tidak lebih dari Jakarta saja menganggarkan 30an trilyun terus kita juga sama. Apalagi yang untuk membeli sistem persenjataan cuma ratusan milyar. Ini kan koyok njogo kampung pake kentongan saja yang berfungsi hanya untuk menakut-nakuti musuh.”
“Jadi gimana nih, Kang?”
“Ya gimana lagi. Kita aja susah. Sudah, kamu pulang sono, bikin pusing saja kamu ini. Negara kita ini, jangankan alutsista, untuk makan kita aja gak ngerti harus gimana, apalagi untuk alutsista, gak ngerti lagi aku. Negoro kok padha bodoh kabeh gini.”
“Koyok ketoprak humor saja ya, Kang?”
“Lah iya, wong negoro iki memang negoro ketoprak humor, dimana penyelesaian masalah-masalah pelik hanya dilakukan tanpa mikir panjang. Yang penting kan enak dilihat dan lucu,” jawab kang Tarjo tenang.
Setelah bertanya sana-sini, ternyata kali ini aku tambah pusing mengetahui kenyataan bahwa negara ini sangat kacau. []

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s