Negara Si Buta Dari Goa Hantu

Hak Angket adalah hak konstitusional DPR yang paling kuat untuk melakukan investigasi atas dugaan skandal yang menyangkut masalah strategis bangsa.
Jika angket bergerak dalam koridor hukum, ia akan menjadi pendobrak efektif, tetapi jika yang dominan adalah kepentingan politis sesaat––semata untuk menjatuhkan lawan politik, hak angket DPR hanya akan menghadirkan mudarat, jauh dari manfaat.
Panitia hak angket dilengkapi dengan berbagai macam instrumen pemungkas untuk memastikan kesuksesan penelitian politik yang dilakukannya, dan sebagai hak penelitian DPR,tentu saja hak angket lebih menakutkan dibandingkan hak bertanya (interpelasi) yang selesai dengan pemerintah memberikan jawaban. Hak angket adalah satu langkah sebelum DPR mengeluarkan pernyataan pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden dinyatakan melakukan pelanggaran pasal-pasal pemakzulan

Undang-undang yang mengatur penggunaan hak angket ialah UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. UU ini berasal dari zaman sistem pemerintahan parlementer di bawah UUD Sementara Tahun 1950, namun sampai sekarang belum pernah dicabut. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tanggal 26 Maret 2004 telah menegaskan bahwa UU Nomor 6 Tahun 1954 itu masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada keraguan apapun untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 itu untuk melaksanakan hak angket DPR. Penerapannya tentu harus mempertimbangkan sistem pemerintahan presidensial yang kini berlaku di bawah UUD 1945.
Hak Angket disebut juga sebagai hak investigasi. Dalam pasal 176 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki “kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Rumusan ini memang sangat luas, karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai “kebijakan”.
Hak Interprelasi
Sekiranya DPR menggunakan hak interplasi, maka sesuai ketentuan Pasal 174 Peraturan Tata Tertib DPR, DPR menyampaikan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh Presiden. Presiden dapat menunjuk seorang menteri untuk mewakilinya memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Terhadap jawaban itu, angota-anggota DPR dapat mengajukan usul pernyataan pendapat DPR atas sesuatu masalah yang dikemukakan dalam interplasi. Pelaksanaan angket berbeda dengan pelaksanaan interplasi. Angket bukan sekedar mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh Presiden atau menteri yang mewakilinya, melainkan DPR melakukan penyelidikan terhadap sesuatu masalah yang disepakati menjadi angket DPR.
JIka fakta-fakta dan bukti-bukti terungkap selama penyelidikan dan analisis Panitia Angket terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhasil diungkapkan, dan andaikata fakta-fakta dan bukti-bukti itu menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sekitar masalah bailout Bank Century ini telah benar, menguntungkan rakyat, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah tentu aman-aman saja.
Namun jika penyelidikan Panitia Angket menyimpulkan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, laporan Panitia Angket harus disampaikan ke rapat paripurna DPR untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi sebelum laporan itu diputuskan untuk diterima atau ditolak oleh fraksi-fraksi tentunya, baik secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara. Keputusan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya DPR dapat menindaklanjuti keputusan itu sesuai kewenangan DPR (Pasal 182 Peraturan Tata Tertib DPR).
Tindak lanjut atas keputusan DPR tentang penggunaan hak angket diatur dalam Pasal 184 ayat (1a) ialah menyampaikan “Hak Menyatakan Pendapat” atas keputusan hasil penyelidikan melalui penggunaan hak angket, atau langsung menggunakan ketentuan Pasal 184 ayat (1b) yakni Hak Menyatakan Pendapat untuk menduga bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Penggunaan ketentuan pasal ini – yang merupakan ketentuan yang bersumber dari ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 – memang sangat serius. Ketentuan inilah yang dikenal dengan istilah “impeachment” terhadap Presiden.
Masalah-masalah politik tak ada selesai-selesainya di negara ini. Tak ada yang bisa diucapkan untuk Indonesia saat ini kecuali kata, “Sedih.” Sementara negara lain tengah sibuk berbenah diri menyongsong globalisasi ekonomi yang kian gila, Indonesia dengan DPR-nya sibuk sekali menghabiskan energi membahas masalah Bank Century, berdebat dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu diulang-ulang dari satu orang ke orang yang lain.

Rakyat hanya butuh pekerjaan, uang yang di Antaboga kembali, harga-harga tidak mahal, daya beli membaik, masa depan terjamin. Itu saja yang rakyat butuhkan. Peduli setan dengan apakah pelaku-pelaku skandal Century itu dihukum atau diimpeach. Artinya, jika memang berniat untuk menghukum mereka, kenapa tidak memakai hak interprelasi saja, sehingga tak menghabiskan biaya tinggi serta melibatkan energi rakyat yang begitu besar? Pansus Bank Century itu tidak penting. Selain hanya memperlihatkan immaturitasnya, DPR juga tampak bodoh dengan alur pertanyaan yang di situ-situ saja. 1 pertanyaan yang sama (yang sudah terjawab) bisa dipertanyakan kembali oleh 6 anggota pansus selama berjam-jam bahkan berhari-hari berikutnya.

Andaikan saja DPR membuat Pansus untuk mengentaskan kemiskinan, Pansus untuk pengawasan pembangunan jalan-jalan yang sudah mulai rusak, Pansus untuk pengadaan pekerjaan bagi para pengangguran, Pansus untuk memikirkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Skill penduduk negeri ini sehingga dapat menyamai capaian-capaian India, China, Filipina, Pansus untuk para penculikan anak, Pansus yang memikirkan nasib anak jalanan. Itu akan lebih baik daripada buang-buang energi membahas masalah skandal politik, yang ujung-ujungnya berniat impeachment, lain tidak.

Kenapa Hak Angket mesti ke impeachment? Begini, andai saja fakta-fakta dan bukti-bukti terungkap selama penyelidikan dan analisis Panitia Angket terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhasil diungkapkan, dan andaikata fakta-fakta dan bukti-bukti itu menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sekitar masalah bailout Bank Century ini telah benar, menguntungkan rakyat, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah tentu aman-aman saja.

Namun jika penyelidikan Panitia Angket menyimpulkan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, laporan Panitia Angket harus disampaikan ke rapat paripurna DPR untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi sebelum laporan itu diputuskan untuk diterima atau ditolak oleh fraksi-fraksi tentunya, baik secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara. Keputusan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya DPR dapat menindaklanjuti keputusan itu sesuai kewenangan DPR (Pasal 182 Peraturan Tata Tertib DPR).

Tindak lanjut atas keputusan DPR tentang penggunaan hak angket diatur dalam Pasal 184 ayat (1a) ialah menyampaikan “Hak Menyatakan Pendapat” atas keputusan hasil penyelidikan melalui penggunaan hak angket, atau langsung menggunakan ketentuan Pasal 184 ayat (1b) yakni Hak Menyatakan Pendapat untuk menduga bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Penggunaan ketentuan pasal ini – yang merupakan ketentuan yang bersumber dari ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 – memang sangat serius. Ketentuan inilah yang dikenal dengan istilah “impeachment” terhadap Presiden. Dan jika pendapat DPR membenarkan hal itu terjadi, maka Mahkamah Konstitusilah yang memutuskan apakah pendapat DPR itu terbukti atau tidak. Kalau MK memutuskan terbukti, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7B ayat 5 UUD 1945 jo Pasal 190 Peraturan Tata Tertib DPR).

Tantangan Global
Sementara, di depan kita berjuta tantangan menghadang, dari kemiskinan dan keterbatasan sarana air bersih–tidak hanya di daerah terpencil bahkan di Jakarta pun banyak masyarakat yang kekurangan air bersih, ditandatanganinya perjanjian FTA China+Asean, sampai isu-isu kebangkitan India-China. Coba saja kita lihat China misalnya. Saat ini, China sedang menikmati hasil kerja kerasnya—tentu saja sekarang masih bekerja keras untuk sekarang dan masa depan—dengan capaian ekspor terbesar di dunia, yang mencapai US$1,20 trilyun, mengalahkan Jerman. Bandingkan dengan ekspor Indonesia yang hanya mencapai US$ 7,15 miliar. Dahulu, sepanjang krisis finansial global, ekspor China turun 18,8 persen pada 11 bulan pertama dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, pangsa pasar produk China terus bertambah pada tahun 2009. China pun merevisi capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 dari 9 persen menjadi 9,6 persen, yang kemudian semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Jepang.

Produk ekspor China yang terus membanjiri negara lain. Selain itu, China juga telah membuat kebijakan yang tidak resmi mengenai pematokan kurs yuan terhadap dollar AS sejak musim panas 2008 untuk membuat produknya semakin kompetitif. Meskipun terus mendapatkan tekanan atas kebijakannya ini, China terus menjaga stabilitas dasar. Bagi China, ekspor sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonominya serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
Bagi China, mengekspor 30 juta potong kaos dapat memberikan keuntungan ekonomi jauh lebih tinggi jika dibandingkan mengekspor satu unit pesawat Boeing 747. Karena mengekspor 30 juta kaos berarti menciptakan lapangan kerja untuk 10.000 orang. Dengan adanya 10.000 pekerja berarti setidaknya ada sekitar 30.000 orang termasuk keluarga mereka yang dapat meningkatkan kesejahteraan inilah cara China menghadapi kontroversi apakah China harus mendukung industri padat karya atau harus meningkatkan produksinya dengan barang-barang yang canggih dan berharga tinggi.

Belum lagi jika kita membicarakan China dari segi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini Pemerintah China menggenjot dana riset di dalam negeri. Sekitar 5.000 ilmuwan China terlibat dalam riset nanoteknologi. Pada akhir 2009 lalu, China memulai pembangunan pusat antariksa (space center) ke empat, Pembangunan tersebut diyakini sebagai bagian ambisi China untuk meluncurkan satelit dan eksplorasi luar angkasa setelah enam tahun lalu berhasil mengirim astronotnya ke orbit.

Saat ini China menjadi negara ketiga setelah Rusia dan AS yang memiliki program pengiriman astronot ke luar angkasa. Target mendatang China lainnya adalah mendaratkan pesawat tanpa awak di bulan pada 2012, misi pengambilan sampel di bulan pada 2015, hingga penerbangan berawak ke bulan pada 2017.

China juga memiliki Compass, yang direncanakan berada di ketinggian orbit 21.250 kilometer dengan satu kali mengelilingi bumi 12,6 jam. Rencananya ada 35 satelit Compass di orbit. Compass dibuat untuk dua pasar: militer China dan kalangan sipil di seluruh dunia. Pada Desember tahun lalu, Badan Survei dan Pemetaan China mengumumkan tengah menyiapkan satelit penangkap citra bumi dengan resolusi tinggi untuk memantau tata guna lahan, agrikultur, lalu lintas, dan perencanaan kota, ZY 3. Satelit ini akan diluncurkan pada 2011 di Taiyuan, salah satu pusat antariksa China dengan tinggi orbit 500 kilometer. Satelit ini diplot beroperasi di 84° lintang utara – 84° lintang selatan. Itu artinya, hanya sedikit wilayah bumi yang tidak dimonitor oleh satelit ini.

China juga sedang sibuk memproduksi—dengan demikian juga mendesain dan memikirkan menembus pasar-pasar dunia—mobil-mobil buatannya sendiri, disamping produk-produk elektronik rumahan yang sudah lama berjalan seperti televisi, DVD, kulkas, dan seterusnya. Anda pasti tahu mobil Cherry yang mungil dan tampak seperti mobil Eropa itu. Ya, silakan jajal mobil buatan Chery asal Republik Rakyat China. Mereka mengklaim memasarkan kendaraan dengan basis teknologi mesin dari Austria dan desain paninfarina dari Italia. Tak main-main, teknologi mesin produk Chery dibuat oleh firma yang juga mendesain mesin balap mobil Ferrari.

Pada tahun 2008, FIAT memesan 100.000 unit mesin kepada Chery motor di China. Kerja sama juga dilakukan dengan Chrysler. Konon, penjualan Chery Tiggo di China berada di atas Honda CRV, Hyundai Tucson, dan Kia Sportage. Chery merupakan perusahaan otomotif milik Pemerintah Provinsi An Hui yang produksi perdananya diluncurkan tahun 1999 dan menghasilkan mobil yang ke satu juta bulan Agustus 2007.

Negara Si Buta dari Goa Hantu
Mungkin inilah konsekwensi dijadikannya si Buta dari Goa Hantu idola. Alih-alih membela orang lain, membela dirinya sendiri saja kesulitan. Bagaimana dia dapat bertarung, mencari makan saja harus meminta bantuan orang lain. Bagaimana dia dapat membangun rumah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, bangun dari tidur saja susah. Inilah Indonesia kita. Selalu saja berpikir searah: jika yang satu melakukan A, yang lain juga ingin berbuat yang sama. DPR seperti orang kehilangan arah, merasa begitu tingginya dengan pansus-pansus yang tiada guna.

Awalnya, saya berpikir, Pansus Century itu berjalan cepat dengan pertanyaan-pertanyaan cekatan, tidak dulang-ulang dan bodoh. Artinya, jika memang, dengan pertanyaan-pertanyaan lugas dan cepat yang hanya butuh 1 bulan saja sudah selesai, kemudian DPR dapat mengambil kesimpulan bahwa BI dan Menteri Keuangan memang bersalah, sudah saja diputuskan mereka tidak dapat dipercaya dengan menciptakan mosi tidak percaya. Dengan perbuatan mereka yang seperti ini, mencla-mencle tak menentu, ada pertanyaan kemudian: ada apa ini? Apakah begini kinerja DPR selama ini? Atau memang sampai di situ saja kapasitas mereka?

Rakyat jenuh dengan dagelan-dagelan seperti ini. Apa anggota Pansus itu berpikir di tengah kesusahannya rakyat memuji-muji pertanyaan-pertanyaan konyol itu? Rakyat justru sedang menunggu tindakan-tindakan konkrit Pemerintah sebagai pelaksana (executive) dan DPR sebagai supervisor dan pen-support kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang—tak usah jauh-jauh sejahtera—diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, dari pendidikan sampai pekerjaan, dari tindakan ketidakadilan oleh aparat polisi, kejaksaan, preman, tindakan ugal-ugalan pengendara mobil dan motor, dan banyak masalah lain. Sesungguhnya, begitu banyak masalah yang perlu ditutaskan bersama-sama.
Yang rakyat rasakan—setidaknya saya—adalah rasa jijik dan serasa ingin muntah melihat tingkah anggota-anggota Pansus dan DPR yang belum ada tindakan kongkrit sampai sekarang. Di tingkat dunia, Human Development Index kita masih kalah dibandingkan negara perang Palestina, kita di tingkat ke 111. Apa ini yang disebut negara membangun? Negara demokratis yang penuh dengan anggota DPR (anggora partai sih yang bener) yang hanya ngurusin urusan-urusan remeh. Mungkin inilah risiko menjadi negara si buta dari gua hantu. Pemimpinnya buta, rakyatnya hampir mati menjadi hantu.