Tapi, apakah yang ada dibalik berita tentang Selly? Apakah sejahat itukah Selly? Atau korbannya terlalu bodoh untuk ditipu oleh Selly? Atau apa?

Di Indonesia, berita semacam ini tidak susah ditemukan. Hampir di berbagai kesempatan, seseorang di Indonesia mengalami hal semacam ini. Entah berbentuk investasi besar-besaran, arisan, atau hanya investasi puluhan juta saja. Hal semacam inipun dialami oleh berbagai kalangan, dari orang-orang kaya, sampai hanya sekedar ibu rumah tangga; baik yang hidup di kota maupun di kampung-kampung. Lalu apa yang salah? Tentu saja kesalahan besar dapat dilihat di sini, jika tidak maka tak mungkin akan semarak itu kejadiannya.
Mungkin karena terlalu lama terjajah oleh Belanda sehingga bapak moyang kita mengajarkan hal-hal yang berbau budak atau apatisme kepada kita-kita. Atau mungkin karena kepercayaan keagamaan yang cenderung Qadariyyah (apatisme) yang menjadikan bangsa kita pinginnya meraih sesuatu tanpa ada usaha untuk meraihnya. Atau mungkin karena penjajahan oleh Belanda itu dilanjutkan oleh pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia sehingga rakyatnya makin lama bukan makin pintar tetapi sebaliknya. Mungkin juga karena memang sifat bangsa kita yang terlalu percaya tahayyul sehingga dalam usaha mereka menghasilkan untung pun mereka bertahayyul ria.

Too good to be true adalah tema yang ditawarkan Selly Yustiawati kepada para korbannya (investor). Artinya jika para investor tersebut percaya bahwa kebaikan/janji manis yang ditawarkan Selly itu sangat mungkin terjadi (to be true), sangat bisa jadi kesalahan bukan ada di tangan Selly, tetapi lebih ada pada para investor tersebut. Karena di sini Selly hanya menawarkan konsep, tidak lebih. Tidak ada pemaksaan, tidak pula ada intimidasi. Selly hanya menawarkan konsep. Pertanyaannya kemudian, jika Selly yang datang tanpa ada fakta, data atau bukti terkait keberhasilan bisnisnnya sangat mudah mendapatkan kepercayaan, jika hanya Selly saja yang dipersalahkan, maka negara dengan demikian tidak melindugi hak-hak bangsa Indonesia pada umumnya dari ancaman tahayyul dan sifat apatis ini.

Sesugguhnya pada kejadian Selly ini ada hikmah besar: bahwa bangsa Indonesia masih bodoh karena di balik Selly yang hanya seorang ada banyak Selly-Selly lain yang berwujud institusi besar. Sebut saja misalnya Instansi perbankan dan asuransi.

Sebut saja penipuan perbankan oleh bank Century dan penipuan asuransi oleh PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) diduga gagal membayar bunga serta pokok seluruh nasabahnya dengan nilai mendekati Rp 400 miliar. Hal itu ditengarai disebabkan penyelewengan penempatan portofolio yang dilakukan oleh manajemen perseroan (DetikFinance, 16/09/09). Sebelumnya, Bank Century dan Bank IFI mengalami kasus yang sama, tidak mampu membayar dana nasabahnya. Baik Century, IFI maupun Bakrie Life sama-sama sudah berkasus sejak 2008 silam.

Agaknya, di belakang Selly masih ada institusi lain selain dua hal di atas, yang sampai sekarang menjadi lembaran hitam bagi kehidupan rakyat Indonesia, yaitu krisis moneter tahun 1997-1998. Salah satu penyebab kehancuran ekonomi Indonesia pada krisis 1997-1998 adalah utang swasta yang membengkak yang sebagian besar adalah sumbangsih perbankan swasta pra 1998. Seperti halnya krisis finansial 2008 di AS, di Indonesia, kebrobrokan perbankan secara legal ‘diciptakan’ oleh tim ekonomi era Soeharto.

Pada Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan kebijakan liberalisasi perbankan yang diikuti lahirnya Paket Kebijakan Oktober yang terkenal dengan sebutan PAKTO. Kebijakan tersebut memberi ruang besar bagi para pengusaha untuk mendirikan sebuah bank hanya bermodal Rp 10 miliar. Akibat dari kebijakan ini, maka para konglomerat berlomba-lomba membuat bank-bank baru yang mencapai 160-an. Sehingga dalam waktu yang singkat, sekitar 200 bank-bank swasta telah beroperasi di Indonesia.

Bank-bank PAKTO didirikan, dimiliki dan dikelola oleh para pedagang besar yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang perbankan. Dana masyarakat yang dipercayakan disalahgunakan dengan cara memakainya untuk membiayai pendirian perusahaan-perusahaannya sendiri dengan mark up (konglomerasi). Bank yang kalah clearing tidak dihukum oleh BI, malahan diberikan fasilitas yang dinamakan Fasilitas Diskonto I. Kalaupun harus kalah clearing lagi, BI juga masih melindunginya dengan memberikan Fasilitas Diskonto II. Bank-bank yang sudah rusak tidak terlihat oleh publik yang uangnya sebagian besar dititipkan di sana.

Dengan terjadinya krisis di tahun 1997 dan ikut campurnya IMF dalam penentuan kebijakan moneter dan ekonomi di Indonesia, 16 bank ditutup mendadak tanpa persiapan yang matang seperti yang telah digambarkan di atas. Setelah gejolak perbankan reda, ternyata sangat banyak bank rusak berat. Pemerintah menginjeksi dengan surat utang negara yang dinamakan Obligasi Rekapitalisasi Perbankan (Obligasi Rekap.) sampai jumlah Rp 430 trilyun dengan beban bunga sebesar Rp 600 trilyun. Bank-bank ini menjadi milik pemerintah. Terus dijual dengan harga murah, padahal di dalamnya masih ada tagihan kepada pemerintah yang besar. Sebagai contoh, BCA dijual dengan nilai sekitar Rp 10 trilyun, tetapi di dalamnya ada tagihan kepada pemerintah (Obligasi Rekap) sebesar Rp 60 trilyun. Jadi pembeli membayar Rp 10 trilyun, dan langsung mempunyai surat utang negara sebesar Rp 60 trilyun. Beban bunga per tahun dari Rp 60 trilyun ini selama belum dilunasi besarnya melebihi hasil penjualan yang Rp 10 trilyun.

Sampai sekarang, tanggungan pemerintah tersebut masih belum lunas dibayar. Siapa yang membayarnya? Kita-kitalah dengan pajak kita yang membayarnya, termasuk Selly. Jadi, menurut saya, bangsa ini mesti belajar berbuat bukan bermimpi; bangsa ini mesti belajar sadar bahwa kekayaan tak akan datang dengan janji-janji manis, tetapi dengan keringat dan peluh bahkan darah yang mengucur dari tubuh mereka dalam rangka mewujudkan cita-citanya. Selly hanyalah seseorang yang sama. dengan warga Indonesia lainnya yang percaya tahayyul bahwa dengan sedikit berbuat, dan berpikir besar, maka keberhasilan akan diraih. Bullshit, if there is no pain, there will be no gain. Jika ada orang berhasil dengan mudah, tunggu saja saat kehancurannya.[]

Dari awal sanjungan ini terasa aneh di telinga saya. Bagaimana bisa negara-negara yang system perekonomiannya adalah kapitalisme disebut lebih islam? Sistem ekonomi yang dikenal kejam ini tentu saja sangat jauh daripada Islam. Sistem ini menghalalkan segala cara hanya untuk meraih keuntungan. Tak peduli yang menjadi lawan mainnya adalah orang-orang atau negara-negara yang sedang membutuhkan pertolongan SOS. Sistem seperti ini tentu saja sangat jauh dari Islam.
Kedua, kemajuan negara-negara Eropa dengan kegemarannya menjajah bangsa-bangsa dunia ke3 adalah dibangun dari kekayaan yang didapat selama mereka menjajah. Tidak sedikit yang mereka dapat dari menjajah. Bahkan, bisa dikatakan negara-negara ini maju karena menjajah, lain tidak. Lalu, bagaimana mungkin peradaban yang dibangun dengan keringat dan darah bangsa-bangsa terjajah seperti Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa berperadaban tinggi dan lebih Islam daripada Islam sekalipun?

Ketiga, Jika Eropa kemajuannya adalah sumbangsih dari negara-negara jajahan yang tentu saja sekarang sudah tidak terjadi lagi, maka Amerika Serikat adalah negara bengis yang juga hidup dari membodohi dan menjajah negara-negara dunia ke3 sampai sekarang. Tidak terbayangkan bagaimana Amerika hidup jika tanpa dukungan negara-negara miskin termasuk Indonesia.

Tidak perlu mempunyai banyak kuku untuk ditancapkan di suatu negara, cukup 2 sampai 3 kuku saja sudah cukup. Di Indonesia misalnya, Amerika Serikat cukup hanya menancapkan 2 kukunya di dunia pertambangan, maka habislah Indonesia.

Salah satu kuku Amerika Serikat yang sangat beracun yang tertancap di Indonesia adalah Freeport McMoRan. Freeport Indonesia adalah perusahaan emas kelas dunia asal Amerika yang menjadi salah satu penambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia.

Alih-alih menguntungkan, kehadiran Freeport justru menjadi bencana bagi masyarakat Papua (pada lingkup lokal), dan bangsa Indonesia (pada level nasional). Penambangan yang dilakukan Freeport telah menggusur penghidupan suku-suku di pegunungan tengah Papua. Tanah-tanah adat tujuh suku seperti suku Amungme dan Nduga telah dirampas sejak kehadiran Freeport.

Limbah yang dihasilkan PT Freeport telah mengubur 110 km2 wilayah Estuari. Sekitar 20-40 km sungai Ajkwa tercemar racun dan 133 km2 lahan subur terkubur akibat pembuangan limbah tersebut.
Demikian juga dengan PT. Newmont, baik yang di Nusa Tenggara maupun Minahasa.

Dengan mempekerjakan sekitar 8000 orang karyawan, PT. NNT mempunya cadangan emas dan tembaga Lapangan Batu Hijau diperkirakan bisa bertahan hingga 2027. Metode pertambangan NNT ini menggunakan metode pertambangan open pit (tambang terbuka) dan membuang limbah sisa olahan dengan menggunakan sistem submarine tailing disposal (STD). Yaitu, sedikitnya 110 ribu ton tailing telah dibuang ke laut setiap hari oleh perusahaan tersebut.

Ditambah lagi, beberapa sentra pemukiman seperti di Desa Tongo Sejorong di lingkar tambang sekarang sudah tidak dapat menjalankan kegatan pertanian secara normal, karena praktek pertambangan yang boros air telah berakibat pada kekeringan lingkungan sekitar.

Akibat tercemar tailing, para nelayan di Kabupaten Lombok Timur yang menggantungkkan penghidupannya terhadap potensi perikanan selat alas telah kehilangan sejumlah besar hasil tangkapan ikan.

Lain lagi dengan PT Newmont Minahasa Raya. Pada tahun 2003 saja, diperkirakan ada lebih dari 5 juta ton tailing di Teluk.
Akibat penambangan PT Newmont tersebut, kini 80% dari 266 warga Teluk Buyat mengalami gangguan kesehatan, mulai dari kesehatan kulit hingga reproduksi. Logam berat Arsen telah mencemari sumur-sumur warga di Kampung Ratatotok dan Buyat sejak Newmont menambang. Alhasil, pada Juni 2005, 68 Kepala Keluarga Buyat pantai memutuskan untuk pindah pemukiman ke Duminanga.

Exxon Mobil merupakan pemain minyak raksasa terbesar di dunia asal Amerika. Bahkan, Exxon kerap menempati urutan pertama sebagai perusahaan terbesar dunia versi majalah Forbes. Exxon sudah cukup lama bermain di perminyakan Indonesia dan mengelola ladang-ladang minyak di negeri ini. Salah satu ladang minyak yang sempat mengundang kontroversi adalah blok Cepu, Bojonegoro.

Tak ubahnya seperti Freeport, Exxon Mobil adalah raja bukan hanya di bisnis minyak, tetapi juga raja di Indonesia. Bagaimana tidak, Exxon mobil berani menggertak pemerintah jika diusir dari blok Natuna dia akan mempermasalahkannya ke hukum arbitrase international. Meskipun belum berakhir, namun pemerintah berencana memberikan saham sebanyak 35% kepada Exxon agar tidak digertak lagi. Padahal, kontrak kerjanya sudah habis beberapa tahun yang lalu. Anda tahu, sebelum ditinjau ulang, Kontrak Bagi Hasil antara Exxon Mobil dan Pemerintah adalah sebesar 100% minyak untuk Exxon Mobil dan 0% untuk pemerintah. Pinter kan? Atau kita yang bodoh? Saya setuju pilihan ke2
Kebodohan ini diperparah—jika informasi ini benar—dengan dibiarkannya Exxon mobil di Natuna membangun pipa gas di laut yang berujung di Singapura dan menjual hasil alam kita langsung ke sana. Wah wah wah….

Intinya adalah, kita ini masih aman dan nyaman karena masih tunduk kepada kemauan Amerika Serikat. JIka tidak, mungkin nasib kita akan sama seperti Libya, Afghanistan, Irak, dll. Inilah gambaran betapa bangsa ini bukanlah bangsa pemberani, kreatif, dan merdeka. Kita ini adalah bangsa yang penakut, bodoh dan masih diperbudak. Jika saja SDA kita akan terus ada sampai kiamat, kita tidak masalah berbagi dengan bangsa rakus seperti Amerika dan Eropa. Tapi sampai kapan SDA kita masih tersedia? Jika masa itu telah habis, bisa jadi kita juga akan dihabisi oleh Amerika, karena saat itu, disamping kita ini adalah bangsa yang miskin, kita juga masih sebodoh sekarang. []

Kenapa penting? Karena kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada keamanan tersebut, baik keamanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, beribadah, maupun dalam menjalankan aktivitas ekonomi dalam keseharian. Jika faktor keamanan ini hilang, maka hal-hal yang lain juga akan ikut-ikutan terimbas secara negative.

Misalnya, jika kondisi suatu daerah sudah tidak aman lagi akibat berbagai sebab, maka hal-hal seperti perekonomian, politik, budaya, pendidikan akan terganggu secara pasti. Orang-orang menjadi enggan atau takut menjalani aktivitas kesehariannya, kegiatan perpolitikan yang berguna bagi terselenggaranya pemerintahan juga terganggu, demikian juga kegiatan pendidikan dan kebudayaan, juga akan terganggu. Oleh kerena itu, Negara mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mewujudkan keamanan masyarakatnya.

Terror bom buku yang selama ini marak adalah faktor kecil yang tidak selayaknya dapat menggangu ketentraman masyarakat. Negara dengan berbagai instrumennya, seperti BIN, kepolisian, Kemenkominfo, Kemenristek, dll semestinya mampu mengantisipasi ini secara cepat dan tepat. Terutama Kemenkominfo dan Kemenristek, mestinya lembaga ini adalah lembaga yang kreatif yang dapat memberikan hal-hal berbeda yang mampu menjaga keutuhan Negara dengan penggunaan IT yang tepat dalam rangka mencegah aksi-aksi terrorisme seperti ini.

Negara yang baik adalah Negara yang setiap saat dapat hadir pada faktor apapun alam kehidupan masyarakat. Karena jika Negara senantiasa absen dalam kehidupan masyarakatnya, maka tak ubahnya Negara seperti kerajaan yang hanya mampu memunguti upeti tanpa dapat melindungi warganya dari berbagai ancaman keamanan. Jika di Jakarta saja orang dapat mengoyak-oyak keamanan masyarakat, apalagi di daerah yang notabene jauh dari pemerintahan pusat. Inilah Negara yang untuk kesejahteraan dan keamanan warganya seperti tak ada pemerintahan. Sebaliknya, jika menyangkut urusan pajak, tagihan listrik, tagihan air, IMB, dan kewajiban masyarakat yang lain, Negara sangat bisa diharapkan kehadirannya bahkan sebelum datang waktunya.

Jika manusia kemudian dalam kesehariannya berperangai buruk, mengedepankan emosi daripada hati untuk berpikir, menimbulkan kerusakan baik yang besar maupun yang kecil, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, maka lama kelamaan sifat ruhani ini berubah menjadi jasmani, yaitu sifat-sifat yang didominasi oleh sifat duniawi, yang kasar, tak sopan, berorientasi untung rugi, balas dendam, dengki, tamak, dll.

Allah swt lalu mengirimkan Rasulullah saw untuk mengajarkan kepada manusia parameter berperilaku yang baik, baik dalam beribadah mahdhah maupun saat bermuamalah. Dalam ajaran Rasulullah saw., bermuamalah adalah juga saranah beribadah. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari di kantor misalnya, seseorang dapat melakukan ibadah jika dia melandasi kegiatannya dengan parameter Islam: jujur, tak mencuri dalam bentuk apapun, niat mencari penghidupan karena menjalankan perintah Allah, berperilaku mulia untuk syi’ar agama Allah, dll. Jika parameter dari Rasulullah saw ini diikuti, maka manusia telah bisa menjaga sifat-sifat ruhani dalam dirinya.

Namun, pada kenyataannya, dunia seperti dunia politik yang penuh kebohongan, perampok-perampok dan maling-maling kemudian menutup kesucian manusia. Hati yang pada awalnya terhubung dengan Allah langsung, kemudian menjadi pekat oleh dosa-dosa dan terpisah sejauh-jauhnya dengan Allah Penciptanya.

Tak hanya di dunia politik dan politikus serta pejabat-pejabat pemerintahannya, di dunia rakyat jelata pun kita biasa menjumpai kekotoran-kekotoran ini. Hampir tak pernah kita tak melihat kejadian-kejadian jorok pembunuhan, pemerkosaan, mutilasi, perampokan, dll di media-media seperti televisi. Lebih jauh lagi, di dunia nyata selain di media, di jalan-jalan, di perumahan, di perkampungan, bahkan di mesjid sekalipun agaknya kita bisa mencatat berbagai macam tingkah manusia yang biadab yang keluar dari nilai-nilai yang universal sekalipun, seperti tak toleran, yang kaya menyombongkan kekayaannya dan tak peduli kepada sekitar, yang miskin sombong dengan kemiskinannya dengan memperlakukan seolah-olah orang-orang kaya bukanlah manusia seperti mereka yang layak dihargai hak-haknya, yang berpendidikan membodohi yang tak berpendidikan dengan mengajarkan hal-hal yang tak mendasar (ini terjadi di banyak mesjid), yang bodoh merasa lebih pintar daripada professor, dll. Ini semua membuat jiwa manusia jauh dari Allah. Istilah yang paling mudah adalah, sifat Suci Allah tak akan pernah dapat menerima sifat-sifat kotor manusia.

Kekotoran ini bahkan digambarkan oleh Allah sebagai hal yang lebih sesat daripada hewan sekalipun. Seolah-olah Allah mengatakan bahwa disamping ruh yang ditiupkan kedaam jiwa manusia, Dia juga meniupkan sifat-sifat hewan kedalamnya. Artinya, manusia mempunyai dua jalan: jalan Allah dan jalan hewan. Manusia tinggal memilih, jika memilih jalan Allah, maka mereka mesti memilih parameter Rasulullah dalam berperilaku. Jika perilaku mereka keluar dari parameter yang diajarkan oleh Rasulullah saw, maka itu artinya mereka

Allah berfirman: “Dan sesungguhnya Kami jadikan isi Neraka Jahannam kebanyakan jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakan untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (al-A’raf : 179)

Tyson menceritakan bahwa dia berubah karena adanya system pendukung yang senantiasa mendorongnya untuk berubah. Semenjak kematian putrinya, Exodus, Tyson memang terlihat berusaha mengambil hikmah dari kejadian itu. Seolah-olah, kematian anak perempuannya itu menjadi titik balik baginya untuk menjadi seseorang yang mampu membaca hikmah.
Orang-orang yang mampu mengambil hikmah seperti ini disebut al-hakiim (orang yang bijak). Yaitu orang-orang yang mampu mengambil hikmah di balik peristiwa apapun yang menimpanya, maupun menimpa orang lain. Hikmah ini sudah tentu membawa perubahan positif bagi dirinya, maupun bagi orang lain. Orang-orang seperti ini biasanya keberadaannya senantiasa mencerahkan. Alih-alih menjadi sampah dalam masyarakat, bangsa, dan agama, dia menjadi pembaharu yang pemikirannya membawa perubahan yang berarti. Sedangkan orang yang tak mampu mengambil hikmah dari kejadian-kejadian disebut al-ghabiyy. Yaitu orang-orang yang tak mampu menangkap kebaikan apapun dari kejadian-kejadian yang menimpanya atau menimpa orang lain. Biasanya orang-orang seperti ini hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan. Orang-orang seperti ini—jika tidak menjadi sampah masyarakat yang busuk dan kotor—menjadi tokoh-tokoh yang tidak memberikan apa-apa kepada pembangunan bangsa dan negara, malahan menjadi benalu, bahkan bisa jadi menjadi maling-maling negara, perampok-perampok politik, dan seterusnya dan seterusnya.

Indonesia jika dibandingkan dengan Mike Tyson mungkin mirip-mirip. Mike Tyson pernah menjadi juara dunia bertahun-tahun. Indonesia pernah menjadi raja di bidang ekonomi walaupun cuma tingkat Asia Tenggara. Dulu Mike Tyson mempunyai perangai yang buruk, temperamental, brutal dll. Indonesia rakyatnya sekarang lebih banyak yang brutal daripada yang santun; tokoh-tokoh politiknya tak lebih dari orang-orang yang dengan tanpa malu-malu berdagang kekuasaan di depan televise yang notabene ditonton rakyat banyak. Bedanya adalah, Mike Tyson mampu, dengan dukungan system pendukungnya yang tak banyak, berubah menjadi santun dan baik, tapi rakyat Indonesia, makin hari makin brutal, makin tak santun, tak toleran, semakin tampak bodoh dll.

Bagi kita orang-orang Jakarta, berkendara di jalanan adalah semacam kegiatan membuka buku atau menonton film tentang kebrutalan. Di jalanan, baik pengendara motor, pengendara mobil, pengendara sepeda, tak sedikit dari mereka yang lebih senang menjadi orang-orang brutal yang tampak hina daripada menjadi orang yang santun yang tampak sangat mulia. Pengendara motor yang merasa bahwa jalanan adalah milik mereka sendiri lebih senang tampak seperti kesetanan dengan kebut-kebutan, potong sana potong sini tak peduli risiko. Pengendara mobil yang merasa bahwa jalanan hanya milik mereka, sehingga tak memberi peluang bagi kendaraan seperti motor berjalan di tengah jalan. Pengendara sepeda juga begitu, mereka sering berkendara di jalur cepat yang sangat membahayakan keselamatan semua orang dan dirinya sendiri.
Semua fenomena ini lebih tampak kekanak-kanakan daripada terlihat hebat.

Tidak hanya di jalanan, ketaksantunan orang-orang Indonesia juga diperlihatkan di mall-mall, di pasar-pasar, di lembaga pendidikan dll. Anda semua pasti sudah biasa melihat ibu-ibu atau bapak-bapak setelah makan di sekolah anaknya sampahnya dibiarkan saja tergeletak di bangku tempat dia duduk. Padahal sudah ada tempat sampah tersedia di depan mata mereka. Anda juga pasti sudah terbiasa menonton seseorang merokok di tempat yang dilarang merokok. Rasanya mata ini sungguh lelah melihat hal-hal semacam itu. Negara kita kok seperti negara yang tak punya sejarah kepahlawanan, sejarah keteladanan. Padahal kita lebih dari sekedar punya sejarah keteladanan.

Tak sedikit nama-nama pahlawan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dapat disebutkan karena keteladanan mereka, karena akhlak baik mereka. Sebut saja Cut Nyak Dien, Panglimo Diponegoro, Wali Songo, KH. Hasyim Asy’ari, dll. Mereka semua tokoh-tokoh yang memberikan sejarah keteladanan bagi bangsa kita. Tapi apa lacur, keteladanan tokoh-tokoh tersebut hanya tinggal sejarah usang. Orang lebih suka melihat sinetron picisan dan membahas gossip-gossip murahan ketimbang mengingat pahlawan-pahlawan mereka. Orang lebih suka nonton dagelan politik ala ketoprak partai-partai daripada merenungi kehidupan mereka agar lebih baik lagi.

Itulah bedanya Mike Tyson dengan kita. Mike Tyson mampu menangkap hikmah, sedangkan kita menutup mata dari hikmah. Sehingga Mike Tyson pantas dijuluki Mike Tyson al-Hakiim, dan kita dijuluki Indonesia al-Ghabiyy.

Menurut Kompas, setiap hari di Jakarta, tak kurang dari 50 orang tewas akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Mayoritas yang mengalami kecelakaan itu, masih menurut Kompas, adalah akibat pengendara kendaraan bermotor yang ugal-ugalan.

Sekarang ini, sangat susah—meskipun masih ada pengendara yang baik-baik, insya Allah saya salah-satunya —mencari situasi, terutama di Jakarta, dimana jalan raya adalah tempat yang sangat enak untuk berkendara. Sepertinya sangat susah bagi pengendara di Jakarta ini untuk ber-empathy kepada sesama pengendara lain. Maka tak jarang kita temukan kemacetan yang terjadi hanya karena ada 1 mobil yang malang-melintang di tengah jalan akibat tidak diberi ruang oleh kendaraan lain untuk masuk di antrian. Malah sering terjadi kemacetan total selama berjam-jam hanya karena ada pengendara yang tak mau mengikuti aturan lalu-lintas karena alasan dia adalah seorang pejabat atau aparat.
Begitulah, jika dilihat dari cara bangsa ini berlalu-lintas, maka yang terjadi adalah pertunjukan kebiadaban, kepongahan, kebodohan, dan kebobrokan moral suatu bangsa yang konon bermimpi ingin menjadi negara besar. Negara yang mampu menyaingi China dan India dalam pertumbuhan ekonominya.

Padahal, kemajuan India dan China tidak dibangun sekali jadi. Pun kemajuan ini tidak dibangun hanya dengan bekerja keras semata. Kemajuan meraka dibangun sejak lama. China, misalnya, kemajuannya yang dicapai saat ini tak bisa lepas dari akar sejarah peradaban China yang telah dibangun selama ribuan tahun. Peradaban China lahir dari zaman Dinasti Sang (1766-1122 SM), Dinasti Zou (1122-256 SM), Dinasti Qin(221-206 SM), Dinasti Han (206 SM-221 M), Dinasti Sui (581-618 M), Dinasti Tang (618-906 M), Dinasti Song (960-1268), Dinasti Yuan (1279-1368 M), Dinasti Ming (1368-1644 M), Dinasti Qing (1644-1912 M) hingga zaman modern ini.

Selama kurun waktu tersebut China telah membangun peradabannya secara eksis. Tidak salah bila Pearl Pearl S Buck, dalam ”The Good Earth” melukiskan tentang peradaban China yang dinilai menyimpan sejuta khasanah peradaban. ”Mengapa China mampu bertahan adalah karena penduduknya mampu membangun suatu peradaban yang praktis sehingga tidak mudah hancur. Peradaban China bisa bertahan banyak dipengaruhi oleh pemikiran konfusius yang mengajarkan tentang prinsip kehidupan berdasarkan moral kebajikan. Ajaran kebajikan ini mendasari lahirnya filsafat konfusius yang menjadi landasan masyarakat China dalam ber-adat istiadat dan tatakerama dan gaya hidup untuk berkarya tanpa pamrih dan rela berkorban untuk orang lain.

Demikian juga India. Pada tahun 2009, perekonomian diberbagai negara banyak yang terjerembab. Namun India justru menjadi negara terkuat kedua pertumbuhannya setelah cina. Ekonomi India mampu tumbuh lebih dari 6 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia yang tumbuh 4,4 persen.

Sektor utama yang dapat membuat India bangkit adalah pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Jika di China ada revolusi China, maka di India ada gerakan swadeshi ini, yaitu gerakan yang didasari oleh pemikiran Mahatma Ghandi, yang mengajak manusia India untuk hidup mandiri, tak tergantung dengan negara lain. Di bawah kepemimpinan PM PV Nashimha Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Sigh dari tahun 1991 melakukan liberalisasi ekonomi. Pemerintah menghapuskan semua aturan-aturan yang mengikat yang menutupi kesempatan investor untuk menggeluti bisnis domestik. Perubahan paradigma pada kekuatan pasar dan sentuhan asing membawa India menjadi kekuatan dunia.

Mencetak Manusia Yang Beradab

Belajar dari China dan India, ternyata kemajuan ekonomi dimulai dari kesetiaan dan kecintaan kepada negara. Untuk mewujudkan kecintaan dan kesetiaan (nasionalisme) kepada negara, maka suatu bangsa harus mempunyai karakter baik yang sangat kuat.

Sebenarnya, bangsa Indonesia sudah mempunyai benih yang bagus, yaitu sebagai bangsa yang ramah dan pemaaf. Hanya saja, akhir-akhir ini, sifat-sifat yang ramah dan pemaaf itu hanya ditujukan kepada kalangan tertentu saja, dan bukan kepada kebanyakan orang. Maka, tak heran jika di berita-berita media massa kita yang mendominasi adalah berita pembunuhan, pengeroyokan, perkelahian massal, perampokan, pemerkosaan, mutilasi, dan lain-lain.

Maka, berkaca dari keberhasilan China dan India, Indonesia harus mencetak manusia-manusia yang berkarakter membangun, yang setia dan cinta kepada negaranya sendiri. Yang bisa melakukan ini hanyalah keluarga dan sekolah-sekolah. Di situlah anak-anak Indonesia ditempa bukan hanya agar mereka naik kelas dan menduduki ranking tertinggi di sekolah tersebut. Lebih dari itu, sekolah adalah tempat dimana anak-anak merasa bahagia, merasa dimanusiakan, diajari cara menghargai orang lain, diajari agar meminta maaf jika berbuat salah, diajari agar menjadi pemaaf atas perbuatan salah orang lain, diajari menjadi manusia yang tangguh, yang mengerti iptek, agama, kebudayaan, dan lain-lain. Intinya, sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk mengembangkan diri.

Membangun karakter sejak dini sangat penting bagi orang tua danguru, harapanya agar anak sejak dini memiliki karakter yang baik,membangun karakter anak bisa dilakukan melalui jalur pendidikanformal maupun non formal. Lupakanlah pejabat-pejabat negeri ini yang korup, lupakan masa sekarang bangsa ini yang demikian bobrok. Kita mulai dari sekarang membangun bangsa yang beradab, yang cinta tanah air, yang bervisi jauh ke depan, dan yang tangguh.

Korupsi di Indonesia
Mencermati kasus-kasus Gayus yang alih-alih dicari membongkar aktor-aktor utamanya, malah lebih suka membahas kasus keluarnya Gayus dari penjara ke luar negeri. Atau Kasus Soesno Duadji yang berakhir antiklimaks, kasus Antasari Azhar yang serba janggal yang tak sedikitpun mengarah bahwa dirinya yang membunuh Nasruddin, kasus Bibit Samat Rianto dan Chandra Hamzah yang dideponeer dengan alasan banyak masyarakat (lewat facebook, dimana banyak sekali identitas palsu di dalam media ini) yang membelanya, kasus Bank Century yang lebih tampak sebagai dagelan ketimbang keseriusan. Maka, tak pelak lagi, Indonesia adalah negara korup yang perlahan-lahan tenggelam bersama korupsi-korupsi yang secara berjamaah dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah dan wakil rakyat ini.
Dari hari ke hari kasus-kasus seperti inilah yang ada di media massa, baik surat kabar maupun televisi. Tidak pernah masyarakat disuguhi dengan program pembangunan yang terlaksana dengan baik, baik infrastruktur, ekonomi, politik, pendidikan, maupun kesehatan. Jika pun ada, maka bisa dipastikan itu bukan berasal dari pemerintah.
Ambil contoh DKI Jakarta, dari tahun ke tahun tak ada sedikitpun perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi banjir. Jika pun ada, tak ada dampak yang signifikan. Ini seperti anak sakit muntaber diberi minyak angin saja dengan alasan yang penting ada yang dilakukan untuk mengatasi masalah muntabers si anak. Juga program penanganan kemacetan. Gubernur yang pada saat kampanye berkoar bahwa dialah ahlinya untuk mengatasi banjir dan macet, sekarang malah mengatakan, “Siapa pun yang menjadi Gubernur akan mengalami hal yang sama dan mengalami kemandekan pemikiran yang sama dengannya.” Coba kita lihat bagaimana Pemda DKI membangun jalan layang Blok M-Antasari. Pemda butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut. Padahal, BUMN asal China menyelesaikan proyek MRT termasuk perkereta apian subway system dan monorel untuk seluruh Iran hanya dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Dari sini saja sudah bisa dilihat, bahwa pak Gubernur jauh daripada ahli.
Coba kita lihat fakta di China. Tahun 2002, Cina merupakan negara di kawasan Asia yang paling banyak menyedot investasi asing dengan nilai sekitar 50 miliar dolar AS. Negeri tirai bambu tersebut saat ini merupakan negara yang sedang tumbuh dengan cepat dan menjadi kekuataan ekonomi baru. Selama sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Cina dapat dipertahankan di atas rata-rata tujuh persen. Apalagi dengan masuknya Cina ke dalam World Trade Organization (WTO) pada 11 Desember 2001, diprediksi akan membuat perekonomian negara tersebut semakin maju pesat.
Prestasi yang dicapai Cina merupakan buah dilaksanakannya program reformasi ekonomi yang dimulai tahun 1978. Di mana, upaya memikat modal asing merupakan aspek penting kebijakan reformasi ekonomi tersebut. Salah satu langkah yang ditempuh guna mengundang investor menanamkan modalnya di negeri tersebut, pemerintah Cina memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Cina menyadari infrastruktur ekonomi merupakan syarat utama dalam membangun perekonomian. Sebab kalau hanya mengandalkan pada keunggulan komparatif (misal tenaga kerja murah dan sumber daya alam melimpah), maka sulit mengembangkan wilayah-wilayah potensial di Cina. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, irigasi, komunikasi, dan listrik mendapat prioritas.
Pada tahun 1978 total panjang jalan raya di Cina hanya 89.200 km, dan tahun 2002 meningkat tajam menjadi 170.000 km. Pada tahun 1988 jalan tol pertama dibuka dengan panjang 185 km, pada tahun 2001 sudah mencapai 19.000 km. Untuk pelabuhan, setidaknya Cina memiliki 3.800 pelabuhan angkut, 300 diantaranya dapat menerima kapal berkapasitas 10.000 MT.
Tahun 2001 Cina menghasilkan tenaga listrik 14,78 triliun kwh. Direncankan pada tahun 2009, Cina bakal mengoperasikan PLTA terbesar di dunia yang menghasilkan tenaga listik sebesar 84,7 triliun kwh. Sementara saluran telepon (fixed line), pada tahun 2002 Cina memiliki 207 juta sambungan. Padahal tahun 1989 hanya ada 5,68 juta sambungan.
Sekarang, China telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi melampaui AS dan Jerman. Sekarang China telah menjadi negara pengekspor teknologi terkemuka. Sekarang China telah menjadi raksasa ekonomi di dunia. Semua adalah berkat program pemerintah yang direalisasikan, dan bukan hanya diperbincangkan, dipidatokan, dikoar-korankan, diiklankan, tapi jauh dari kenyataan.

Ini negara kita, Bung
Tak pantas kau berbuat seolah-olah ini hanya negara golonganmu
Sehingga kau menghukum siapa saja yang ada di luarmu

Ini negara kita, Bung
Sejak kapan ini hanya menjadi negara golongan dan agama tertentu saja?

Ini negara kita, Bung
Yang diperjuangkan dengan darah dan air mata
Di mana rasa malumu?
Sampai kapan kalian akan mengorupsi asset rakyat?

Ini negara kita, Bung
Negara yang dihuni keluarga dan anak-anak
Yang membutuhkan perlindungan dan masa depan
Yang mereka tahu hanyalah bahwa negara ini adalah negara yang indah
Yang bermasa depan indah dan menyenangkan

Ini negara kita, Bung
Bukan negara Presiden dan kroni-kroninya
Bukan negara para pengusaha politik
Bukan juga negara para politikus yang mengais rejeki di senayan
Bukan juga negara para importir illegal yang dilegalkan

Ini negara kita, Bung
Negara seluruh jiwa yang dilahirkan di atas bumi nusantara
Negara yang dihuni banyak suku dan agama
Negara yang rakyatnya sangat ramah dan berbudi
Negara dimana akhlak mulia dijunjung tinggi

Ini negara kita, Bung
Jangan kaurusak dengan anarkisme dan tindakan immoral
Jangan kauajari generasi negara ini dengan perbuatan emosional dan irrasional

Ini negara kita, Bung
Negara rakyat Indonesia
Rakyat yang rela berjuang demi kemerdekaan dan kesejahteraannya
Bukan negara Nurdin M. Top, Azhari, atau penyanjung Ibnussaud

Ini negara kita, Bung
Ini negara kita semua orang-orang Indonesia

Menurut Kepala Ekonom Bank Pembangunan Asia (ADB) Mochammad Ehsan Khan, infrastruktur jalan di Indonesia merupakan yang terburuk di ASEAN. Bukan hanya itu, jalan di Indonesia juga yang terpendek di ASEAN. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara yang memiliki kepadatan jalan terendah di antara negara-negara ekonomi utama di Kawasan Asia Tenggara, baik untuk tiap 100 orang dan setiap kilometer persegi.

Panjang jalan yang diaspal per 100 orang juga salah satu yang terpendek di kawasan ini. Selain itu, jaringan jalan dilaporkan rusak atau mengalami kerusakan berat pun masih terbilang tinggi. Padahal, jika masalah infrastruktur ini bisa teratasi maka pertumbuhan Indonesia bakal lebih tinggi lagi. Peluang ekonomi akan lebih terbuka dan terbagi dengan lebih merata.

Tak diragukan lagi, pembangunan infrastruktur adalah salah satu aspek penting dalam mempercepat pembangunan nasional, yang—juga—akan menjadi penggerak roda pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat karena ketersediaan infrastruktur seperti seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi tidak dapat dipisahkan dari gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.
Bahkan, lebih jauh lagi, ketersediaan infrastruktur yang memadai juga merupakan faktor penting dalam menunjang proses belajar dan mengajar siswa sekolah, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ini karena perjalanan siswa dari rumah menuju ke sekolah lebih melelahkan ketimbang mengikuti proses belajar-mengajar itu sendiri. Tak sedikit siswa—Taman Kanak-Kanak sekalipun—harus bangun jam 05.00 wib agar tidak terjebak kemacetan saat berangkat ke sekolah. Hal ini, disamping tak baik untuk kecukupan waktu tidur anak—dan kualitas tidurnya mungkin, juga mengurangi kecukupan waktu bagi orang-tua murid dalam mengerjakan urusan pekerjaan atau rumah yang dalam waktu bersamaan harus mengurusi anak dan urusan kantor atau rumah lainnya, meskipun hanya 1 jam saja. Tak jarang pula, meskipun sudah berkangkat dari rumah jam 06.30 wib dari rumah, siswa masih mengalami kemacetan di jalanan.

Alih-alih masalah infrastruktur jalan yang tidak memadai, belum lagi masalah kerusakan jalan yang kian parah di sejumlah daerah memicu lahirnya keterisolasian dan kemiskinan, arus mobilitas barang dan manusia tersendat sebab kerusakan jalan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi, perjalanan pekerja dari rumah ke kantor yang sangat menyita waktu, juga perjalanan siswa—bahkan siswa taman kana-kanak sekalipun—yang terlalu pagi dan panjang.

Semakin kurangnya pengeluaran terhadap infrastruktur membuat dengan sendirinya cakupan dan mutu pelayanan infrastruktur menjadi rendah. Contohnya, dalam hal jalan, jalan raya masih sangat terbatas yang hanya 1,7 km per 1000 penduduk, dan hampir 50% dalam kondisi buruk karena sangat kurangnya pemeliharaan yang baik, terutama di jaringan jalan kabupaten. Hal ini menambah kemacetan lalu lintas setiap tahun, sementara kapasitas jalan yang ditambahkan sedikit. Pengeluaran pemerintah di subsektor ini terus menurun, dari 22% tahun 1993 ke 11% dari anggaran pemerintah tahun 2000. Jika hal ini terus berlangsung, tidak mustahil kondisi jalan raya yang buruk atau kurangnya sarana jalan raya bisa menjadi penghambat serius pertumbuhan investasi.

Cara Pembangunan yang Salah

Apa yang salah dalam cara pembangunan infrastruktur kita? Jawaban tepatnya penulis mungkin tidak mengetahui, ini justru karena terlalu rumitnya permasalahan dalam hal ini. Tetapi, jika kita runut-runut dari banyak proyek infrastruktur yang terlunta-lunta, maka jawabannya ada pada birokrasi, percaloan pejabat dan keengganan nasional. Marilah kita merunut proyek-proyek berikut ini.

Proyek Monorel

Monorel adalah proyek yang sudah dianggap gagal terlaksana. Konsep pembangunan monorel disodorkan sejak tahun 2003, yang dilanjutkan pembangunan fisik pada tahun Juni 2004. Tapi pembangunan fisiknya terhenti pada tahun 2007 yang hanya menyisakan tiang pancang monorel yang mangkrak. Pembangunan terhenti karena PT Jakarta Monorel, selaku pelaksana kekurangan dana. Mereka tidak mampu mendapatkan dana yang kebutuhannya mencapai Rp5,4 triliun.

Meski tak selesai, PT Jakarta Monorel selaku pelaksana proyek mengklaim kepada pemerintah atas biaya proyek yang telah dikeluarkan yang mencapai Rp600 miliar. Akhirnya setelah melalui proses audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintah DKI Jakarta diwajibkan untuk membayar hanya Rp204 miliar

Akhirnya, dengan alasan intensitas monorel baik penumpang maupun waktu sangat kecil, pemerintah provinsi (pemprov) menghentikan proyek ini dan mengalokasikan dananya ke proyek yang menurutnya lebih jelas seperti mass rapid transit (MRT) dan kejelasan busway hingga 15 koridor. Tetapi, sampai saat Presiden SBY berteriak-teriak karena kesal melihat perkembangan rencana yang tak jelas, proyek ini masih sebatas wacana.

Menara Jakarta

Menara Jakarta direncanakan akan setinggi 558 meter, dan akan menelan anggaran sekitar Rp3 triliun itu hingga kini belum jelas sampai sejauh mana pengerjaannya.

Rencananya, menara ini akan mengalahkan Canadian National Tower di Toronto, Kanada (553 meter), Oriental Pearl Tower di Shanghai, China (460 meter), dan Kuala Lumpur Tower di Kuala Lumpur, Malaysia (421 meter). Namun, menara yang dibangun pada tahun 1997 ini terhenti akibat krisis ekonomi tahun 1998. Lalu dilanjutkan kembali pada 2004 silam, tapi
kemudian terhenti lagi.

KA Manggarai-Bandara Sokarno Hatta

Proyek yang awalnya hanya akan menelan angggaran Rp. 4 triliun kemudian membengkak hingga Rp10 triliun ini telah digadang-gadang semenjak 2007. Setidaknya 3 kali prakualifikasi dilalui, namun sampai sekarang, proyek yang sudah dianggarkan tahun 2011 ini belum juga dimulai. Memang, proyek yang mempunyai konsep double track dan dibuat melayang di atas tanah dengan posisi sejajar dengan jalan tol sangat penting, tetapi begitu pentingnya sampai-sampai kepentingan masyarakat jadi dinomorduakan daripada kepentingan pribadi.

Bangsa Yang besar atau Kerdil?

Dan banyak lagi rencana pembangunan infrastruktur yang tak bisa dijalankan atau tak maksimal dijalankan. Buktinya, Jakarta masih sangat macet—bahkan bertambah. Jika musim hujan datang, banjir pasti ikutan datang. Jika gerimis datang, tiba-tiba Jakarta yang sudah macet menjadi mampet.

Celakanya, dengan kemampuan empathy yang demikian jelek, proses pengerjaan proyeknya pun sangat-sangat lamban. Kita ambil saja contoh pengerjaan proyek flyover Blok M-Antasari, rencananya, seperti yang tertera dalam pengumuman, proyek ini akan memakan waktu selama 2 tahun. Wow, padahal, perusahaan asal China mengerjakan proyek MRT seluruh untuk seluruh Iran hanya memakan waktu 1 tahun 8 bulan.

Jika demikian terus menerus keadaannya, lalu bagaimana nasib para pekerja kita yang harus menghabiskan berjam-jam waktunya di jalanan hanya karena macet? Bagaiman nasib anak-anak sekolah yang—bahkan masih TK—harus dibuat menderita sejak usia dini dengan kemacetan ini?

Bangsa yang besar bukan saja bangsa yang pandai menghabiskan anggaran hanya untuk memperingati hari-hari besar kepahlawanan, tetapi, lebih dari itu, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berpikir besar untuk kesejahteraan rakyat, bangsa yang pemerintahnya pintar, setidaknya seperti bangsa lain yang mampu membangun infrastruktur dengan begitu cepatnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang pemerintahnya mampu membuat rakyatnya cerdas, tangguh, dan tidak diremehkan bangsa lain.

Lalu pertanyaannya, Indonesia bangsa yang besar atau bangsa kerdil?

Konon, antara tahun 1951 – 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi tersebut menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri yang melakukan korupsi, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Adalah Lie Hok Thay yang mengaku memberikan Rp. 1,500,000 kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap, Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap. Tahun 1961 Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara karena dianggap sebagai lawan politik Sukarno.

Demikian juga dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. Jenderal Nasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil.

Menurut Jacob Utama dalam Seminar “Korupsi Yang Memiskinkan”, 50 persen gubernur, seperti yang disampaikan Mendagri, memiliki masalah hukum. Bagaimana dengan bupati, wali kota, dan pejabat lain. Penegakan hukum yang lemah dan pemutarbalikan standar moral membuat korupsi merasuk sendi kehidupan. Ekonom Faisal Basri mengungkapkan, korupsi tidak berhubungan langsung dengan kemiskinan, tetapi memengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik daya tarik maupun kualitas. Menurutnya, di balik pertumbuhan, baru berdampak terhadap orang miskin. Kegiatan produksi terhambat karena orang harus membayar lebih mahal atau menunggu lebih lama kalau tidak menyuap (untuk dilayani pemerintah) sehingga kalah kompetitif dari negara lain yang bebas korupsi. Belum lagi praktik pejabat yang meminta saham kosong.
Menurut Faisal, kekuatan pasar domestik dan sumber daya alamlah yang selama ini menyelamatkan Indonesia dari krisis global tahun 2008 dengan tetap tumbuh 4,5 persen tahun 2009 saat negara lain terpuruk. Ketika perekonomian regional pulih dan sejumlah negara bangkit tahun 2010, Indonesia malah mencatat pertumbuhan terendah di Asia Tenggara, yakni 6,7 persen.

Tidak terhitung berapa juta trilyun uang negara dirampok oleh para koruptor dari dulu sampai sekarang. Berapa juta jiwa yang termiskinkan akibat korupsi ini. Dari kasus SOEHARTO dengan korupsi Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora Rp 1,4 triliun. Tak pernah selesai karena alasan sakit. PERTAMINA yang menjadi lahan subur korupsi sejak era dugaan korupsi dalam Tecnical Assintance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustaindo Petro Gas (UPG) tahun 1993 merugikan negara sebesar US $ 24.8 juta. Kasus Proyek Kilang Minyak Export Oriented (Exxor) I di Balongan, Jawa Barat yang merugikan negara sebesar 82.6 M, 1996-1997 sebesar 476 M, 1997-1998 sebesar 1.3 Triliun. Juga Kasus kilang Balongan yang merugikan negara hingga US$ 700. Kasus Proyek Pipanisasi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa (Pipianisasi Jawa), dimana kerugian negara hingga US$ 31,4 juta. Kasus BAPINDO 1.3 Triliun. HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young dengan kerugian negara Rp 15,025 triliun. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan penyimpangan dana BLBI Rp 138,4 triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun dan penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun.

Melihat sejarah korupsi di Indonesia dan tongkat estafet yang dilanjutkan demikian rapih dan teorganisirnya, rasanya tak ada harapan bagi kita untuk bebas dari jerat korupsi. Alih-alih membebaskan kita dari jerat korupsi, KPK pun tak lebih dari sekumpulan manusia biasa yang juga tergoda untuk melakukan korupsi. Jika hanya penjara yang diancamkan untuk koruptor, tak akan mungkin mereka jerah. Rasanya hanya ancaman hukuman potong tanganlah yang mampu menghentikan kegiatan korupsi ini.
Belajar dari Zimbabwe

Perekonomian Zimbabwe terus merosot dari waktu ke waktu. Inflasinya terus meningkat hingga 2,2 juta persen, dan menjadi inflasi tertinggi di dunia. Akibatnya bank sentral Zimbabwe mengeluarkan 4 versi mata uang . Terakhir kali bank sentral Zimbabwe mengeluarkan pecahan $ 100,000,000,000,000 (100 triliun dolar) yang menjadi uang dengan nominal terbesar didunia yang kemudian digantikan dengan dolar versi ke-4 dimana setiap $ 100,000,000,000,000 (100 triliun dolar) uang lama digantikan menjadi $1 uang baru. Dengan ekonomi yang terus memburuk sekarang bank sentral Zimbabwe memutuskan untuk membolehkan rakyatnya menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai mata uang mereka untuk menstabilkan kembali ekonomi Zimbabwe.

Dalam keadaan seperti ini sektor-sektor semacam pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, keamanan tak lagi menjadi urusan negara. Terbukti, negara ini mempunyai kualitas kesehatan terendah di dunia, demikian juga dengan pendidikan dan keamanan.

Padahal, menurut Reuters, Zimbabwe kini adalah negara kaya mineral. Negara seperti China misalnya, sedang berusaha memperkuat hubungan mereka dengan President Robert Mugabe. Dalam hal pertambangan dan perkebunan, China Development Bank telah menanamkan sekitar $10 milyar.
Dengan potensi tambang dan perkebunan sebagus itu, Zimbabwe menjadi negara termiskin di dunia. Kenapa? Jawabannya banyak. Tapi salah satunya adalah karena korupsi yang tak habis-habisnya dilakukan oleh pemerintah.

Lalu, bisakah Indonesia mengalami hal seperti Zimbabwe? Jika Indonesia tak segera berbenah diri apapun bisa terjadi termasuk menjadi negara semiskin Zimbabwe. Indonesia mestinya belajar dari Zimbabwe, jangan
sampai kesalahan yang sama dilakukan oleh Indonesia. Korupsi bancakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah, dari pejabat pemerintahan, anggota DPR, gubernur, bupati, lurah dll adalah hal terburuk yang dengan cepat akan menggerogoti negara ini.
Chaos di Timur Tengah

Berawal dari Tunisia, lalu Mesir, Yaman, Sudan, lalu Libya, Suriah, semua oposisi pemerintah menuntut kehidupan yang lebih baik, peribaikan hak asasi manusia dan hak mengeluarkan pendapat.
Presiden Zine El Abidine Ben Ali di Tunisia, misalnya, dituntut mundur karena faktor ekonomi, demokrasi dan unsur masyarakat yang jenuh terhadap keadaan negara yang tidak stabil. Demikian juga Hosni Mobarak yang otoriter dan suka merampok hak rakyat dalam ekonomi dan politik, dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri yang jenuh dengan kemiskinan dan penindasan.

Indonesia, dengan keadaan yang kurang lebih stagnan, infrastruktur yang kacau, kemacetan lalu lintas hampir setiap saat, banjir, harga-harga yang melambung, kesempatan kerja yang makin kurang, korupsi yang tak pernah terurus, pejabat dan aparat yang hidup semena-mena (seolah mereka hidup di luar hukum negara), peluang ekonomi yang hanya dimiliki orang-orang tertentu, sekolah yang kian mahal, intervensi negara untuk kebaikan rakyatnya yang demikian lambannya, dan yang paling dirasakan adalah tingkat kehadiran negara yang sangat kurang di setiap sektor menjadi negara ini negara yang berangsur-angsur mirip seperti Tunisia, Mesir dll.

Dari sisi SDA, negara ini lebih baik dari Zimbabwe. Mungkin jika Zimbabwe membutuhkan waktu 10 tahun untuk jatuh miskin, Indonesia butuh 20 tahun lagi. Agaknya para koruptor sudah berhitung sehingga selama 20 tahun ini mereka berlomba-lomba menghabiskan potensi negara ini agar menjadi semakin kaya di satu sisi, dan negara ini menjadi cepat miskin di sisi lain.

Dari sisi korupsi, negara ini sudah persis seperti Mesir dan Tunisia, dimana peluang-peluang ekonomi hanyia dimiliki oleh segelintir orang. Jika di zaman orde baru pemerintah dijatuhkan karena korupsinya, dan dengan demikian menjadi orde reformasi. Maka di orde reformasi ini, jika korupsi tak segera dibabat habis, tidak mustahil jila order reformasi akan berubah menjadi order revolusi.
Korupsi tak pernah tak membunuh rakyat, walau hanya sedikit. Karena korupsi, tak hanya merugikan negara dalam bentuk uang. Tetapi, lebih dari itu, korupsi akan merusak sistem pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat, SDA, dll. []

Sedangkan nasionalisme adalah istilah yang menunjukkan hubungan yang kuat dari individu-individu dan kelompok dengan identitas nasional, sering melibatkan keyakinan politik tertentu yang bisa berkisar dari mereka yang menegaskan kewarganegaraan dalam suatu negara yang terbatas pada satu kelompok etnis, kepada mereka dengan pengertian yang jauh lebih luas dari tujuan dan cita-cita patriotisme dan perlindungan yang tepat dan promosi ibadah sosial.

Apakah semangat menggebu-gebu para supporter timnas merupakan euforia belaka atau murni nasionalisme?

Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia mengalami sejarah panjang kolonialisasi, dari kolonialisasi Spanyol, Portugis, VOC, Pemerintah Hinida Belanda, Jepang dan Belanda lagi. Sejarah panjang kolonialisme ini tak pernah terjadi semena-mena tanpa perlawanan heroik dari bangsa Indonesia.

Pada tahun 1560 Spanyol mendirikan pos di Manado, tahun 1617 rakyat Minahasa di Sulawesi Utara melakukan perlawanan mengusir kolonial Spanyol. Tahun 1646 Spanyol di usir dari Minahasa dan Sulawesi Utara.

Pada tahun 1509 Portugis tiba pertama kali di Melaka. 1513 Pasukan dari Jepara dan Palembang menyerang Portugis di Melaka, walaupun berhasil dipukul mundur. Tahun 1521 Pati Unus memimpin armada dari Demak dan Cirebon melawan orang-orang Portugis di Melaka. Unus terbunuh dalam pertempuran. Trenggono menjadi Sultan Demak. Tahun 1524 Sunan Gunungjati dari Cirebon dan anaknya Hasanuddin (di Banten) melakukan dakwah secara terbuka dan rahasia di Jawa Barat untuk memperlemah Kerajaan Sunda yang beribukota di Pajajaran dan persekutuannya dengan Portugis. Pemerintah lokal di Banten, yang tadinya tergantung pada Pajajaran, masuk Islam dan bergabung dengan pihak Cirebon dan Demak. Tahun 1527 Cirebon, dibantu Demak, menduduki Sunda Kelapa, pelabuhan Kerajaan Sunda. Fatahilah mengganti namanya menjadi Jayakarta. Tahun 1591 Ternate menyerang Portugis di Ambon. 1593 Ternate mengepung Portugis di Ambon kembali.
Demikian juga pada zaman penjajahan VOC, Hindia Belanda dan Jepang. Tak pernah perjuangan untuk merdeka itu berhenti walau Cuma sedetik. Ini Sangay berbeda dengan Malaysia, kedaulatan Malaysia tidak dicapai dengan perjuangan, tetapi karena diberikan oleh PBB. Inilah yang mengakibatkan presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris). See, saat bertempur pun, Malaysia dibantu oleh negara sebesar Inggris. Apakah kita takut waktu itu? No, dari sinilah lahir slogan “Ganyang Malaysia!”.

Jadi, apakah keceriaan rakyat mendukung timnas Indonesia adalah nasionalisme atau cuma sekedar euforia? Menurut saya, ini adalah euforia yang digerakkan oleh rasa cinta kepada tanah air (nasionalisme). Apa buktinya? Buktinya, walaupun kalah oleh Malaysia di Leg I final Piala AFF, supporter Indonesia masih tetap mendukung pasukan Garuda. Itu bukti pertama, bukti cinta yang luar biasa yang bisa disebut juga cinta tak menuntut balas. Bukti keduanya adalah bahwa yang dilawan sekarang bukan sekedar tim sepak bola, melainkan musuh bebuyutan sejak zaman Soekarno dahulu. Musuh bebuyutan mana yang sampai sekarang sering mengambil banyak hal dari kita—sekaligus juga memberikan banyak hal negatif.

Hal-hal yang diambil seperti hasil hutan kita, diambil oleh Malaysia melalui illegal logging. Hasil-hasil perkebunan kita, diambil oleh Malaysia melalui investasi kotor. Hasil-hasil tambang, Malaysia ambil melalui praktik-praktik bisnis ala mafia. Sekaligus, Malaysia memberikan terorris-terroris kepada Indonesia. Lebih dari itu, mereka menciptakan terroris-terroris militan yang berasal dari orang-orang Indonesia sendiri.

Jadi, inilah bukti bahwa melawan Malaysia bukanlah emosi tetapi nasionalisme sejati. Inilah bukti bahwa mengelu-elukan timnas sepakbola bagi orang Indonesia bukanlah euforia, melainkan nasionalisme atas dasar kecintaan kepada tanah air. Bravo Indonesia. []

Setiap denyut nadi kita menyuarakan harapan-harapan: yang masih miskin berharap menjadi lebih baik, tapi dengan menjadi tukang becak, buruh tani, tukang cuci, pemulung, penjual nasi uduk dadakan, dari mana mereka mampu membiayai makan keluarga apalagi pendidikan? Atau menjadi pembantu rumah tangga dan TKI, harapan macam apa yang akan mereka rajut? Untuk mereka harapan itu jelas nonsense; yang masih bodoh berharap menjadi lebih pintar dengan menempuh pendidikan tinggi. Tapi harapan macam apa yang akan mereka rajut untuk negeri ini jika hasilnya adalah mereka hilang bersama hilangnya ketakutan mereka akan kemiskinan. Negara—dengan demikian—hanya akan menerima generasi-generasi dengan kualitas yang sama: generasi gagal yang menggagalkan.
Kini kita yang masih muda, adakah peran kita kepada negara? Atau kita juga akan menjadi orang-orang yang sama, menghancurkan negara-negara ini dengan kepintaran? Atau kita berbeda? Jawabannya ada kita sendiri.
Padahal agama kita mengajarkan kebaikan-kebaikan untuk menebar kebaikan (afsu al-salaam), dan menyukai keindahan. Maka, jika jawabannya adalah tidak, apakah kita ini orang-orang hina yang beragama? Jalanan yang rata-rata rusak jelas tak baik dan tak indah. Lalu-lintas yang macet sudah pasti tak baik dan tak indah. Keadaan ekonomi yang hancur-hancuran jelas-jelas melanggar kebaikan dan keindahan. Pejabat yang korup, wakil rakyat yang gemar membohongi rakyat, tatanan negara yang amburadul, orang-orang miskin yang terbiarkan, orang-orang bodoh yang dibodohi, membuat rakyat menjadi semakin menderita dan miskin, jelas semuanya tidak baik dan tidak indah, yang berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
Lalu apakah kita—dengan demikian—lebih hina daripada orang atheis yang mencintai negaranya dengan membangun negara dan bangsanya, membenci korupsi dan memberantasnya, mencintai orang miskin dengan menolongnya, mencintai keindahan dengan mempraktekkannya? Jadi, apakah kita ini bangsa yang mayoritas Islam tapi masih jauh dari Islam? You all know what the answer is

Wen berpendapat, pendidikan universal adalah yang fokus pada reformasi pendidikan-maju (advance education), meningkatkan keseimbangan perkembangan pendidikan wajib, memperkuat pendidikan kejuruan, reformasi sistim admisi dan pembelajaran yang lebih tinggi serta memperbaiki kualitas para guru.

Dengan perbaikan pendidikan di segala lini ini, negara diharapkan akan melahirkan generasi-generasi berkualitas. Tentu saja, konsekwensi logisnya adalah negara akan menjadi kuat di segala bidang. Bidang-bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga tak ketinggalan adalah bidang olah raga.

Dalam bidang olah raga, Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan kemunduran yang signifikan. Dari gelar sebagai raja Asia Tenggara, menjadi pecundang yang tak habis-habisnya dicemooh oleh negara tetangga seperti Malaysia.

Pertandingan sepak bola final Piala AFF leg I tanggal 26 Desember 2010 kemarin menceritakan semuanya. Betapa lemahnya negara kita, dalam hal ini di bidang olah raga. Negara manapun, siapapun, boleh saja menklaim atlet-atletnya adalah yang terbaik karena telah melatih mereka dengan kompetisi yang baik. Tapi, sepak bola tidak cukup dengan latihan rutin (kompetisi rutin). Dibutuhkan banyak hal untuk itu. Salah satu yang terpenting dan tidak ada di Indonesia adalah lapangan yang standar.

Apa yang dimaksud dengan lapangan yang standard? Anda pernah menonton pertandingan-pertandingan di Liga Indonesia? Jika Anda rajin menontonnya, maka Anda akan tahu arah pertanyaan ini. Ya, tidak ada lapangan di Indonesia (kecuali GBK dan Stadion Jakabaring Palembang) yang mempunyai kerataan dan kualitas rumput yang standar. Bahkan penonton tak jarang disuguhi pertandingan sepak bola sawah, pemain seperti bermain di sawah yang sangat becek.

Akibatnya, kualitas permainan pemain Indonesia tak ada peningkatan. Mutu permainan seperti mendribble, menkeping, menghentikan bola, gerakan-gerakan tanpa bola, dan seabrek tipuan lainnya (baik yang sudah ada maupun yang bisa jadi tercipta secara personal) tidak dapat berkembang. Alih-alih berkembang, malah semakin memperbodoh pemain sendiri.

Inilah bukti kualitas olahraga, dalam hal ini sepakbola, yang dikemas oleh negara lemah. Dimana negara-negara kuat telah menyuguhkan hal-hal sebaliknya, yaitu atraksi sepak bola yang semakin lama semakin maju. Yang didukung oleh fasilitas lapangan yang baik untuk berkompetisi, serta pendidikan terintegrasi.

Jika ingin sepakbola kita maju, jadikanlah negara Indonesia ini negara kuat, yang tidak hanya mengejar prestasi instant tanpa peduli kepada syarat-syarat untuk meraihnya. Bangunlah lapangan yang bagus di semua daerah. Bentuklah manajemen PSSI yang professional, yang tidak hanya concerned pada uang dan keuntungan, tapi pada prestasi persepakbolaan nasional. Saatnya menjadi kuat.[]
emba

Waktu bermain di GBK, Indonesia main layaknya pemain-pemain Eropa. Dribbling yang begitu bagus, set piece yang menawan, kerjasama tim yang sangat kompak, serta permainan setiap pemain yang sangat menjanjikan. Melihat semua itu, seolah kita disajikan sebuah transformasi sepak bola yang akan membanggakan kita di waktu-waktu mendatang.

Masyarakat begitu antusias menyambut transformasi ini. Tak pernah ada antusiasme seperti ini sebelumnya. Kemajuan sepak bola Indonesia agaknya memberikan nuansa baru dalam masyarakat kita. Nuansa yang menggembirakan masyarakat, yang miskin maupun yang kaya.

Namun apa lacur, kemenangan demi kemenangan yang diperjuangkan oleh Timnas Indonesia dianggap sebagai lahan yang bagus untuk berpolitik. Tak lama setelah memenangkan pertarungan melawan the Azkals, Timnas diundang makan-makan oleh ketua Parpol, disumbang ini dan itu. Hati ini masih tenang karena di sana hanya ada makan-makan dan sedikit foto-foto politik. Belum lagi media yang mengangkat Timnas tinggi-tinggi ke atas langit, hingga kaki mereka tak lagi berpijak di bumi. Dua hal ini saja sudah merusak mental pemain Indonesia yang selama ini memang kurang baik dalam menata mental. Mereka mau tak mau terbawa sanjungan seolah-olah mereka sudah layak disejajarkan dengan tim sekelas Uruguay atau, setidaknya, Korsel/Jepang.

Tak kurang dari Presiden SBY menghimbau agar PSSI menurunkan harga tiket Final Leg ke2 di GBK. Himbauan ini pun dipolitisir oleh salah satu pemimpin parpol dengan memberikan perintah yang sama dan mengakui bahwa dialah yang memberikan perintah penurunan harga tiket itu kepada Nurdin Khalid. Secara psychologis, pertengkaran-pertengkaran politik ini berimbas tak baik kepada mental penonton, yang sedikitnya ada rasa dijadikan kambing politik.
Tak lama kemudian, Nurdin Khalid membawa anggota Timnas dan official yang tak semuanya Muslim untuk mengikuti acara istighosah. Konon kata KH. Iskandar SQ, waktu dimana mereka menggelar istighosah itu adalah waktu mustajabah, dimana doa-doa akan dikabulkan. Tapi apa lacur, doanya bukan terkabul malah yang terjadi kebalikannya.

Hal-hal semacam istighosah ini saya yakin yang sangat merusak timnas. Istighosah itu baik, tapi jika dilakukan karena politis, ingin sok ikut-ikutan andil dalam kemenangan timnas, pingin dipuji, tak memedulikan perasaan anggota tim yang beragama non-Muslim, akan jauh dari kebaikan, jika tidak mau dikatakan sangat buruk.

So, PSSI, jika telah memilih Alfred Riedl sebagai pelatih, dan terbukti dia mampu membawa Timnas Indonesia menjadi bermental juara, hendaknya jangan ikut-ikutan menjadi seperti Riedl karena alasan ingin nimbrung beken. Karena jika Timnas baik, baik pulalah PSSI tanpa harus melakukan hal-hal yang norak.

Mengenai apakah Indonesia kalah karena laser atau tidak, sebagai tim yang bermental juara, selayaknya timnas tidak memedulikan itu. Timnas harus menyadari bahwa permainan Malaysia malam itu sangat menawan. Tidak sebanding dengan permainan timnas indonesia yang kedodoran di banyak lini, terutama lini belakang. Semoga kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi timnas, manajemen, PSSI, partai politik, dan supporter.

Di masa mendatang, PSSI hendaknya dikomandoi oleh orang-orang yang kompeten dan concerned terhadap—hanya terhadap—kebaikan timnas dan persepakbolaan di tanah air. Timnas yang lugu akankah dapat mengatasi kekalahan mereka atas emosi yang berlebih serta kekroposan management PSSI? Kita doakan semoga bisa, terutama saat bermain di Final Piala AFF Leg ke2 di GBK Rabu lusa. []

Perusahaan Multinasional memproduksi dan menjual produk-produknya kepada konsumen di seluruh dunia. Uang, teknologi dan bahan baku yang semakin bergerak dengan cepat melewati batas-batas negara. Bersamaan dengan produk dan keuangan, ide-ide dan budaya lebih bebas beredar. Akibatnya, hukum, ekonomi, dan gerakan sosial terbentuk di tingkat internasional. Bagi sebagian orang/entitas, kenyataan ini menimbulkan peluang tersendiri untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tetapi, bagi miliaran orang di dunia, bisnis yang digerakkan oleh globalisasi berarti mencerabut cara hidup yang lama dan mengancam pekerjaan dan kebudayaan mereka: setidaknya bagi manusia gelombang ke-1.
Kemajuan-kemajuan dalam bidang komunikasi dan teknologi transportasi dikombinasikan dengan ideologi pasar bebas, misalnya, telah menghasilan peralatan, jasa, dan pergerakan modal yang tak terbendung. Negara-negara Maju ingin membuka pasar dunia bagi produk-produk mereka dan mengambil manfaat dari berlimpahnya tenaga kerja murah di negara-negara berkembang. Mereka menggunakan pendanaan internasional dan kesepakatan-kesepakatan regional untuk mendorong negara-negara miskin bersatu menurunkan tarif, privatisasi badan usaha milik negara, dan melonggarkan standar-standar lingkungan dan tenaga kerja. Hasilnya, investor mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan—sebaliknya—para buruh mendapatkan tekanan-tekanan hebat dalam hidup mereka.
Namun, seharusnya, keadaan seperti ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi untuk ditakutkan, karena keadaan dunia (baca: negara-negara maju) sudah tak semaju dulu lagi. Dari resesi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa, bangkrutnya banyak perusahaan Multinasional seperti perusahaan perusahaan keuangan Lehman Brothers, perusahaan mobil Chrysler, sampai perusahaan raksasa General Motors. Ini mendandai dimulainya era baru, era kemajuan negara-negara yang mempunyai sumber-daya alam yang melimpah seperti Indonesia.
Bahkan, Negara seperti Dubai pun, yang begitu gencar melakukan pembangunan fisik di negaranya, sehingga negara di kawasan Teluk ini dari luar terlihat begitu gemerlap dan menjadi daya tarik yang luar biasa, kini harus menanggung malu akibat krisis utang yang dialami Group Dubai World. Dubai World tidak bisa memenuhi jadwal pembayaran utangnya sehingga meminta penundaan pembayaran utangnya sebesar 59 milyar dollar selama enam bulan.
Bukan cuma itu, perusahaan ini juga mengumumkan akan melakukan reorganisasi bahkan sampai pada tingkat akuisisi. Pengumuman ini berdampak dahsyat bagi perekonomian dunia yang sedang dalam proses pemulihan dari krisis keuangan global. Bursa saham dunia dan bursa valuta asing terguncang, harga minyak mentah berjangka dan harga emas berjangka berturut-turut menurun tajam dan kepanikan melanda para investor. Total utang Dubai dipekirakan mencapai 88 milyar dollar. Krisis utang negara itu memicu kekhawatiran akan terjadi krisis keuangan global babak kedua, setelah krisis keuangan global yang dipicu oleh kebangkrutan institusi keuangan Lehman Brothers, salah satu perusahaan keuangan raksasa di AS.
Di sisi lain, Bank Dunia (3/12) melaporkan bahwa krisis keuangan global dapat mendorong 11 juta orang kedalam kemiskinan dan 23 juta lainnya ke tepi jurang kemiskinan di Eropa timur dan Asia tengah pada tahun 2010. Studi ini mengungkapkan bagaimana keluarga-keluarga menghadapi efek krisis serta menujukkan bahwa mereka terimpit suku bunga kredit yang mencekik, harga yang meningkat, dan angka pengangguran yang bertambah.
Pada krisis sebelumnya, keluarga-keluarga masih dapat mencari pekerjaan tambahan di luar negeri. Namun tidak kali ini. Bank Dunia mengatakan, lebih dari 20 persen keluarga yang memiliki hipotek dan sejumlah utang lain di Lithuania, Estonia, dan Hongaria dapat berada dalam posisi gagal bayar atas utang-utang mereka. Ditambah lagi, meski harga minyak global sudah turun, namun harga-harga belum pernah kembali ke level sebelumnya.

Globalisasi Investasi
Itulah kenyataan global yang mesti kita lihat bersama yang tak mungkin terelakkan. Tapi, apa mungkin kenyataan ini lalu memundurkan langkah untuk maju? Dalam konteks Indonesia, krisis global yang terjadi semakin mengancam negeri ini, karena selama ini pilihan ekonomi bangsa ini hanya mengikuti ideologi ekonomi dunia yang rentan krisis. Dana stimulus pemerintah, hanya 10 persen yang dianggarkan bagi sektor riil, selebihnya diperuntukkan bagi penyelamatan di sektor finansial yang justru menjadi sumber krisis ekonomi dunia.
Kekayaan alam Indonesia telah dikuasai oleh sekelompok kecil korporasi dan kelompok pemodal yang dekat dengan kekuasaan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan negara yang hanya menguntungkan kelompoknya dan secara massive meminggirkan hak-hak rakyat.
Ini semua bukan saja merupakan dampak buruk dari krisis keuangan global yang melanda negara ini, tapi—lebih-lebih—juga merupakan pelajaran penting bagi kita untuk mengoreksi sistem restrukturisasi dan privatisasi BUMN kita. Penjualan asset negara sama artinya dengan melanjutkan penyebab resesi dunia agar terjadi resesi (lokal) berikutnya. 85 persen sumber minyak bumi dan gas alam kita telah dikuasai oleh korporasi asing, akankah kita melanjutkan kebijakan yang aneh ini? Menjual asset-asset negara hanya untuk menutupi defisit APBN? Ini sama saja dengan—maaf bukan berarti meremehkan—logika orang kecanduan obat bius: jika tak ada uang untuk membeli obat-obatan terlarang, yang dipikir ya tidak lain hanya menjual apa saja yang dapat dijadikan uang. Pemikiran seperti ini sama saja dengan menghina diri sendiri; mengumumkan bahwa kita adalah bangsa bodoh, bangsa yang pengetahuan bisnisnya hanya menjual asset.
Kembali pada isu globalisasi. Bukankah term globalisasi telah mengajarkan kepada kita bahwa kita semua harus mengglobalkan visi dan perspektif kita? Bahwa apa yang terjadi di dunia (global) tidak hanya ressesi, tapi juga pintu keluar dari ressesi itu. Di dunia ini ada banyak negara yang dengan cerdasnya menyikapi masalah kekurangan dana dalam rangka membangun negaranya. Bagaimana caranya? Dengan cara menjual asset-asset produktifnya? Ternyat jawabannya tidak.
Pemerintah Inggris, misalnya, dengan bangga mengembangkan web www.parthershipsUK.com dengan motto Delivering Investment through Public-Private Partnership. Apa maksud dari motto ini? Maksudnya adalah bahwa Inggris membangun seluruh fasilitas negara melalui program public-private-partnership (kerjasama pemerintah-swasta). Kerjasama ini ditujukan untuk membangun fasilitas negara seperti fasilitas komersialisasi, pertahanan, pendidikan, lingkungan dan sampah, perumahan, informasi, teknologidan lain sebagainya.
Perdana Menteri Inggris pada waktu itu, Tony Blair, cenderung kepada kerjasama pemerintah-swasta ini kaarena dia percaya bahwa inilah cara terbaik untuk mengamankan pembangunan fasilitas negara yang juga dapat menciptakan lapangan kerja. Dia percaya bahwa perusahaan swasta seringkali lebih baik dan lebih effisien dalam membangun dan mengoperasionalkan fasilitas negara daripada birokrat. Dia juga percaya bahwa dengan cara inilah pemerintah dapat berharap terjadinya alih manajerial skill dan keuntungan financial yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai tambah bagi para pembayar pajak.
Di Inggris dan di banyak negara, PPP seringkali dipakai sebagai kendaraan bagi perbaikan jasa dan menciptakan, bukan saja effisiensi tetapi juga penciptaan hasil yang baik bagi negara. PPP sering dipakai untuk mengembangkan pada sektor industri seperti: transportasi (jalan, kereta api, dan bandara), listrik, gas, pengairan, saluran air. telekomunikasi perumahan, akomodasi dan sebagainya.
Di bawah ini adalah daftar negara-negara yang telah mengadopsi PPP dalam berbagai jenisnya, seperti BOT, BTO, joint venture, dan seterusnya yang berbentuk kurva.

Inilah yang dinamakan sebagai globalisasi investasi. Maksudnya adalah pandangan yang mengglobal tentang tata-cara penanganan fasilitas negara, termasuk BUMN: sebagaimana pengertian PPP adalah an agreement or contract, between a public entity and a private party, under which : (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party. (Praptono Djunedi)
Dasar praktik ini adalah sebuah pemikiran bahwa pihak swasta dalam banyak hal lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak pemerintah. Pandangan ini juga dapat kita klaim sebagai pandangan yang mengglobal, karena ini terucap menanggapi kenyataan yang ada secara global. Inilah yang pernah diucapkan oleh Tony Blair bahwa PPP adalah kendaraan yang baik untuk mentransfer effisiensi korporasi swasta kedalam tubuh pemerintah atau badan-badan usaha milik pemerintah.
Di banyak negara, dana Pembangunan Internasional semakin diakses melalui program PPP. Sukses PPP di banyak negara telah diketahui oleh banyak institusi internasional. Banyak negara sekarang berusaha mendapatkan pendanaan seperti Bank Dunia, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan the European Investment Bank (EIB). Porsi pendanaan dari organisasi-organisasi ini lebih cenderung menjadi PPP yang berbasis pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, pengairan dan telekomunikasi. OECD malahan telah membuat seperangkat prinsip bagi partisipasi sektor privatisasi dalam infrastruktur yang menawarkan assistensi kepada otoritas pemerintah (BUMN) dalam membuat partnership yang menjawab kebutuhan akan investasi telekomunikasi, transmisi dan distribusi kelistrikan. Irlandia, Spanyol dan banyak negara Eropa juga menggunankan pinjaman dari the European Commission dan European Bank for Re-Construction and Development (EBRD) untuk mendanai proyek-proyek mereka.
Salah satu contoh negara yang sukses melaksanakan PPP adalah Korea Selatan. Korsel telah berhasil meningkatkan fasilitas infrastruktur seperti perkeretaapian, pelabuhan laut, komunikasi, sumber daya air, energi, lingkungan, logistik, bandar udara, kebudayaaan dan pariwisata, akomodasi militer, fasilitas pendidikan, kehutanan, perumahan rakyat, dan fasilitas kesejahteraan. Dengan partisipasi swasta yang semakin baik. Peran swasta dalam program kemitraan penyediaan infrastruktur meningkat dari tahun ke tahun.
Dari beberapa skema implementasi PPP, Korsel kerap menggunakan 2 (dua) skema, yaitu skema BTO (Build-Transfer-Operate) dan BTL (Build-Transfer-Lease). Dengan menggunakan skema BTO, sektor-sektor infrastruktur yang telah dikerjakan oleh swasta per Juni 2007 adalah infrastruktur jalan (32,1%), pelabuhan (30,2%), logistik (20,7%), perkeretaapian (11,3%), dan lingkungan (5,7%). Dalam skema BTL, swasta lebih tertarik pada sekolah (63,4%), lingkungan (26,6%), budaya (5,0%), asrama militer (2,9%), sektor perkeretaapian (1,4%), dan balai latihan kerja (0,7%).
PPP Bagi BUMN
Selaku badan usaha milik negara, BUMN memainkan perannya sebagai asset negara yang harus memberikan sumbangsih keuntungannya untuk APBN dan penyerapan tenaga kerja, seperti yang diterangkan dalam bab-bab sebelumnya. Agar dapat mencetak laba, yang sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan rakyat, BUMN harus bekerja secara effisien dan tidak ketinggalan tren. Salah-satu cara terbaik agar selalu survive dan—terlebih menang dalam persaingan usaha (business competition) adalah agar BUMN berpikir global. Karena berperspektif dan berpikir global, BUMN dapat—setidaknya—menyerap tren investasi dunia yang baik, tentunya, untuk diterapkan dalam strategi perusahaannya.
Setidaknya inilah yang disebut oleh Aristoteles sebagai mimesis as the perfection and imitation of nature, peniruan bagi demi kesempurnaan dengan penyempurnaan. Malahan, seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, konon, produktifitas perusahaan Jepang, kecuali Sony, Canon dan Sega, hampir semuanya adalah hasil dari meniru dan mengemulasi (mencontek dengan perbaikan-perbaikan). (Porter, 1998: 43-44) Menurut Porter, perusahaan Jepang rata-rata adalah perusahaan yang hanya memiliki efektivitas kerja tanpa menerapkan grand strategy tertentu, tapi menurut penulis justru `inilah grand strategy mereka, mimesis.
Jika keadaan produktifitas dan efisiensi BUMN seperti sekarang ini, maka mengikuti tren global yang terbukti sukses adalah salah satu pilihan terbaik yang seyogyanya dilakukan oleh BUMN. Pada alinea-alinea pertama di atas telah dijelaskan tentang begitu suksesnya konsep investasi PPP yang diterapkan oleh banyak negara maju. Konsep ini jika digambarkan akan seperti ini prosesnya:

Sumber: Praptono Djunedi

Dalam Perpres No. 67 tahun 2005 dinyatakan bahwa pelaksanaan PPP dilakukan diantaranya berdasarkan prinsip adil, terbuka, transparan, dan bersaing mencukupi kebutuhan pendanaaan secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta; meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan infrastruktur serta mendorong dipakainya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan daya beli pengguna.
Pengadaan yang transparan dan berbasis persaingan ini akan menciptakan manfaat antara lain:
- Terjaminnya mendapatkan harga pasar yang terendah dengan kualitas terbaik;
- Terjaminnya keterbapakaian (operetable) fasilitas pemerintah;
- Mendorong kesanggupan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan tanpa sovereign guarantees;
- Mengurangi risiko kegagalan proyek;
- Dapat membantu tertariknya bidders yang sangat berpengalaman dan berkualitas tinggi;
- Mencegah aparat pemerintah dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Term privatisasi, semenjak menjadi kontroversi secara politis saat diperkenalkannya pada tahun 1980an oleh Margaret Thatcher, diperkenalkan dengan istilah public-private partnership yang disingkat PPP atau PSP (public sector participation). PPP atau PSP dimaksudkan untuk membentuk keterlibatan pihak swasta pada proses pembagunan. Term lain yang semakna dengan privatisasi adalah konsesi, yaitu dimana pemerintah memberikan hak kepada pihak swasta untuk menggunankan hak monopoli dengan menarik investasi dengan risiko ditanggung pihak swasta sendiri (à ses risques et perisl). Istilah lain yang semakna dengan privatisasi adalah PFI (private finance initiative) dan BOT (build operate transfer). (David Hall, Robin de la Motte, Steve Davies, 2003) Oleh karena itu, maka bentuk privatisasi atau PPP atau PSP bisa begitu banyak, termasuk BOT, joint ventures, dan joint operations.
Inilah yang disebut sebagai cara pandang global. Di banyak negara, seperti yang telah digambarkan pada kurva di atas, maka negara-negara semacam Inggris, Jerman, Irlandia, Amerika Serikat dan lain-lain, adalah negara-negara yang sukses memanfaatkan PPP sebagai kendaraan untuk membangun sebesar-besarnya untuk kepentingan negara. Ini juga yang disebut sebagai globalisasi privatisasi: cara investasi global yang terbukti sukses di banyak negara selama bertahun-tahun. Negara tidak menjual assetnya dengan harga murah, tidak juga ngoyo melakukan sesuatu yang sulit diwujudkan dengan tangan mereka sendiri.
Akhirnya, judul globalisasi ini menjadi judul terakhir di buku ini; berharap agar kata globalisasi ini menjadi kata pengingat buat kita semua bahwa globalisasi adalah fakta yang tak mungkin terelakkan oleh siapa pun termasuk kita. Mengasingkan diri dari kenyataan global adalah tindakan kerdil. Menutup mata atas apa yang terjadi secara global adalah tindakan bodoh, sebagaimana mengingkari kenyataan global adalah kejanggalan yang perlu dipertanyakan. PPP adalah jenis privatisasi yang selama ini terbukti ampuh diterapkan oleh negara-negara global. Maka, berbesarhatilah kita semua melihat kenyataan ini.

Dengan BOT, sektor swasta berperan dalam hal mendesain, menyediakan keuangan, membangun dan mengoperasikan fasilitas untuk kemudian akhirnya, setelah masa konsesi tertentu, kepemilikan ditransfer kepada pemerintah. Oleh karena itu, BOT dapat dimaknai sebagai teknik untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur dengan menggunakan inisiatif dan pendanaan dari pihak swasta. Seperti proyek-proyek infrastruktur meliputi beragam fasilitas yang berfungsi utama untuk melayani kebutuhan masyarakat, untuk memberikan pelayanan sosial dan mempromosikan kegiatan ekonomi di sektor swasta. Contoh yang paling umum adalah jalan, jembatan, air dan sistem saluran pembuangan, bandara, pelabuhan dan bangunan-bangunan umum.
Selain Pemerintah, dalam hal ini BUMN, sektor swasta dapat memulai proyek-proyek BOT bila dana yang tersedia terbatas dan tidak cukup sumberdaya untuk sukses mengeksekusi proyek pembangunan yang diperlukan. Contoh dapat dilihat pada rumah sakit nirlaba dan institusi pendidikan serta fasilitas manufaktur. Desain tradisional-bid-award ini diperkuat oleh pengenalan manajer proyek sebagai konsultan kepada pemilik, dimana manajer proyek menyarankan pemilik bangunan dalam merumuskan strategi dan mengawasi pembangunan atas nama pemilik. Sebagai layanan konsultasi, manajer proyek bekerja secara paralel dengan arsitek untuk biaya tarif yang flat, tanpa risiko fidusia atau konstruksi. Design-build adalah dua pekerjaan sekaligus untuk desain dan konstruksi. Arsitek dan kontraktor bekerja di bawah satu kontrak, dimana tanggung jawab total untuk semua tahap proyek ditempatkan pada kedua belah pihak. Proyek-proyek yang tergolong dalam design-build sering kali agak rumit, tapi cukup menjanjikan di masa depan sebagai proses kemitraan dalam rangka menyelesaikan proyek. Bridging memungkinkan pemisahan skematik antara desain dan pengembangan desain, yang kedua dikelompokkan bersama-sama dengan kontraktor umum. Skema proyek seperti ini memungkinkan transfer desain melewati batas-batas geografis dan ekonomis. BOT lebih dekat dengan penyelesaian produk secara total dimana—selain pembiayaan dan pembangunan—pemasok juga bertanggung jawab untuk pengoperasian fasilitas. Gambar di bawah ini menyajikan visual pengelompokan tanggung jawab dari proyek alternatif skema penyelesaian (delivery).

Fasilitas yang pertamakali dibangun dengan nama Build Operate Transfer adalah di Turki pada tahun 1984 oleh Perdana Menteri Ozal sebagai salah satu bagian dari program privatisasi dalam rangka membangun infrastruktur baru (Beuker, 1988). Namun demikian, pendekatan BOT dipakai pada awal 1834 pada pengembangan Terusan Swess. Terusan yang menghasilkan banyak revenue ini dibiayai oleh European Capital dengan dukungan pendanaan dari Mesir, dimana Mesir mendapatkan konsesi untuk mendesain, membangun dan mengoperasikan yang saat itu dipimpin oleh Pasha Muhammad Ali (Levy, 1996). Paruh kedua pada abad ke-19, di Barat, rel kereta api dan jalanan dibangun dengan menggunakan pendanaan swasta (Mobsby, 1992)
Di Eropa, proyek-proyek infrastruktur tetap berada di bawah yurisdiksi pemerintah karena itu dianggap sebagai persyaratan umum yang harus disediakan oleh negara. Namun, sejak tahun 1980-an, sikap negara-negara Eropa berubah, mereka memasukkan lebih banyak privatisasi dalam pembangunan infrastruktur, terutama di Perancis dan Britania, dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Pada saat yang sama, Asia mengalami booming ekonomi yang membuka pintu bagi bentuk-bentuk baru penyelesaian proyek yang didasarkan pada prinsip privatisasi.
Ernst dan Pham (1994) mendefinisikan privatisasi sebagai sebuah proses dimana delivery barang dan jasa, yang biasanya dikelola oleh pemerintah, dialihkan ke sektor swasta. Privatisasi dapat dibagi menjadi tiga area utama: Pertama, penjualan saham pemerintah (seperti British Airways dan British Telecom); Kedua, subkontrak pelayanan pemerintah kepada pengurus swasta (seperti US Postal Service, taman pemeliharaan); dan kegita, subkontrak pembiayaan dan mengembangkan fasilitas. BOT termasuk kategori terakhir.

Gambar 2: Keterlibatan BUMN-Swasta
Di bawah pendekatan kemitraan BUMN-swasta, kerjasama antara BUMN dan pihak swasta dicapai dimana BUMN bekerjarsama dengan sektor swasta untuk menyediakan kebutuhan publik. Namun, perbedaan antara privatisasi dan kemitraan swasta-BUMN sulit untuk dideteksi, tergantung pada tingkat partisipasi BUMN (Gambar di atas) menunjukkan bahwa privatisasi tidak ada partisipasi pemerintah di dalamnya. Pendekatan Build Operate Transfer dapat dilihat sebagai kemitraan BUMN-swasta yang terjalin dengan baik, karena pemerintah selalu diharapkan berpartisipasi dalam proyek-proyek skala umum seperti itu.

DEFINISI
Build Operate Transfer adalah dimulainya bisnis besar dimana organisasi-organisasi swasta melakukan pembangunan dan pengoperasian fasilitas yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Berakhirnya keterlibatan sektor swasta terjadi pada pengembalian kepemilikan fasilitas kepada pemerintah setelah masa konsesi, biasanya 25-40 tahun. Dalam pendekatan BOT, pihak swasta atau pihak yang mempertahankan suatu konsesi untuk suatu periode tertentu disebut pelaku (klien), untuk pengembangan dan pelaksanaan pembangunan fasilitas, pembangunan mana yang terdiri dari pembiayaan, desain, konstruksi, mengelola dan memelihara fasilitas, dan membuat fasilitas tersebut menguntungkan. Para pemegang konsesi mengamankan pengembalian investasi dengan mengoperasikan fasilitas dan, selama masa konsesi, bertindak sebagai pemilik konsesi. Pada akhir masa konsesi, para pemegang konsesi mentransfer kepemilikan fasilitas kepada BUMN.
Karakteristik terpenting dari BOT adalah pendanaan dari swasta. Dalam BOT, pemerintah mensubkontrakkan seluruh proses pembangunan, termasuk risiko yang terkait kepada entitas swasta. Salah satu risiko ini adalah pembiayaan, yang harus diperoleh oleh pemegang konsesi, yang pada akhirnya bertanggungjawab kepada semua aspek proyek. Sebuah prasyarat bagi pembiayaan swasta adalah suatu kebutuhan untuk fasilitas untuk dikembangkan, misalnya ekstensi jalan raya karena kemacetan lalu lintas meningkat, lebih banyak ruang tidur di fasilitas penahanan dan pemasyarakatan karena peningkatan kejahatan dan jumlah dipenjara individu, sebuah terowongan atau jembatan untuk memecahkan masalah lalu lintas dan memfasilitasi aksesibilitas, atau sistem pembuangan kotoran atau pembangkit listrik untuk mendukung pertumbuhan populasi dan industri. Jika tidak ada persyaratan fasilitas yang, pihak swasta akan menolak untuk berpartisipasi dan memberikan dukungan finansial. Hanya setelah analisis pasar yang membenarkan bahwa fasilitas tersebut qualified, maka pihak swasta akan bersedia berpartisipasi secara finansial serta terlibat dalam pengembangan fasilitas.
BOT hanya salah satu dari banyak proyek yang berbeda dengan skema penyelesaian dalam konteks privatisasi atau kemitraan BUMN-swasta. Dua skema lainnya yang muncul paling mirip adalah BOT Build Own Operate (BOO) dan Build Transfer Operate (BTO). Dalam tiga skema ini, pihak swasta tetap mempertahankan pendapatan dari mengoperasikan fasilitas. Dalam BTO, pihak swasta mentransfer kepemilikan fasilitas langsung setelah melahirkan dan mengoperasikan fasilitas atas nama pemerintah. Pada BOO, pihak swasta tetap mempertahankan kepemilikan fasilitas, membuat laba atas investasi dengan operasi itu, dan memungkinkannya menjual beberapa titik jika sesuai dengan harga pasar.
Selain tiga pendekatan yang paling umum, BOT, BOO dan BTO, variasi lainnya juga dapat terjadi (Gambar 3). Semua berbeda satu sama lain dalam cara tingkat risiko yang dibagi antara pihak swasta dan publik. Setiap bentuk adalah semacam kemitraan BUMN-swasta, tetapi semua terasa unik dalam mengalokasikan risiko kepada pihak individu.

Gambar 3: Skema alternatif delivery proyek, ilustrasi risiko pemegang konsesi

PESERTA UTAMA DALAM PROYEK BOT
Lima peserta utama diidentifikasi dalam setiap proyek BOT. Gambar. 4 menunjukkan struktur yang khas. Sangat sederhana, principal memberikan konsesi kepada pemegang konsesi. Para pemegang konsesi, biasanya sebuah konsorsium perusahaan, melakukan pembiayaan dan pengembangan proyek. Pembiayaan ini diperoleh dari sponsor dan pemberi pinjaman. Kontraktor membangun fasilitas dan operator menjalankan fasilitas.

Gambar 4: Struktur Organisasi BOT

Principal
Dalam proyek BOT, principal adalah BUMN yang mengakui kebutuhan untuk fasilitas fasilitas tetapi tidak mampu mendukung proyek secara finansial. Agen pemerintah dengan demikian dipaksa untuk mencari alternatif pilihan.

Konsesi
Setelah mengidentifikasi kebutuhan fasilitas, pemerintah, memberikan konsesi kepada pemilik konsesi. Para pemegang konsesi biasanya sebuah konsorsium dan mengambil tanggungjawab pengembangan (merancang, pembiayaan dan membangun), memelihara dan mengoperasikan fasilitas, atas nama principal. Para pemegang konsesi adalah pemilik fasilitas selama masa konsesi dan menyadari keuntungan dari investasi awal melalui penggunaan fasilitas.

Investors
Pembiayaan disediakan oleh sektor swasta dan investor mencakup pemegang saham dan pemberi pinjaman. Para pemegang saham menginvestasikan uang sebagai imbalan untuk ekuitas, dan pemberi pinjaman mendukung pemegang konsesi selama negosiasi dengan principal bahwa pinjaman tersedia selama pengembangan proyek. pemberi pinjaman (lender) adalah bank, perusahaan asuransi dan pemegang obligasi.

Kontraktor
Pemegang konsesi bekerjasama dengan kontraktor dalam membangun sebuah fasilitas. Dalam kebanyakan kasus, kontraktor merupakan bagian dari pemilik konsesi. Pada akhirnya, kontraktor bertanggung jawab untuk pembangunan proyek dan untuk menyewa subkontraktor, pemasok dan konsultan.

Operator
Mirip kontraktor, operator biasanya bagian dari pemegang konsesi, karena, operatorlah yang mengerti masalah aliran pendapatan (revenue stream), masalah pengetahuan operasional, pembiayaan, desain dan konstruksi yang diperlukan. Sering kali operator didukung oleh sebuah badan pemerintah. Dalam kasus terowongan Wijker, fasilitas sepenuhnya dioperasikan oleh pemerintah atas nama departemen Pekerjaan Umum, dan dalam penjara Plymouth County operator diperankan oleh pemegang konsesi; dia juga yang mengoperasikan fasilitas setelah selesai pembangunan.

Gambar 6: Balancing costs dan revenues untuk optimasi unit price dan profit (revenues dikurangi biaya-biaya). Tanda panah mengindikasikan arah yang diinginkan menuju ke kondisi optimal.

Kontrak Konsesi
Kontrak konsesi ditandatangani antara principal dan pemegang konsesi. Kontrak ini berjalan dari tahap desain awal sampai transfer terakhir, dan termasuk alokasi risiko. Isu-isu utama dalam kontrak konsesi adalah:
 Lamanya masa konsesi; tanggal awal dan tanggal transfer.
 Struktur dari proyek perusahaan (pemegang konsesi).
 Kkema keuangan.
 jaminan keuangan (pokok dan pemegang konsesi).
 Materi yang menjamin (jika pemegang izin tidak dapat memberikan fasilitas, principal memiliki hak untuk “ikut campur” dan mengambil alih).
 Financial ceilings dan biaya pembangunan.
 Financial ceilings dan biaya pemakaian.
 Proses konstruksi.
 Penyelesaian waktu konstruksi.
 Metode operasi proyek.

Kesepakatan Finansial
Kesepakatan keuangan dilakukan secara personal antara pemegang konsesi dan mitra (sponsor) dan para pemberi pinjaman (yaitu, bank, lembaga keuangan). Persetujuan pemegang saham mengandung rasio hutang terhadap ekuitas dan rencana rinci untuk distribusi pendapatan yang diharapkan selama operasi. Persetujuan kreditur, antara penyedia utang dan pemegang konsesi, menentukan berbagai jaminan dan return-on-investment yang telah disepakati. Jaminan yang paling penting adalah disediakan oleh pemerintah untuk ikut campur jika tingkat pendapatan yang diharapkan lebih rendah. Salah satu jaminan ekstrim jaminan untuk kreditur adalah hak untuk mengambil alih fasilitas jika pemegang konsesi tidak sanggup memenuhi kewajiban keuangan.

Kontrak Konstruksi
Kontrak antara pemegang konsesi dan kontraktor biasanya dengan fixed price contract atau design-build contract. Para pemegang konsesi ingin mendelegasikan risiko dengan menuliskan klausul denda dalam keterlambatan pelaksanaan isi kontrak, karena tanggung jawab pemegang konsesi terhadap principal, para pemberi pinjaman, dan pengguna akhir fasilitas.

Kontrak Operasional
Kontrak operasional ditandatangani antara pemegang konsesi dan operator (pelaksana). Tarif untuk penggunaan fasilitas dimasukkan dalam kontrak, sebagaimana disetujui oleh principal dan pemegang konsesi. Sebuah aspek utama untuk perjanjian operasional adalah prognosis bagi penggunaan fasilitas. Semua kontrak secara ketat terkait satu sama lain dan akhirnya membentuk sebuah desain, konstruksi dan pengoperasian fasilitas yang menjelaskan tanggung jawab dan risiko. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan kontrak yang transparan dimana semua risiko dan pihak-pihak penanggungjawab secara jelas didefinisikan. Struktur informasi yang terbuka dan manajemen kontrak didefinisikan dengan baik dengan menyetujui pembagian risiko akan membatasi kesalahpahaman.

TAHAPAN PROYEK BOT
Panjang masa konsesi ditentukan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pemegang konsesi dan principal. Dalam masa konsesi, para pemegang konsesi harus mampu mengembalikan dana investasi untuk semua pihak. Setelah studi pendahuluan, biasanya dilakukan oleh pemerintah, sebuah perusahaan yang dipilih mengikuti prosedur seleksi tertentu. Setelah pemilihan, pemegang konsesi mulai melaksanakan proyek dengan membentuk tim, melaksanakan studi, memperoleh izin, dan melanjutkan dengan pengembangan desain. Setelah desain disetujui, konstruksi dimulai. Setelah menyelesaikan konstruksi, fasilitas terbuka untuk digunakan dan pengembalian fasilitas ditutupi oleh pendapatan yang masuk. Setelah masa konsesi yang telah ditetapkan, fasilitas transfer ke principal dan badan-badan negara kemudian akan memiliki dan mengoperasikan fasilitas tersebut.

Studi Permulaan
Studi pendahuluan biasanya terjadi sebelum keterlibatan pemilik konsesi. Tahap ini dilaksanakan oleh, atau atas nama, principal. Studi kelayakan diperlukan untuk membuktikan ramalan keberhasilan proyek, dalam rangka menarik dana swasta. Cara lainnya, pihak swasta dapat mengidentifikasi kebutuhan dan memulai proyek BOT dan dalam kasus seperti itu, studi pendahuluan dilakukan oleh badan swasta dengan keterlibatan terbatas pemerintah.

Proses Seleksi
Proses seleksi tergantung pada siapa yang memulai proyek. Dalam proses seleksi umum dimana inisiatif datang dari BUMN, permintaan untuk kualifikasi didistribusikan. Setelah menerima aplikasi, pemerintah memilih beberapa perusahaan untuk mengajukan proposal (request for proposal) dan dari situ dipilih pemegang konsesi. Dalam proses seleksi spekulatif, sektor swasta memprakarsai proyek dan menghubungi agen pemerintah yang tepat untuk persetujuan. Proyek ini diberikan setelah negosiasi yang tepat.

Implementasi Proyek
Setelah tahap seleksi dan landasan dari pemilik konsesi (proposal) tersebut selesai, bersama-sama dengan semua pihak yang terlibat, pemegang konsesi merinci program pembangunan dan desain awal, dan mengajukan izin. Proses ini dapat dipersingkat jika agen pemerintah secara aktif berpartisipasi. Setelah izin dikeluarkan, perjanjian konsesi ditandatangani. Selama tahap pelaksanaan proyek, selain untuk kepentingan pihak-pihak, kepentingan pihak-pihak eksternal juga mesti perhatian. Kekuatan politik yang berpengaruh, oposisi, badan-badan lingkungan hidup dan faktor-faktor signifikan, jika tidak diperhitungkan, dapat menghalangi atau bahkan membubarkan proyek.

Konstruksi
Begitu izin yang diperlukan diperoleh, konstruksi dimulai. Yang sering terjadi pada proyek BOT adalah proyek-proyek jalur cepat dimana desain tidak lengkap pada saat konstruksi dimulai. Pantas saja karena kepentingan keuangan pemilik konsesi dan kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan konstruksi agar dapat memperoleh pendapatan secepat mungkin. Desain yang sedikit kontroversinya akan mempercepat masa konstruksi dengan angka ketidakpastian yang juga sedikit.

Operasional
Selama tahap operasi, fasilitas dioperasikan dan dipelihara oleh operator yang dibayar oleh pemegang izin. Pemegang konsesi, sebagai pemilik fasilitas selama periode operasi, berkewajiban untuk mengoperasikan fasilitas dengan cara yang memadai. Pemegang konsesi juga bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas dengan baik. Baik perjanjian konsesi juga perjanjian operasi menentukan kondisi fasilitas pada saat transfer kepada principal.

Transfer
Fasilitas ditransfer kepada principal, biasanya tanpa biaya (Gambar 7). Waktu transfer ditentukan dalam perjanjian konsesi. Principal harus lebih memilih mengambil-alih fasilitas lebih awal daripada masa konsesi yang telah disepakati, pemegang konsesi akan mengkompensasi keuangan untuk investasi. Setelah mentransfer, principal adalah satu-satunya pemilik dari fasilitas dan mengoperasikan dan memelihara fasilitas atau menggaji operator independen. Jika principalnya dalah pemerintah, maka principal boleh memilih untuk tidak men-charge user terakhir. Pada dasarnya, pada waktu itu, fasilitas akan menjadi milik pemerintah.
Permasalahan lain yang harus dipertimbangkan adalah seberapa lama principal ingin menguasai fasilitas BOT tersebut. Setelah masa konsesi 30 tahun, fasilitas mungkin telah menjadi usang dan harus direhabilitasi besar-besaran. Pada BOT pembangkit listrik, metode menghasilkan energi mungkin tidak lagi efisien, oleh karena itu, partisipasi aktif dari principal selama masa konsesi dapat menjaga fasilitas BOT sesuai standar atau, setelah ditransfer, sebuah proyek BOT bisa saja dapat menarik proyek BOT baru.

Gambar 7: Transfer fasilitas proyek BOT.

PEMBIAYAAN
Salah satu fitur utama BOT adalah pendanaan dari swasta yang menyimpulkan para pemegang hak konsesi bertanggung jawab dalam mencari pendanaan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengoperasikan fasilitas. Pemegang konsesi akan mengadakan dana yang diperlukan dalam bentuk utang dan ekuitas. Return of Investment terealisasi selama tahap operasional fasilitas BOT.
Para pemegang konsesi berpartisipasi dalam ekuitas dengan menginvestasikan dana, sedangkan pemegang saham tambahan (additional stakeholder) biasanya adalah pihak-pihak dari konsorsium (investor, kontraktor, operator). Pada tahap tertentu dari pembangunan, ekuitas dapat dijual kepada pemegang saham tambahan melalui penawaran publik dan swasta. Para pemegang saham memerlukan rencana bisnis yang independen, termasuk prediksi pendapatan, pembangunan dan biaya operasi serta perkiraan tingkat return. Meskipun tidak ada jaminan yang dapat diberikan tentang pembayaran dividen, jaminan lainnya harus bisa mengamankan investasi, seperti garansi keuangan yang diberikan oleh pemerintah, dan sejumlah pinjaman yang dijamin. Risiko terbesar ditanggung oleh pemegang saham saat pembayaran terakhir, setelah seluruh obligasi jangka pendek dan panjang telah terpenuhi, adalah mengusahakan adanya return yang lebih tinggi dari investasinya.
Utang disediakan oleh pihak sekunder seperti bank, lembaga keuangan dan pemegang obligasi, kadang-kadang pemerintah menyediakan sebagian utang. Sebagian besar masalah keuangan penting bagi pemegang saham juga penting bagi pemberi pinjaman dalam rangka meramalkan hasil keuangan. Bunga yang diharapkan dan jadwal pembayarannya sudah ada sebelum kesepakatan dan kontrak yang dapat memberikan kepastian kepada investor. Selain itu, kreditur sering meminta jaminan untuk meminimalkan risiko dan biasanya pemerintah memberikan nilai jaminan yang lebih besar lebih diterima. Ekuitas untuk rasio utang ditentukan oleh principal dan tergantung pada kemampuan keuangan mitra ekuitas dan kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman jangka panjang. Hutang terhadap ekuitas rasio biasanya didirikan pada 1 sampai 4 (20% ekuitas, 80% utang). Karena risiko yang lebih tinggi ditanggung oleh para sponsor (konsorsium), mestinya return on investment yang tinggi dapat menggantikan risiko tersebut. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah tetap mempertahankan pengaruh keuangan atas proses sebuah proyek BOT. Dalam kasus di mana pemerintah tidak terlibat, tampaknya lebih sulit untuk mencapai sukses proyek secara finansial. Pemerintah dapat terlibat dalam dua cara: melalui subsidi dan sebagai penyewa. Melalui subsidi. Jenis keterlibatan ini didasarkan pada dua faktor. Pertama, keinginan pemerintah untuk tidak kehilangan kendali utama atas pembangunan fasilitas publik. Dalam proyek terowongan Wijker misalnya, pemerintah membuat 15% subsidi yang tersedia terhadap biaya mengembangkan.

Gambar 8: Struktur Keuangan BOT

Gambar 9 menunjukkan skema pembayaran (pengembangan, konstruksi, pemeliharaan dan operasional, bunga) dan pendapatan untuk setiap tahap dalam proyek BOT. Pada saat present net worth of accumulated revenues (akumulasi pendapatan bersih) sama seperti present net worth of accumulated payments (akumulasi pembayaran bersih), pemegang konsesi harus sudah merealisasikan return dari investasi yang diproyeksikan yang mencakup bunga dan keuntungan. Tentu saja, hal ini tergantung pada proyeksi laba atas investasi dari para pemegang ekuitas dan para pemberi pinjaman. Setelah periode itu, fasilitas ini akan menghasilkan laba bersih untuk pemegang saham.

DESAIN DAN KONSTRUKSI
Ada perusahaan yang mengundang partisipasi dari banyak organisasi dengan berbagai keahlian demi menghasilkan sebuah desain yang efektif dan efisien. Namun, studi kasus menunjukkan bahwa, dalam sebagian besar kasus, desain dan konstruksi konservatiflah yang kebanyakan diadopsi. Hal ini didorong oleh sikap pemegang konsesi demi mengurangi risiko dan biaya. Desain dan metode konstruksi yang teruji secara luas diadopsi dalam proyek-proyek BOT. Sedangkan ide-ide inovatif hanya digunakan ketika akan membuat fasilitas lebih menguntungkan dalam jangka panjang
Arsitek biasanya bekerja untuk kontraktor berdasarkan design-build contract (kontrak desain bangunan yang telah ditetapkan) oleh pemegang konsesi dan kontraktor. Selama studi pendahuluan, principal telah memberikan desain awal sebagai bagian dari studi kelayakan guna memperoleh ijin yang diperlukan. Oleh karena itu, arsitek yang disewa oleh principal akan mentransfer pekerjaan kepada arsitek yang disewa oleh kontraktor. Dalam beberapa kasus, arsitek yang mewakili kedua pihak adalah satu orang (perusahaan).
Salah satu keuntungan utama memiliki begitu banyak peserta adalah desain yang dibuat akan memuaskan semua pihak, tapi, akibatnya, karena desainnya dibuat untuk mengkompromikan selera semua orang yang terlibat dalam prosesnya, maka ini akan lebih memakan waktu. Partisipasi operator dapat menjadi sangat penting dalam pendesainan ini. Dalam proyek Plymouth County Correctional Facility, fasilitas ini dirancang tempat sipir berada di tengah bangunan (untuk mengontrol seluruh fasilitas dari situs tersebut). Desain seperti ini memerlukan sedikit penjaga dan mengakibatkan operasional yang lebih efektif dan efisien. Partisipasi aktif dari operator dalam proyek-proyek BOT adalah sesuatu inovasi yang diperlukan dimana operator harus dilihat sebagai konsultan potensial untuk proyek-proyek tradisional juga.
Partisipasi dari pihak penentang dan organisasi lingkungan sering dianggap sebagai suatu yang menimbulkan ketidaknyamanan, karena adanya remodifikasi desain dan penundaan pelaksanaan. Namun, dalam kasus proyek Strait Crossing Bridge, karena perhatian khusus diberikan kepada desain pilar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penetang dan organisasi lingkungan, aliran es selama musim dingin yang panjang tidak mengganggu ekologi seputar kawasan proyek BOT.

FAKTOR LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI BOT
Yang disebut faktor lingkungan antara lain adalah peran pemerintah, organisasi pemerhati lingkungan, isu-isu lingkungan dan konservasi, dan iklim ekonomi. Meskipun dalam mendefinisikan proses BOT, partisipasi serta pemerintah harus dikecualikan. Badan-badan pemerintah selalu terlibat dalam menyetujui proyek atau dengan mengembangkan fasilitas publik lainnya untuk mendukung fasilitas BOT tertentu. Yang paling penting adalah keterlibatan pemerintah yang menguntungkan bagi keberhasilan proyek. Dalam kasus Dabhol Power Company, proyek ini terhenti beberapa waktu menyusul diadakannya pemilihan umum. Sebuah aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam proyek-proyek BOT adalah lingkungan dan badan-badan pemerhati lingkungan. Kita hidup di era dimana pelestarian lingkungan memegang peranan penting dan pembangunan fasilitas-fasilitas yang membahayakan lingkungan akan menghadapi penentangan-penentangan.
Penentangan dari persatuan masyarakat sekitar proyek bisa sama mengganggunya seperti pemerintah atau organisasi-organisasi lingkungan yang dapat mengakibatkan penundaan proyek BOT. Pelibatan lingkungan pada tahap awal, melalui dengar pendapat, dapat meningkatkan pemahaman dan kerjasama dari para tetangga dalam rangka melaksanakan sebuah proyek BOT.
Akhirnya, status ekonomi sangatlah penting bagi proyek BOT. Tujuan utama memilih pendekatan BOT adalah untuk mendapatkan pendanaan dari pihak swasta. Jika tidak ada perusahaan swasta yang tertarik, sebuah proyek tidak bisa dikembangkan. Investasi uang selalu sebanding dengan risiko dan tingkt return on investment; risiko lebih tinggi jika secara ekonomi proyek tersebut tidaklah ekonomis. Dalam keadaan seperti itu, negosiasi untuk pengaturan ekuitas-utang dengan penghindaran risiko bisa saja memakan waktu yang lama, membuat proyek BOT lebih mahal daripada jika pemerintah mengerjakan proyek itu sendiri. Jadi, ketika proyek dianggap tidak ekonomis, pemerintah harus mempertimbangkan mengerjakan proyek sendiri atau setidaknya melakukan investasi publik tertentu dalam proyek BOT. Bila pembiayaan internasional dianggap perlu, maka pemerintah harus mempertimbangkan dengan hati-hati dalam menetapkan fee bagi penggunaan fasilitas, terutama jika ekonomi nasional buruk dan kemungkinan terjadi devaluasi mata uang lokal.

KAPANKAH PROYEK BOT LAYAK?
Dalam beberapa tahun terakhir, proyek-proyek BOT dianggap layak bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Keuntungan terbesar dari BOT bagi pemerintah adalah pensubkontrakan mayoritas resiko terhadap sektor swasta, sudah begitu pihak swasta bersedia membiayai dan menangngung risiko dalam pembangunan fasilitas pemerintah tersebut. Pada akhir masa konsesi, pemerintah akan mewarisi proyek yang telah terbukti dapat dioperasionalkan dengan baik tanpa menginvestasikan dana publik. Sebagai konsekuensi dari tidak berinvestasi uang sendiri adalah bahwa proyek dapat dilakukan bahkan jika anggaran pemerintah terbatas. Pendanaan diadakan oleh pihak swasta dan pelaksanaan proyek tidak tergantung pada perencanaan keuangan dari pemerintah. Lebih jauh, karena desain, pengembangan, dan konstruksi semua tanggung jawab satu pihak, yaitu pemegang konsesi, maka fasilitas pastilah lebih efektif dan efisien.

Keuntungan yang ditawarkan oleh BOT
 Kesempatan untuk menangkap pangsa pasar dengan cepat atau menjawab kebutuhan mendesak dalam waktu singkat
 Tidak mendapatkan kendala untuk mendirikan usaha baru
 Mampu fokus pada kompetensi inti perusahaan
 Peluang terbaik di kelasnya untuk mengakses keterampilan baru
 Menghemat Capex
 Outsourcing yang cost-effective selama periode awal membangun dan pengoperasian
 Mengurangi risiko operasional dan retensi pengetahuan yang berhubungan proses pembangunan yang sensitive; dan
 Mampu mendapatkan solusi dalam durasi yang pendek.
Keuntungan lainny adalah bahwa model investasi ini tidak saja bisa digunakan untuk membangun sebuah fasilitas seperti gedung, jalan tol, pasar dan lain-lain, tetapi, di India misalnya, model investasi ini seringkali digunakan pada sektor IT yang dikenal sebagai Onsite-Offshore Development Center (ODC). Pada model ini, perusahaan lokal membentuk tim ekslusif, fasilitas dan IP protected environment bagi klien. Di akhir masa sekitar 3-5 tahun, pada term-term yang disetujui pada awalnya, klien membeli ODC tersebut. Dengan menampung 20-30% staff pada Onsite, perusahaan-perusahaan IT Global menemukan fakta bahwa model seperti ini akan menghilangkan risiko infant mortality tanpa investasi finansial. Di akhir masa 3-5 tahun, mereka membeli operasi yang sudah readymade dan meninggalkan kurva pembelajaran (risiko gagal dalam uji-coba).
Pada model seperti ini, manajemen operator bertanggungjawab atas Real Estate, undang-undang dan peraturan pemerintah, hukum, transisi budaya, pengadaan infrastruktur IT, keamanan, model BOT adalah medium yang lebih kondusif dalam membantu sebuah perusahaan membentuk subsidiary yang dimiliki secara keseluruhan dalam waktu yang panjang.

RISIKO DALAM PROYEK-PROYEK BOT
Menurut Wang et al. (2002) risiko harus diidentifikasi secara rasional dengan cara sistematis, jika tidak, beberapa risiko dapat saja mengancam proyek. Banyak penelitian telah dilakukan di bidang identifikasi risiko dengan perhatian khusus kepada proyek-proyek BOT, di negara-negara berkembang yang menghasilkan kategorisasi berbeda-beda (Gupta dan Sravat, 1998, Kumaraswamy dan Morris, 2002, Ozdoganm dan Birgonul, 2000, Salzmann dan Mohamed, 1999, Wang et al., 2000). Metode khusus yang diadopsi oleh sektor swasta untuk mengidentifikasi risiko mencakup pengalaman, matriks resiko, checklist, database, site visit dan intuisi (Akintoye et al., 2001). Promotor dan sponsor proyek yang berpengalaman dalam proyek-proyek BOT, akan dengan mudah mengidentifikasi risiko-risiko tersebut.
Keberhasilan sebuah perusahaan kontraktor yang ingin berinvestasi dalam proyek-proyek BOT di negara-negara berkembang tergantung pada kemampuan untuk memilih investasi yang paling menguntungkan, apakah manfaat ini murni dari faktor keuangan atau kombinasi faktor keuangan dan non-keuangan (seperti peningkatan pangsa pasar). Oleh karena itu, sekali resiko dan ketidakpastian telah teridentifikasi, maka sangat penting untuk menghitung dan mengevaluasi pengaruh potensi mereka atas proyek sehingga seluruh hasil keuangan yang mungkin didapat harus diprediksi dan dibandingkan dengan perhitungan dampak risiko non-finansial dan ketidakpastian yang berhubungan dengan berbagai parameter investasi.
Untuk memfasilitasi perbandingan seperti itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan DSS (Decision Support System) untuk membantu dalam proses proyek BOT (Al-Jibouri et al., 2002). Mengadopsi DSS bisa memberikan manfaat termasuk:
 standard kinerja ekonomi yang akan memuaskan kebutuhan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat (keuangan, pemerintah, pengembang)
 sistem penilaian proyek yang efisien, yang memperhitungkan efek gabungan dari keuangan, risiko, dan ketidakpastian pada proyek secara keseluruhan tarik
 efisiensi waktu dan sumber daya karena pendekatan yang dipersingkat
 peningkatan kepercayaan bahwa prediksi yang dibuat sangat realistis
 fasilitasi dari keputusan pemerintah atau LSM melalui hasil yang kuantitatif
 pengidentifikasian yang jelas atas risiko proyek (non-finansial) lain yang mungkin tak terpikirkan
 pengidentifikasian faktor risiko penting bagi proyek masukan ke dalam rencana manajemen risiko melalui analisis sensitivitas
 analisis nilai output yang dapat digunakan dalam negosiasi kontrak proyek antara berbagai pihak.

PERSYARATAN PENTING DSS
Agar investasi proyek BOT berjalan efektif (yang mencerminkan tingkat kepastian), dan efisien (dalam rangka mendefinisikan faktor distribusi) di negara berkembang, DSS seharusnya berguna untuk hal-hal seperti berikut:
 metodologi industri dan metodologi pengevaluasian;
 fase/sub-fase proyek;
 karakteristik cash flow;
 berbagai standard kinerja (seperti manfaat-rasio biaya, NPV, IRR);
 hal-hal yang belum terpikirkan dalam proyek (uncertainty);
 perbandingan atas beberapa alternatif/scenario proyek (termasuk analisis sensitivitas);
 aspek-aspek proyek yang detail dan umum;
 Identifikasi faktor-faktor risiko individual yang berkontribusi terhadap ketidakpastian (baik positif maupun negatif); dan
 kesalingtergantungan antara faktor-faktor risiko yang teridentifikasi.

KERANGKA KERJA DSS
Agar DSS memenuhi persyaratan penting di atas, desainnya harus didasarkan atas kombinasi dari kerangka kerja pengambilan keputusan yang optimal dan model-model teknik matematis yang ada (McCowan dan Mohamed, 2002).
Model teknik matematika yang dipilih untuk memudahkan pengertian dari data input kedalam DSS harus mencerminkan tingkat kepastian sebuah proyek konstruksi (efektivitas), dan usaha mendefinisikan distribusi proyek (efisiensi). Nilai-nilai deterministik (tunggal) yang menentukan distribusi probabilitas adalah teknik matematis yang dapat digunakan untuk tujuan ini. Maka, adalah salah jika mendefinisikan sebagian besar nilai-nilai input untuk model investasi BOT sebagai nilai-nilai deterministik yang dihasilkan oleh risiko dan ketidakpastian yang mencirikan proyek-proyek di negara berkembang. Demikian juga halnya ketika teori probabilitas (termasuk simulasi Monte Carlo) telah menjadi yang paling diterima secara luas untuk menggabungkan teknik risiko dan ketidakpastian dalam analisis proyek konstruksi (Pender, 2001, Raz dan Michael, 2001).
Teori kemungkinan (probability theory), juga dikenal sebagai logika keriting (fuzzy), didasarkan pada konsep bahwa semua nilai-nilai dalam kisaran tertentu adalah mungkin, dengan nilai pasti yang tidak diketahui. Berbagai nilai yang mungkin, atau interval, ditetapkan secara subyektif, tetapi nilai-nilai individu dalam interval tidak ditetapkan sebagai nilai yang relative. Teori Kemungkinan telah berhasil diterapkan untuk berbagai bidang rekayasa konstruksi.
Sebuah proyek percontohan dilakukan untuk menyelidiki pelaksanaan teori kemungkinan untuk memperagakan efek gabungan faktor-faktor keuangan dan non-keuangan pada peluang investasi BOT dan—karena itu—mengevaluasi dan memeringkatkan beberapa opsi. Sebuah prototipe DSS ini dikembangkan menggunakan Metode Sum Weighted (WSM) dalam kerangka MCDM dan mengikuti proses yang ditunjukkan pada Gambar 10. Prototipe ini disahkan dengan membandingkan hasilnya dengan yang diperoleh dari metode utilitas yang didasarkan pada probabilitas, dan berhasil diterapkan pada pemeringkatan dua proyek BOT (Mohamed dan McCowan, 2001). Kenyataannya, teori kemungkinan menawarkan metode yang kurang intensif dan calculative walaupun masih memberikan hasil yang akurat dan transparan.

Gambar 10: Prototipe proses DSS (Mohamed & McCowan, 2001)

Gambar 11: Alur Distribusi Masalah (berbagai faktor) dalam proyek BOT.

KESIMPULAN
Proyek BOT adalah bentuk privatisasi yang layak dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja BUMN. Dengan berbagai aturan main tata-cara yang mesti ditaati dalam BOT, baik oleh pihak Pemerintah maupun swasta, maka proyek BOT merupakan cara kerja yang menjanjikan bagi dua pihak, swasta dan pemerintah. Pemerintah, dengan peran aktifnya dalam pelaksanaan BOT dari awal preliminary study sampai tahap desain dan serah terima, akan mendapatkan warisan fasilitas yang layak dalam rangka memperbaiki perusahaan baik dalam ranah revenue maupun dalam ranah perbaikan kinerja. Pihak swasta yang berpengalaman dalam proyek ini, yang mampu mengidentifikasi masalah, dan memproyeksikan keuntungan dengan membandingkan antara risiko dengan profit, maka akan mendapatkan fasilitas yang layak dalam berbisnis yang mengntungkan.
Dalam dua dekade terakhir, kontrak konsesi seperti BOT ini telah telah digunakan oleh banyak pemerintahan negara berkembang dalam rangka membiayai proyek infrastruktur penting. Jika dilaksankan dengan benar proyek BOT dapat memberikan win-win solution bagi pemerintah dan pihak swasta dan seluruh masyarakat luas. Namun demikian, karena proyek ini menjanjikan return yang tinggi bagi sektor swasta, mereka juga menanggung risiko yang tinggi pula yang biasanya disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tak stabil seperti politik, ekonomi dan sosial, ini tidak dapat dihindari. Berbagai studi dan survey mengidentifikasikan bahwa keadaan ini seringkali terjadi pada sektor swasta yang tak bisa mengidentifikasi, mengkalkulasi, dan mengevaluasi pengaruh risiko non-finansial yang inheren serta faktor ketidakpastian (uncertainty) pada tahap fesibility study. Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa proyek seperti ini memerlukan keberadaan DSS atau perangkat decision maker yang mampu mengevaluasi efek kombinasi dari faktor finansial dan non-finansial secara effektif dan efisien.
Dengan demikian, inilah salah-satu cara terbaik dalam proses privatisasi pada BUMN, dimana BUMN mempunyai begitu banyak asset (tanah) yang dapat dikonversikan menjadi asset produktif melalui kerjasama bisnis dengan pihak swasta. Dengan catatan, bahwa kedua pihak secara proaktif melakukan requirements dalam pengadaan proyek ini.

Pada tahun 1980-an pemerintahan Thatcher di Inggris memulai strategi politik untuk merestrukturisasi sektor swasta, dimana privatisasi kala itu dipandang sebagai perkembagan radikal yang positif. Term privatisasi dahulu dipakai untuk menamai semua bentuk keterlibatan swasta, dari penjualan industri-industri nasional sampai pensubkontrakan atau outsourcing fungsi-fungsi tertentu dalam pemerintahan. Term privatisasi sendiri kemudian menjadi hal yang kontroversial, bahkan di Inggris sendiri. Lalu, kemudian—untuk meredam kontroversi—dikenalkanlah term lain pengganti privatisasi, yaitu Public-private partnership (PPP). Term ini lebih menggambarkan bentuk-bentuk keterlibatan sektor swasta sebagai kolaborasi swasta-pemerintah. Term lain adalah konsesi, yaitu otoritas pemerintah memberikan hak eksploitasi kepada pihak swasta dengan menarik investasi kepada pihak swasta (pemakai konsesi). (www.psiru.org)
PPP—dengan demikian—adalah kesepakatan-kesepakatan dimana pihak pemerintah (BUMN, kementrian, atau pemerintah daerah) dan pihak swasta bekerjasama—dengan keahlian masing-masing—untuk proyek-proyek dengan tingkat keterlibatan dan tanggungjawab yang berbeda, untuk tujuan mengerjakan layanan publik atau proyek-proyek tertentu “demi menghindari kontroversi” privatisasi yang berarti hanya “menjual asset negara”.
Privatisasi di Negara Maju.

Privatisasi dalam arti penjualan asset negara adalah agenda ekonomi yang wajib guna menghindari ekonomi biaya tinggi melalui pelepasan perusahaan negara yang menguras anggaran. Berdasarkan penelitian Bank Dunia tahun 1992, tercatat bahwa sejak 1980 lebih dari 80 negara telah merencanakan privatisasi yang melibatkan 6.800 Badan Usaha Milik Negara di seluruh dunia. (Sunita, John dan Mary 1992).
Pada kurun waktu 1985-1999, sebanyak 8.000 privatisasi di tingkat global telah dilakukan dengan nilai asset sebesar US$1,1 triliun. Di negara maju seperti negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) nilai privatisasi (penjualan asset negara) mampu meraup keuntungan hingga US$70 Miliar. Sedangkan di negara-negara non-OECD hanya US$30 milyar. Bandingkan dengan privatisasi Nippon Telephone and Telegraph di Jepang tahun 1987, nilai keuntungan privatisasi bertahap di perusahaan tersebut mencapai US$77,8 milyar. (Megginson, Nash, Van Randenborgh, 1994:416) Padahal, pada tahun 1998, penjualan 2.500 aset global hanya mencapai US$171 milyar. (Brune, Garret, dan Kogut, 2004:195-219)
Konon, privatisasi di negara OECD ditekankan pada pelepasan peran pemerintah dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari privatisasi yang dilakukan oleh 15 negara UNI Eropa. Pada periode 1990-1997, keuntungan privatisasi di 15 negara ini mencapai 55-63 persen dari pendapatan total privatisasi di negara-negara OECD. (www.oecd.org)
Bortolotti dan Faccio dalam Reluctant Privatization menyebut privatisasi yang diterapkan oleh negara maju adalah reluctant privatization (Bortolotti dan Faccio, 2006) yaitu, transfer hak-hak kepemilikan pada BUMN tanpa mengurangi kontrol pemerintah atas kinerja BUMN tersebut (corresponding transfer of control ringhts). Pemerintah dalam hal ini adalah pemegang voting control (hak veto) 62,4% dari BUMN yang diprivatisasi, walaupun dia tak memegang 100 persen saham. Inilah yang disebut sebagai “golden shares”, yaitu kekuasaan khusus yang kompleks yang didukung oleh undang-undang yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengontrol BUMN yang telah diprivatisasi. Privatisasi seperti inilah yang berkembang di negara-negara OECD. Salah satu contoh adalah Italia. Setelah pemilu 1992, saat negara ini menghadapi krisis ekonomi dan politik yang paling akut paska masa perang, pemerintah memutuskan untuk melaunching proses privatisasi skala besarnya. Pada tahun 1993, implementasi privatisasi Italia mencapai US$100 milyar, yang menempatkannya pada posisi ketiga dari nilai total privatisasi seluruh dunia (Securities Data Corporation). Sudah begitu, pemerintah masih merupakan pemegang kendali kuat kuat pada BUMN-BUMN yang diprivatisasi. Misalnya saja, pemerintah Italia masih memegang direct dan indirect stakes (di Cassa Depositi e Prestiti, CDP) di Eni (Pertaminanya Italia), Enel (PLN-nya Italia), Alitalia (flagship carrier), dan Finmeccanica (industri kedirgantaraan, Pertahanan dan IT). Pemerintah masih memiliki hak veto atas keputusan-keputusan strategis dan akuisisi walaupun pada BUMN yang telah diprivatisasi 100 persen seperti pada Telecom Italia.Masih menurut Bortolott dan Faccio, 62,4 persen dari 141 perusahaan yang diprivatisasi di negara-negara OECD antara 1996-2000 menerapkan sistem reluctant privatization. (Bortolotti dan Faccio, 2006)
Privatisasi di Negara Berkembang
Tidak seperti negara-negara maju, negara-negara berkembang menerapkan privatisasi sebagai focal point kebijakan perekonomian nasional untuk memenuhi syarat utama restrukturisasi ekonomi yang dipaksakan oleh Dana Moneter International (IMF) dan Bank Dunia. Paksaan ini adalah untuk mengintegrasikan perekonomian domestik kedalam sistem pasar global. Muncullah kemudian Letter of Intent (nota kesepakatan) sebagai kontrak antara pemerintah negara berkembang dengan IMF untuk mendapatkan bantuan bagi pemulihan krisis ekonomi nasional. Diantara banyak persyaratan agar negara berkembang mendapatkan bantuan adalah dilaksanakannya privatisasi (penjualan aset) sebagai agenda penyesuaian struktural (structural adjustment program/SAP).
SAP adalah term yang digunakan untuk menggambarkan perubahan-perubahan kebijakan yang diimplementasikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (Institusi-institusi Bretton Woods) untuk negara-negara berkembang. Perubahan-perubahan kebijakan ini adalah syarat wajib (conditionalities) bagi negara berkembang yang diterapkan oleh IMF dan Bank Dunia. Conditionalities itu adalah: Memotong belanja sosial (austerity/kecermatan); Menfokuskan output ekonomi pada direct export dan resource extraction; Devaluasi mata uang; Liberalisasi perdagangan; Menghilangkan hambatan-hambatan ekpor dan impor; Meningkatkan stabilitas investasi (dengan menerapkan Foreign Direct Investment (dengan memberikan supplemen pada FDI dengan membuka Domestic Stock Market; Menyeimbangkan anggaran dan tidak overspending; Menghilangkan kontrol harga dan subsidi-subsidi; Privatisasi; atau mendivestasi seluruh atau sebagian BUMN; Memperkuat hak-hak investor asing vis-à-vis peraturan atau undang-undang nasional; meningkatkan perang terhadap korupsi.
Conditionalities ini diterapkan untuk memastikan bahwa uang yang dipinjamkan digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diajukan oleh negara berkembang. SAP diciptakan untuk mengurangi ketidakseimbangan fiskal dari negara peminjam. Negara peminjam harus menjadi negara yang berhaluan pasar (bebas). Oleh karena itu, negara peminjam harus lebih fokus pada perdagangan dan produksi sehingga dapat menggenjot laju ekonominya.
Studi Boutman dan Sumlinski (1997) menyebutkan bahwa antara 1988-1995 dimensi-dimensi revolusi privatisasi sangatlah besar, privatisasi menjadi fenomena global, dan secara geografis, distribusi dan intensitas aktivitas privatisasi terus berlanjut menjadi tidak seimbang. Antara tahun-tahun itu, pemerintah negara-negara berkembang menghasilkan lebih dari $132 milyar dari penjualan BUMN-BUMN. Ini berarti bahwa terjadi transfer kontrol atas 3,800 BUMN dari pemerintah kepada pihak swasta. Menurut Boutman dan Sumlinski, negara-negara berkembang yang melakukan privatisasi terus tumbuh dari 14 pada tahun 1988 sampai lebih dari 60 negara pada tahun 1995. Penghasilan dari penjualan BUMN-BUMN di negara-negara berkembang tumbuh dari hanya US$ 2,6 milyar pada tahun 1988 sampai lebih dari US$21 milyar pada tahun 1995, malah sempat mencapai puncaknya pada tahun 1992 mencapai $26 milyar. Mayoritas (51 persen) penghasilan privatisasi dihasilkan di Amerika Latin diikuti oleh Asia Timur (21 persen) dan Eropa serta Asia Tengah (18 persen). Sementara Asia Selatan juga mengalami privatisasi yang tak besar pada periode ini, penjualan (terutama di Pakistan dan India) terus bertambah pada tahun-tahun ini.
Masih dari Boutman dan Sumlinski, pada basis sektoral, infrastruktur telah mengalami transaksi yang luar biasa banyaknya, mencapai kira-kira 39 persen dari total penghasilan privatisasi. Privatisasi infrastruktur, termasuk telekomunikasi, energi, air dan transportasi, telah memainkan peranan yang sangat penting di Amerika Latin dan Asia Timur. Pada sisi lain, di Eropa Timur dan Asia Tengah, perusahaan-perusahaan industri seperti baja dan kimia, telah mengalami lebih dari setengah penjualan. Penjualan terbatas dari Afrika Sub-sahara adalah terutama pada sektor-sektor minyak dan pertambangan. Dari sektor-sektor itu, penjualan dua asset Nigeria Lahan Minyak NNPC dan Lahan Emas Ghana Ashanti telah mengalami sekitar 40 persen dari total penghasilan privatisasi Afrika.
Selama 1995, seperti yang dikatakan Boutman dan Sumlinski dalam Trends in Private Investment in Developing Countries Statistics for 1970-95, krisis keuangan yang dipicu oleh devaluasi Peso Meksiko telah membuat kondisi privatisasi di banyak negara berkembang, terutama di Amerika Latin, kurang diminati. Namun demikian, privatisasi terus berlanjut. Diantara yang paling besar transaksinya adalah privatisasi di Indonesia, yaitu pada PT. Telekomunikasi (Telkom) sebesar US$1,6 milyar. Di Czech Republic juga terjadi privatisasi besar-besaran dengan menjual 27 persen saham pada BUMN telekomunikasinya, Spt Telecom, seharga $1.3 milyar. Malaysia mencapai angka US$1,1 milyar melalui privatisasi Petronas Gas sementara Bolivia memberikan 6 tahun monopoli dan 40 tahun konsesi dengan harga US$610 milyar kepada Entel, perusahaan monopoli nasional dan internasional Bolivia.
Di Brazil, privatisasi umumnya dilakukan di sektor baja dan energi seperti Compania Siderugica Nacional (CSN), Comphania Vale do Rio Dolce (CVRD), Eletropaulo, serta Letrobras yang nilai transaksinya lebih dari US$50 milyar dan masuk dalam jajaran BUMN dengan aset terbesar di dunia. (www.minneapolisfed.org)
CSN adalah BUMN Brazil pertama yang dijual ke pihak swasta. Privatisasi industri baja dimulai pada tahun 1988 dengan rencana restrukturisasi sistem Siderbras. Siderbras (Siderurgia Brasileira SA) adalah perusahaan holding dari beberapa perusahaan baja (termasuk CSN) yang dimiliki oleh pemerintah. Proses privatisasi CSN selesai pada tahun 1993. (www.minneapolisfed.org)
Sedangkan di Meksiko sejak 1982-1994, tercatat sebanyak 96 persen BUMN di berbagai sektor telah diprivatisasi. Diperkirakan dalam periode 1990-1997, laba yang didapat dari proses privatisasi di Meksiko mencapai US$23 milyar. (La Porta dan Florencio, 1999:1242)
Secara umum di negara berkembang privatisasi banyak ditentang (karena outputnya yang tak bagus). Di negara maju privatisasi umumnya menciptakan BUMN yang efisien dan menghasilkan barang dan jasa yang murah bagi rakyat. Tetapi, di negara berkembang, privatisasi hanya merupakan salah satu program dari agenda liberalisasi ekonomi. Sebagaimana dinyatakan Prof. Budi Winarno (2009), privatisasi BUMN hanyalah bagian dari program neoliberalisme seperti halnya pengurangan alokasi dana pemerintah untuk sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur untuk dialihkan ke sektor yang berorentasi profit, reformasi perpajakan, liberalisasi nilai suku bunga, penerapan nilai tukar yang kompetitif, liberalisasi perdagangan, dan liberalisasi investasi asing. Tujuannya adalah untuk menata ulang struktur perekonomian negara dimaksud guna melapangkan jalan bagi penyelenggaraan agenda ekonomi neoliberalisme secara internasional sebagaimana tertera dalam Washington Consensuss yang standarnya dibuat oleh lembaga-lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Washington, yakni IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan AS.
Inilah yang sering menimbulkan kontroversi dan sekaligus kesadaran perlunya peninjauan ulang kebijakan privatisasi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Privatisasi dengan agenda menjual aset-aset penting negara biasanya menyebabkan efek samping yang mengerikan seperti: berkurangnya lapangan kerja yang sebelumnya memang tak tersedia dalam jumlah yang signifikan; ketiadaan aturan main yang mengatur privatisasi melahirkan praktik-praktik yang hanya menguntungkan pihak investor seperti yang terjadi pada kasus pembelian PT. Indosat oleh Temasek; hilangnya fungsi pelayanan sosial bagi BUMN; hilangnya akses masyarakat miskin untuk mengkonsumsi barang publik; hilangnya kontrol publik atas aset-aset negara; dan dimungkinkannya terjadinya bentuk korupsi baru dalam tata kelola aset-aset negara.
Begitulah, berbagai dampak negatif privatisasi tersebut semakin menguatkan argumen bahwa privatisasi (dalam arti menjual aset negara) tidak memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan publik sekalipun efisiensi produksi bisa tercapai. Kegagalan Washington Consensus ini akhirnya melahirkan aliran pemikiran Post Washington Consensus yang diusung oleh ekonom-ekonom seperti Joseph Stiglitz (pemenang piala nobel dan mantan Ekonom Kepala di World Bank), Ben Fine (penulis buku The New Development Economics: Post Washington Consensus Neoliberal Thinking), dan Jeffrey Sachs (penulis The End of Poverty: Economic Possibilities of Our Time and Common Wealth: Economics for a Crowded Planet). Alur pemikiran mereka sama dengan cara berpikir John Maynard Keynes. Keynes menyatakan bahwa masa-masa depresi besar tahun 1930-an adalah bukti kegagalan pasar: keseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat menjamin angka pengangguran pada level nol. Kekuatan pasar, menurut Keynes, tak akan mampu menjaga keseimbangan harga. Maka, intervensi pemerintah diperlukan untuk menambah belanja publik. Oleh karena itu, bagi Post Washington Consensuss, institusi pemerintah dan faktor non-pasar lainnya dinilai berperan penting dalam memfasilitasi arus informasi dan mengurangi biaya transaksi dalam privatisasi. Bagi Post Washington Consensus, teori trickle down effect terbukti salah: pertumbuhan yang tinggi tidak mengucur ke kalangan masyarakat terbawah. Dengan demikian negara punya tanggung jawab sosial yang tidak dapat diserahkan kepada pasar, yakni memberikan layanan sosial yang memungkinkan peningkatan kapasitas produktif masyarakat melalui pengembangan pelatihan dan pendidikan dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakt miskin yang sebagian besarnya bersandar pada sektor pertanian, industri manufaktur dan perdagangan tanpa konsep dan selalu kekurangan modal.
Lebih jauh lagi, globalisasi—hal yang mendasari pemikiran neoliberalisme yang melahirkan konsep privatisasi BUMN—nyatanya masih mengisolasi satu dengan yang lain. Karena meskipun revolusi dalam bidang transportasi dan komunikasi dan kemajuan yang substansial yang dibuat dalam liberalisasi perdagangan selama  tiga dekade, ekonomi nasional masih terisolasi dengan yang lain. Kenyataannya, hampir semua pemerintahan di negara-negara maju tidak tergangggu oleh globalisasi ekonomi sebagaimana negara-negara miskin dan berkembang mencoba merasa ikut concerned dengan isu globalisasi ekonomi seperti yang dicanangkan oleh negara-negara maju. Negara-negara maju masih tetap mempunyai otonomi dalam mengatur ekonomi mereka, kebijakan sosial, dan kebijakan-kebijakan pengelolaan dana dan dalam memelihara lembaga-lembaga yang berbeda dengan partner dagang mereka—dalam ranah privatisasi negara maju menerapkan reluctant privatization. (Winarno, 2000) Nyatanya, pemerintah China—yang saat ini menempati urutan teratas dalam jumlah ekspor yang mencapai lebih dari US$1,2 trilyun—tetap saja menerapkan proteksi yang luar biasa terhadap produk-produk dalam negerinya. Walhasil, sampai Januari 2010, pasar RRC hanya menyumbang sedikit dari rata-rata pendapatan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di negara itu. Pasar Cina hanya menyumbang kurang dari 2 persen dari seluruh penjualan perusahaan sekaliber Pfizer, Astra-Zeneca, dan Bayer. Contoh lain, Procter&Gamble (P&G), salah satu perusahaan manufaktur multinasional raksasa, hanya mendapat kurang dari 5% dari total pendapatan di pasar Cina. (Kompas, 11/01/10)
Akhirnya, globalisasi dengan privatisasinya hanya menguntungkan negara-negara maju dan semakin memiskinkan negara-negara berkembang. Pendapatan masyarakat di negara-negara berkembang menurun drastis jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di negara-negara maju pada era 1960-an sampai 1970-an. Ini berarti bahwa proses globalisasi juga memunculkan kemiskinan, dan dengan demikian kesenjangan sosial. Masyarakat di negara-negara maju menikmati kemakmuran yang melimpah, sementara masyarakat di negara-negara Dunia Ketiga masih hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Fenomena ini tercermin dalam data yang dilaporkan oleh UNDP pada 1992. menurut laporan ini diperkirakan bahwa 20% dari populasi dunia yang tinggal di negara-negara termiskin hanya memperoleh 82,7% dari total pendapatan dunia, sementara 20% lainnya yang tinggal di negara-negara termiskin hanya menerima 1,4%. Selanjutnya pada 1989, rata-rata pendapatan dari 20% masyarakat yang hidup di negara-negara paling kaya mencapai 60 kali lebih tinggi daripada 20% masyarakat yang hidup di negara-negara termiskin. Rasio ini merupakan dua kali rasio tahun 1950, sebesar 30 kali. Selanjutnya laporan Human Development pada 1996 menunjukkan bahwa selama tiga dekade yang lalu, hanya 15 negara yang mengalami tingkat pertumbuhan yang tinggi, sementara 89 negara lainnya mengalami kemerosotan dalam pertumbuhan ekonomi mereka. (Winarno)
Inilah yang disebut sebagai footloose industry dimana investor dapat berpindah kapan saja semaunya. Footloose industry seringkali berpendapat bahwa Multinational Companies (MNC) secara inheren adalah footloose, misalnya, mereka dapat saja bereaksi secara instant dalam menanggapi perubahan dalam negara tempat mereka berinvestasi (host country) dan memindahkan fasilitas produksi mereka ke negara lain jika mereka menganggap bahwa lingkungan di host country tak lagi menguntungkan mereka. Asumsinya, footloose industry adalah hanya mengenai proses produksi yang dengan mudah ditransfer (dipindahkan) ke negara-negara manapun yang dianggap menguntungkan. Footlose industry ini setali tiga uang dengan footloose investment. Investasi yang dimasukkan oleh pihak asing ke negara-negara seperti Indonesia dengan muda dipindahkan ke tempat lain jika dianggap kondisinya tidak menguntungkan.
PPP Pilihan Privatisasi Global
Di Cina, Public-Private Partnerships (PPP) semakin populer. Mungkin yang kita tahu dari Cina selama ini hanyalah kesuksesan perekonomiannya sejak era Deng Xiaoping. Tidak banyak yang tahu bahwa Cina, dengan skala negara itu, pertumbuhan ekonomi membawa pertumbuhan yang sangat besar dalam mobilitas dan motorisasi. Menjadi besar dengan kecepatan dan skala perubahan yang terjadi jauh melebihi negara-negara lain di seluruh dunia. Cina saat ini memiliki 46 kota dengan lebih dari satu juta penduduk. Dan akibat pembangunan tertinggal di samping negara dan standar kehidupan lebih tinggi di daerah perkotaan, tekanan urbanisasi semakin meningkat pada tahun-tahun mendatang. Problematis tingkat kemacetan di kota-kota dihasilkan dari meningkatnya pendapatan di antara warga dan penurunan pembatasan kepemilikan mobil. Secara nasional, provinsi dan pemerintah daerah telah menyimpulkan bahwa investasi besar sangat dibutuhkan. Kapasitas jalan harus ditingkatkan di tingkat nasional, propinsi dan tingkat lokal, dimana kota-kota besar memerlukan bus dan metro transit cepat, dan dengan demikian penyediaan infrastruktur yang luas dan lengkap pula. Namun dana publik untuk mencapai tujuan tersebut seringkali tidak mencukupi. Sampai saat itu, sebagian besar proyek-proyek infrastruktur transportasi dibiayai dari dana publik. Sumber-sumber langsung hanya menjadi anggaran pemerintah di berbagai tingkatan.
Kemudian, seperti yang terjadi di negara berkembang lain, di Cina, konstruksi dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, dengan meminjam uang dari Bank BUMN juga yang dengan mudah diizinkan dengan alasan karena mereka beroperasi di bawah jaminan publik (pemerintah). Dengan cara ini, bank tidak perlu khawatir tentang keamanan uang pinjaman apalagi sampai menerapkan standar ekonomi dan keuangan dalam meminjamkan uang ke BUMN-BUMN. Dalam beberapa tahun terakhir, badan usaha milik negara terhutang begitu berat, sembari dituduh menjalankan proyek infrastruktur yang kompleks, besar dan mahal dengan cara yang tidak profesional.
Kemudian, konsep kemitraan publik-swasta (PPP), yang sudah dikenal di Inggris dan banyak negara-negara Barat lain, dianut oleh pemerintah Cina pada tahun 2001. Sejak itu pemerintah melalui instansinya dan BUMN menerapkan PPP pada proyek-proyek infrastruktur nasional dan lokal. Walhasil pemerintah Cina menikmati hasil penerapan PPP dalam gerakan super cepat pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang menggerakkan roda ekonomi—tentu saja dengan segala kesulitannya seperti: kesulitan penerapannya karena PPP tergolong program baru bagi Cina; (karena ketidakfahaman sebagai pemula) sedikitnya perhatian kepada persaingan pasar karena sibuk dengan mengundang investasi—padahal fungsi utama dari PPP adalah menggunakan persaingan pasar untuk memastikan efektifitas penggunaan sumberdaya dalam rangka mendukung fasilitas dan jasa publik; juga masalah risk assessment baik oleh pemerintah maupun pihak swasta selaku investor yang seringkali salah.
Demikianlah Public-Private Partnerships diterapkan, bukan cuma oleh Cina (yang masih pada tahap I seperti yang nanti dijelaskan pada bab Globalisasi), tetapi negara-negara seperti Inggris (negara pemakai PPP terbesar) diikuti Australia, dan irlandia. Lalu menyusul negara-negara seperti Belanda, Italia, Zealand, Yunani, Portugal, Spanyol, Prancis, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Cina, India, Slovakia, Latvia, Rusia, Hungaria, Cekoslowakia, Bulgaria, Polandia, Albania, Belgia Afrika Selatan, Denmark, Mekiko, Finlandia, dan Brazil.
Seperti yang akan diterangkan, bentuk-bentuk PPP dapat saja berbentuk: Design-Build-Finance-Transfer, yaitu sektor swasta mendanai dan membangun asset, sedangkan pemerintah akan membayar ketika proyek telah selesai; Design-Build-Finance-Maintain, yaitu pihak swasta bertanggungjawab dalam mendesain, membangun, mendanai dan memaintain aset. Fokusnya adalah infrastruktur dan “layanan keras” seperti pemeliharaan gedung; Design-Build-Finance-Operate, yaitu pihak swasta mendesain, membangun, mendanai fasilitas baru dengan kontrak jangka panjang dan mengoperasikan asset tersebut selama kontrak berlangsung; Joint Ventures, pihak swasta menggabungkan diri dengan pihak pemerintah (BUMN) untuk menjalankan perusahaan dan bertanggungjawab dalam: pendanaan, dan—bersama-sama pemerintah—mengoperasikan perusahaan di bawah BUMN, pemasaran, dan transfer know-how.

Hermawan Kartajaya dalam Siasat: Antisipasi Dinamika Bisnis, Globalisasi Tribes, menulis bahwa era pasca-perang dingin menempatkan etnis dan ras dalam posisi lebih penting ketimbang negara. Kalau batas-batas negara makin lenyap secara ekonomi, maka suku bangsa yang berasal dari etnis dan ras yang sama akan lebih mudah berhubungan satu sama lain, tanpa terhalangi oleh kewarganegaraan masing-masing. Maka yang terpenting menurut Warren Keegan adalah tempat sumber dari segala macam bahan mentah termasuk sumber daya manusia dan pasar tempat sebuah produk atau jasa global dikembangkan dan dijual. (Hermawan Kartajaya, 1996:51)
BUMN sebagai sumber dari bermacam produksi, jasa, sumber daya manusia, sangat dipengaruhi oleh budaya-budaya tempat dimana BUMN itu berusaha. Yang menjadi masalah adalah jika budaya-budaya setempat tidak dikompromikan dengan aturan pasar dan budaya korporasi terutama internasional, maka BUMN hanya akan menjadi tempat berlabuhnya begitu banyak kepentingan, baik secara vertical maupun horizontal.
Negara berkembang biasanya mempunyai tiga penyakit utama: teknologi yang tertinggal, sumber daya alam yang tak terolah, dan sumber daya manusia yang kurang terdidik. Dari 3 variabel tadi, teknologi adalah satu-satunya yang bisa ditransfer dengan cepat. Sedangkan kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia diantara negara berkembang adalah variabel yang memungkinkan kesehatan atau ketaksehatan BUMN. Sumber daya alam akan terolah dengan baik oleh sumber daya manusia yang terdidik; sumber daya alam tak akan terolah dengan baik oleh sumber daya manusia yang tak terdidik. Ini merupakan logika sederhana yang berlaku pada BUMN.
Sebuah matriks yang menggunakan dua variabel itu bisa digambarkan seperti ini: sumbu horizontal menunjukkan variabel jumlah penduduk dengan ujung sebelah kiri menunjukkan angka yang kecil; makin ke kanan makin besar. Sedangkan sumbu vertikal adalah refleksi dari jumlah kekayaan alam dengan ujung sebelah bawah menunjukkan miskin; makin ke atas makin kaya. Dengan demikianada empat kuadran di sana. Indonesia adalah negara yang terletak pada kuadran kanan-atas: sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang melimpah pula. Negara yang terletak pada kuadran ini secara alamiah seharusnya menarik investor asing. Karena berinvestasi di sini berarti ada jaminan bahan mentah, tenaga kerja murah dan pangsa pasar yang besar. (Hermawan Kartajaya, 1996: 54)
Namun demikian, jumlah penduduk dan sumber daya alam yang berlimpah tak akan berperan banyak dalam pengelolaan BUMN tanpa dibarengi oleh kualitas sumber daya manusia yang mumpuni. Di Indonesia, sebagian besar tenaga kerja kita masih masuk kategori tidak berketerampilan, karena dari lulusan perguruan tinggi yang ada yang terbanyak adalah sarjana manajemen dan administrasi, lalu disusul berturut-turut oleh sarjanan pertanian, keguruan, ilmu-ilmu sosial dan teknik. Bahkan, mengherankan, Human Development Index kita berada pada urutan 111 (pada tahun 2010) di bawah Palestina yang sedang dijajah oleh Israel. Ya, jadi tak heran jika upah minimum regional terkecil adalah di negara ini.
Inilah yang disebut oleh Alfin Toffler sebagai bangsa yang bermental agraris atau manusia gelombang pertama: manusia yang terletak pada tataran kualitas yang terendah, tentu saja di bawah manusia gelombang ketiga (tertinggi) dan kedua. Di Singapura, orang tidak perlu pencanangan program ini-itu hanya untuk mendisiplinkan budaya antri atau taat peraturan lalu-lintas, tapi di Indonesia, pemerintah masih perlu adanya mencanangkan gerakan ini dan itu hanya untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mengantre, kebersihan, mentaati rambu-rambu lalu-lintas, tepat waktu. Malah, tak jarang—jika tidak mau dikatakan setiap hari—terjadi pelanggaran dari peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri. Padahal jika dirunut, maka semua hal yang mengharuskan manusia berdisiplin tidaklah untuk orang lain, tetapi untuk diri manusia itu sendiri secara personal.
Tidak salah kalau kualitas manusia Indonesia masih tergolong dalam manusia gelombang pertama, yaitu manusia yang bingung menghadapi perubahan. Manusia gelombang ketiga pandai menciptakan, menangkap, dan merealisasikan peluang dan perubahan yang super cepat. Manusia gelombang kedua berusaha mengikuti perubahan pada saat manusia gelombang ketiga justru ikut serta membuat perubahan. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh hampir seluruh BUMN: sumber daya alam yang tak terkelolah dengan baik oleh sumber daya manusia yang tak terlatih. Mau tak mau ini harus dipecahkan. Tapi dengan apa? Dengan pelatihan dan pencanangan program ini-itu? Bukankah kedua hal dalam banyak versinya tersebut telah berulang-ulang dilaksanakan? Adakah perubahan? Jika tidak ada, kenapa budaya begini bisa terus-terusan terjadi?
Inilah yang disebut sebagai budaya perusahaan, suatu budaya yang oleh Deal dan Kenney dalam Susanto (1997: 3) disebut sebagai the dominant values espored by an organization, yaitu nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya manusia dalam menjalankan kewajibannya dan perilaku di dalam organisasi. Atau yang oleh Kotter dan Heskett (1997:6) disebut sebagai nilai dan praktek yang dimiliki bersama di seluruh kelompok dalam satu perusahaan, sekurang-kurangnya dalam manajemen senior. Atau yang oleh Chekki (1996:15) didefinisikan sebagai seperangkat nilai, norma, persepsi dan pola dalam sebuah perusahaan untuk mengatasi masalah-masalah, baik mengenai adaptasi secara eksternal maupun masalah integrasi secara internal. Nilai-nilai atau norma-norma inilah yang akan memberikan jawaban, apakah tindakan korparasi tertentu itu benar atau salah dan apakah suatu perilaku dianjurkan atu tidak.
Jika budaya perusahaan tersebut ingin dibakukan, maka dalam implementasinya harus berfungsi sebagai alat ukur dari setiap kegiatan para karyawan. Untuk itu budaya perusahaan harus memiliki karakteristik sebagai bukti eksistensinya. Karakteristik ini dapat membantu menvisualkan realitas budaya perusahaan pada saat ini dan membandingkan dengan budaya perusahaan lain yang diinginkan. Intinya, karakteristik tersebut dapat diterapkan sejauh ada relevansinya dan diganti apabila tidak relevan lagi dengan kondisi lingkungan yang dihadapi. (Wahyu Ms, 2005: 86)
Kotter dan Heskett (1997: 17-63) melihat hubungan antara budaya perusahaan dan kinerja perusahaan dalam 3 teori yang disebut, 1st theory, 2nd theory, dan 3rd theory.
1st theory mengenai kekuatan budaya perusahaan. Budaya perusahaan dianggap kuat apabila nilai-nilainya telah terinternalisasi dan dianut bersama oleh seluruh anggotanya. Maka, akan terjadi kommitmen dan lebih jauh loyalitas yang memacu karyawan untuk bekerja lebih keras.
2nd theory mengenai kinerja yang akan meningkat jika budaya perusahaan cocok dengan konteks industrinya. Budaya perusahaan dikatakan baik apabila serasi dengan kondisi obyektif industri dimana perusahaan itu berada. Misalnya, kondisi obyektif perdagangan hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, kondisi obyektifnya adalah bahwa penanganan hasil-hasilnya jika hanya ditangani seperti yang telah turun-temurun dilakukan yaitu memanen tandan buah segar untuk dijadikan CPO untuk kemudian dijual kepada konsumen, maka jika terjadi penurunan harga seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 2007, perusahaan akan terkaget-kaget dan shocked. Pasalnya, hanya itu yang dapat dilakukan. Sedangkan, jika perusahaan melakukan joint ventures (join budaya dengan perusahaan yang telah memiliki budaya perusahaan yang unggul), maka kondisi buruk seperti di atas dapat diadaptasi menjadi sesuai dan selaras dengan kondisi obyektif yang terjadi dalam pasar produk kelapa sawit, bukan hanya CPO, tapi turunannya seperti olein dan ekstrak vitamin E dan seterunya. Ini tidak hanya memperbaiki budaya perusahaan, tetapi menjadikan nilai suatu perusahaan menjadi unggul seperti budaya yang coba diadaptasikan.
3rd theory adalah mengenai budaya yang adaptif akan meningkatkan kinerja dalam jangka panjang. Sebaliknya, budaya yang tidak adaptif tak dapat mengubah strategi secara cepat untuk menyesuaikan perusahaannya terhadap lingkungan yang berubah. Inilah yang disebut oleh Alfin Toffler sebagai penciptaan masyarakat gelombang ke2 atau ke gelombang ke3, masyarakat mana yang mampu berperan serta dalam perubahan dunia. Perusahaan dengan budaya yang mediocre yang beranggotakan masyarakat gelombang pertama diharapkan akan adaptif dengan perubahan yang cepat dengan cara menggabungkan diri dengan perusahaan yang berbudaya unggul yang beranggotakan masyarakat gelombang ketiga. (Wahyu Ms, 2005: 88)
Perusahaan dengan budaya mediocre yang menerapkan organisasi pyramid seperti perusahaan yang punya banyak lapisan dan terpilah-pilah atas berbagai fungsi akan collapse. Dalam budaya perusahaan yang unggul, otoritas hierarki vertikal akan diganti dengan proses pelayanan konsumen yang horizontal. Atasan akan bertindak sebagai supporter dari proses horizontal yang berjalan lintas fungsional. Hanya organisasi perusahaan yang model begini akan bisa hidup, bertahan, dan menang di masa depan. Begitu juga konglomerasi dengan unit usaha yang berjumlah banyak dan berbeda satu sama lain. Kalau mau tetap bertahan, perusahaan besar semacam itu harus dipecah menjadi unit-unit kecil yang independent. Sentralisasi yang vertikal hanya akan menghambat. Sebaliknya, desentralisasi yang horizontal akan memberi independensi, kreativitas, bahkan sinergi diantara semua unit bisnis yang ada. Bersiaplah, gejala horizontalisasi sedang melanda segala aspek, baik kehidupan perorangan, masyarakat, pemerintahan, industri, maupun bisnis. Inilah yang disebut sebagai hasil optimal sautu Joint Ventures dengan perusahaan berbudaya unggul. (Hermawan Kartajaya, 1996: 60)
Memang, dalam prakteknya, perusahaan berbudaya unggul bukanlah perusahaan yang secara empiris begitu besar dan menguasai banyak sektor. Kadangkala, perusahaan yang memulai bisnisnya dengan satu hal kecil, tapi dengan menjalankan budaya perusahaan yang unggul, bisa jadi memiliki ciri-khas keunggulan tersebut, yang sudah tentu dari perspektif income dia memang perusahaan besar. Salah satu contohnya adalah Lands’ End. Lands’ End adalah nama toko online yang berbasis di Dodgeville, Wisconsin Amerika Serikat. Produk-produk Lands’ End mampu menembus banyak negara termasuk Indonesia dengan jumlah yang tidak sedikit. Mengapa? Pertama, inilah yang disebut sebagai era of invisible competition, yaitu era dimana Anda bisa tidak sadar bahwa ada pesaing yang mencuri pelanggan setia Anda; Kedua, era globalisasi yang didukung oleh teknologi telekomunikasi canggih membuat pasar di seluruh dunia bisa direbut oleh siapa saja yang kreatif. Lands’ End, meskipun kecil, tapi sangat fokus, kreatif dan melakukan ekspansi pasar lewat cara menjemput bola; Ketiga, Land’s End menawarkan fleksibilitas baik dalam bentuk pemesanan, pengiriman, maupun sampai pada kepuasan. (Hermawan Kartajaya,1996: 72)
Kadangkala, BUMN yang mengelola begitu banyak asset perlu juga memikirkan memperbaiki kinerja dan budaya perusahaan dengan menggabungkan diri (adaptif) dengan perusahaan berbudaya unggul dengan kinerja dan pasar yang unggul pula. Karena dari perspektif sumber daya alam dan kuantitas sumber daya manusia, BUMN adalah perusahaan besar. Maka kedua modal tersebut, BUMN tak akan susah untuk menggabungkan diri (joint ventures) atau bekerja sama (joint operations) dengan perusahaan unggul lain. Ada contoh yang menarik untuk disimak, yaitu perusahaan besar dalam bidang tertentu ber-KSO dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang tidak sama tetapi masih senafas. Misalnya, pada tanggal 15 Juli 1996 Microsoft dan NBC kawin dan membentuk perusahaan baru bernama MSNBC-cable. Waktu itu, Bill Gates memutuskan untuk menginvestasikan US$220 juta. Menurut pertimbangan Gates, dunia informasi yang mulai dikuasi internet kala itu memang merupakan suatu kesempatan bisnis. Gates berkeyakinan bahwa Microsoft bukan Cuma menjadi perusahaan software, melainkan harus juga bis amemanfaatkan jalan raya informasi secara maksimal. Lewat internet explorer versi 3.0 dan versi 4.0 Microsoft menata semua file yang ada di situ menjadi dokumen. beraliansi dengan NBC Gates bisa memperkuat divisi berit adair the Microsoft Network (MSN). Aliansi ini bagi NBC juga menguntungkan, karena ada kecenderungan orang terutama abg, mulai beralih dari televisi ke PC.
Apa yang terjadi dalam aliansi strategis ini? Sebenarnya kedua market leader di bidang masing-masing ini sedang melakukan repositioning. Kenapa repositioning? Ingatkan Anda apa yang terjadi dengan Industri kereta api di Amerika yang mengalami kemunduran ketika terlambat mendefinisikan diri bahwa mereka sebenarnya berada di bisnis transportasi, bukan bisnis kereta api? Dalam bisnis transportasi, pesaing mereka bukan saja sesama kereta api, melainkan kapal terbang, mobil, feri, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan pendefinisan bisnis. Jika salah mengartikan bisnis Anda, maka Anda akan tergilas oleh lini Anda sendiri. (Hermawan Kartajaya, 1996: 102)
Dalam repositioning perusahaan tidak saja harus menjadi adaptif tapi tidak boleh menjadi apa yang disebut oleh orang Singapura sebagai Kiasu Driver. Kia berarti takut, Su berarti kalah. Mengapa takut kalah? Orang Singapura memang punya sifat seperti itu. Negara mereka kecil dan tanpa sumberdaya alam, membuat mereka harus bekerja keras supaya bisa tetap bertahan. Pemerintah Singapura juga sadar bahwa sumberdaya manusia merupakan satu-satunya asset yang harus diandalkan.
Masyarakat yang anti Kiasu adalah masyarakat yang enlightened, well-informed, dan empowered, yaitu masyarakat yang value oriented. Kenapa? Karena orang yang price oriented adalah orang yang cuma memikirkan kualitas ketimbang harga. Sedangkan orang yang value oriented adalah orang yang mampu mempertimbangkan keduanya, yaitu mampu mencari padanan terbaik diantara kualitas dan harga. Contoh kasus adalah Restoran McDonald. McDonalds memperkanalkan burger Kiasu dengan daging dan keju ganda dengan harga normal. Inilah yang disebut Kiasu, kualitasnya sempurna dengan harga yang juga sempurna. Sekarang, walaupun burger Kiasu sudah lama berlalu masa promo-nya, tapi masyarakat Singapura tetap mengingatnya. Hermawan Kartajaya, 1996: 105) Maka, BUMN mestinya mampu menawarkan produk-produk Kiasu dan pelayanan yang Kiasu pula, seperti yang telah dilakukan oleh McDonalds.
Kinerja BUMN dalam Angka
Pemerintah seperti yang tercantum pada Inpres No. 5 Tahun 2008 menetapkan peningkatan kinerja BUMN sebagai kebijakan. Salah satu program utamanya adalah restrukturisasi dan privatisasi BUMN. tindakan yang ditetapkan pemerintah dan Kementrian Negara BUMN sebagai penanggungjawab adalah (a) Optimalisasi BUMN melalui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan perubahan bentuk BUMN; dan (b) Penyebaran kepemilikan saham BUMN melalui initial public offering (IPO) dan strategic sale. Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan efisiensi, daya saing, pelayanan masyarakat dan kinerja BUMN.
Pada tahun 2008, asset BUMN meningkat 65,94 persen dari Rp. 1.191,87 trilyun pada tahun 2004 menjadi Rp. 1.977,80 trilyun pada 2008. gambaran kinerja BUMN lebih detail yang dikutip dari penjelasan Menteri Negara BUMN Sofyan A Djalil saat menyampaikan gambaran-gambaran umum kinerja BUMN Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 dalam diskusi panel Economic Growth and BUMN Outlook 2009. Dapat dilihat pada table 1 berikut:
Tabel 1. Kinerja BUMN Tahun 2004 dan Tahun 2008:
No Indikator Kerja Tahun 2004
(Rp. Trilyun)
Tahun 2008
(Rp Trilyun) Kenaikan
1 Ekuitas 366,12 526,13 143,70
2 Pendapatan 527,83 1.161,71 220,09
3 Laba bersih 36,94 78,47 212,42
4 Belanja Operasional 453,40 1.028,37 226,81
5 Belanja Modal 32,26 128,32 397,77
6 Setoran Deviden 9,85 29,09 295,33

Peningkatan pendapatan, laba bersih dan setoran deviden tersebut didorong oleh peningkatan keuntungan secara kumulataf selama periode 2004, 2008 pada berbagai sektor usaha, yaitu perkebunan naik 384, pertambangan naik 260 persen, prasarana angkutan naik 200 persen, perbankan naik 110 persen, dan telekomunikasi naik 61 persen.
Jumlah BUMN yang rugi mengalami penurunan dari 35 menjadi 23 BUMN. Namun, total kerugian BUMN naik dari Rp. 6,83 trilyun pada 2005 menjadi 14,03 pada 2008. Kenaikan nilai kerugian ini disebabkan meningkatnya kerugian PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp. 12,3 trilyun atau 90 persen dari total nilai kerugian semua BUMN. Sedangkan BUMN Perkebunan yang masih mengalami kerugian adalah PTPN I, II, dan XIV. Menurut Sofyan Djalil, untuk mengatasi masalah ini, Kementrian menetapkan kebijakan umum yaitu: (i) reformasi kepemimpinan dan (ii) khusus mengenai masalah PLN, pada APBN, pemerintah dan DPR sepakat memberikan margin laba sebesar 5 persen.
BUMN lain yang masih perlu perhatian khusus Kementrian BUMN adalah sektor usaha kertas, percetakan dan pernerbitan (kecuali Peruri). Selain itu, juga sektor usaha sarana angkutan darat dan laut, kehutandan dan perikanan, konsultan konstruksi, farmasi, perfilman negara dan industri strategis. Saat ini, jumlah BUMN yang bermasalah tinggal lima perusahaan dari sebelumnya 35 BUMN pada 2004. BUMN dimaksud diantaranya adalah PT. Djakarta Lloyd, PT. Sandang, PT. Boma Bisma Indra, PT. Industri Kapal Indonesia, dan PT. Kertas Kraft Aceh. Dua perusahaan perlu perhatian khsusu, diantaranya Perum Produksi Film Negara dan PT. Pragja Paramitra.
Dalam paparannya, Sofyan Djalil (Meneg BUMN periode 2004-2009 yang menggantikan Sugiharto) menyampaikan tujuh program unggulan yang sudah dijalankan, yaitu (i) reformasi birokrasi; (ii) pembenahan pengelolaan anggaran; (iii) penetapan landasan-landasan operasional di BUMN; (iv) pemantapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar; (v) percepatan upaya pemberantasan korupsi; (vi) penempatan pejabat disesuaikan dengan kompetensi sesuai dengan hasil uji tuntas dan kepatutan (fit and proper test); dan (vii) pembinaan hubungan antar lembaga pemerintah, hubungan industri dengan tenaga kerja.
Secara umum, kinerja BUMN meningkat. Namun, peningkatan kinerja itu belum optimal. Misalnya, pada tahun 2004 terdapat 127 BUMN yang mencatat laba dengan jumlah sekitar Rp29 triliun. Namun, 70 persen dari keuntungan tersebut hanya dihasilkan oleh 5 BUMN. Di samping itu, jika dilihat dari indikator kinerja BUMN, peningkatan yang ada dirasakan belum mantap dan belum berkesinambungan. Misalnya ROA (return on asset), perkembangannya belum konsisten. Pada tahun 2001, rata-rata ROA BUMN 2,28 persen, meningkat menjadi 2,74 persen pada tahun 2002. Namun, pada tahun 2003 turun menjadi 2,20 persen, dan meningkat lagi menjadi 2,49 persen pada tahun 2004.
Belum optimalnya kinerja pengelolaan BUMN itu, antara lain, disebabkan oleh masih lemahnya koordinasi kebijakan antara langkah perbaikan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat beroperasinya BUMN tersebut, belum terpisahkannya fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada sebagian besar BUMN, dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) secara utuh di seluruh BUMN. Di samping itu, kesatuan pandangan dalam kebijakan restrukturisasi dan privatisasi di antara para pemilik kepentingan (stakeholders) belum utuh yang berpotensi memberikan dampak negatif dalam pelaksanaan dan pencapaian kebijakan.
Yang Perlu dilakukan oleh BUMN
Ke depan, secara bertahap dan berkelanjutan BUMN perlu melakukan kebijakan reformasi yang menyelaraskan kebijakan internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat beroperasinya BUMN itu secara optimal; memisahkan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada BUMN; dan mengoptimalkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara utuh dalam rangka revitalisasi. Untuk melaksanakan ketiga kebijakan ini, BUMN perlu melakukan:
1) Peningkatan revitalisasi bisnis yaitu meningkatkan nilai pemegang saham (shareholder value) BUMN yang ada;
2) Peningkatan efektifitas manajemen BUMN, baik di tingkat komisaris, direksi, maupun karyawan;
3) Peningkatan kualitas operasi, pelayanan dan pendapatan BUMN;
4) Penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN sehingga tercipta tingkat efisiensi yang semakin tinggi;
5) Followup pelaksanaan restrukturisasi, termasuk pemetaan secara bertahap masing-masing BUMN di berbagai sektor;
6) Peningkatan sosialisasi tentang privatisasi BUMN di semua pemilik kepentingan (stakeholders) agar pelaksanaan privatisasi menghasilkan pendapatan yang optimal; dan
7) Followup privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi akan lebih ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan (value creation) dan daya saingnya di pasar global tanpa mengabaikan pemenuhan anggaran untuk APBN. Dengan demikian maka program privatisasi akan lebih mengutamakan peningkatan pendapatan negara dibanding hanya sekedar pemenuhan kewajiban setoran ke APBN. Setoran ke APBN akan dipacu melalui peningkatan deviden perusahaan dan pajak.
Maka, di era global cut-throat competition ini, dimana masing-masing pemain dunia usaha dapat menembus batas-batas negara, maka budaya perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu andalan daya saing perusahaan. Budaya perusahaan bukan lagi sejarah perusahaan dalam meraih sukses, tetapi sebuah rekayasan manajemen untuk berkompetisi di arena global. Pola pikir yang sempit dengan segala pembatasnya harus mulai dikikis habis. Dengan demikian, pemanfaatan budaya perusahaan sebagai salah satu andalan daya saing harus dipahami dengan semangat holistic, yaitu budaya perusahaan tak terlepas dari elemen-elemen lain dalam organisasi untuk menghasilkan sinergi, seperti strategi, struktur dan budaya. Dengan kata lain, mengembangkan budaya perusahaan berarti memadukannya dengan strategi dan struktur organisasi dalam suatu keselarasan.
Diantara jalan terbaik dalam menciptakan budaya perusahaan yang unggul adalah dengan melakukan strategic alliance dengan perusahaan berbudaya dan berkinerja unggul. Cara seperti ini tak hanya baik untuk merekayasa manajemen untuk berkompetisi di arena global, tetapi juga baik untuk melakukan lompatan global dalam corporate value dan market.

Undang-undang yang mengatur penggunaan hak angket ialah UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. UU ini berasal dari zaman sistem pemerintahan parlementer di bawah UUD Sementara Tahun 1950, namun sampai sekarang belum pernah dicabut. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya tanggal 26 Maret 2004 telah menegaskan bahwa UU Nomor 6 Tahun 1954 itu masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan demikian, tidak ada keraguan apapun untuk menggunakan ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 itu untuk melaksanakan hak angket DPR. Penerapannya tentu harus mempertimbangkan sistem pemerintahan presidensial yang kini berlaku di bawah UUD 1945.
Hak Angket disebut juga sebagai hak investigasi. Dalam pasal 176 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki “kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Rumusan ini memang sangat luas, karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai “kebijakan”.
Hak Interprelasi
Sekiranya DPR menggunakan hak interplasi, maka sesuai ketentuan Pasal 174 Peraturan Tata Tertib DPR, DPR menyampaikan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh Presiden. Presiden dapat menunjuk seorang menteri untuk mewakilinya memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Terhadap jawaban itu, angota-anggota DPR dapat mengajukan usul pernyataan pendapat DPR atas sesuatu masalah yang dikemukakan dalam interplasi. Pelaksanaan angket berbeda dengan pelaksanaan interplasi. Angket bukan sekedar mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh Presiden atau menteri yang mewakilinya, melainkan DPR melakukan penyelidikan terhadap sesuatu masalah yang disepakati menjadi angket DPR.
JIka fakta-fakta dan bukti-bukti terungkap selama penyelidikan dan analisis Panitia Angket terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhasil diungkapkan, dan andaikata fakta-fakta dan bukti-bukti itu menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sekitar masalah bailout Bank Century ini telah benar, menguntungkan rakyat, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah tentu aman-aman saja.
Namun jika penyelidikan Panitia Angket menyimpulkan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, laporan Panitia Angket harus disampaikan ke rapat paripurna DPR untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi sebelum laporan itu diputuskan untuk diterima atau ditolak oleh fraksi-fraksi tentunya, baik secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara. Keputusan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya DPR dapat menindaklanjuti keputusan itu sesuai kewenangan DPR (Pasal 182 Peraturan Tata Tertib DPR).
Tindak lanjut atas keputusan DPR tentang penggunaan hak angket diatur dalam Pasal 184 ayat (1a) ialah menyampaikan “Hak Menyatakan Pendapat” atas keputusan hasil penyelidikan melalui penggunaan hak angket, atau langsung menggunakan ketentuan Pasal 184 ayat (1b) yakni Hak Menyatakan Pendapat untuk menduga bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Penggunaan ketentuan pasal ini – yang merupakan ketentuan yang bersumber dari ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 – memang sangat serius. Ketentuan inilah yang dikenal dengan istilah “impeachment” terhadap Presiden.
Masalah-masalah politik tak ada selesai-selesainya di negara ini. Tak ada yang bisa diucapkan untuk Indonesia saat ini kecuali kata, “Sedih.” Sementara negara lain tengah sibuk berbenah diri menyongsong globalisasi ekonomi yang kian gila, Indonesia dengan DPR-nya sibuk sekali menghabiskan energi membahas masalah Bank Century, berdebat dengan pertanyaan-pertanyaan yang selalu diulang-ulang dari satu orang ke orang yang lain.

Rakyat hanya butuh pekerjaan, uang yang di Antaboga kembali, harga-harga tidak mahal, daya beli membaik, masa depan terjamin. Itu saja yang rakyat butuhkan. Peduli setan dengan apakah pelaku-pelaku skandal Century itu dihukum atau diimpeach. Artinya, jika memang berniat untuk menghukum mereka, kenapa tidak memakai hak interprelasi saja, sehingga tak menghabiskan biaya tinggi serta melibatkan energi rakyat yang begitu besar? Pansus Bank Century itu tidak penting. Selain hanya memperlihatkan immaturitasnya, DPR juga tampak bodoh dengan alur pertanyaan yang di situ-situ saja. 1 pertanyaan yang sama (yang sudah terjawab) bisa dipertanyakan kembali oleh 6 anggota pansus selama berjam-jam bahkan berhari-hari berikutnya.

Andaikan saja DPR membuat Pansus untuk mengentaskan kemiskinan, Pansus untuk pengawasan pembangunan jalan-jalan yang sudah mulai rusak, Pansus untuk pengadaan pekerjaan bagi para pengangguran, Pansus untuk memikirkan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Skill penduduk negeri ini sehingga dapat menyamai capaian-capaian India, China, Filipina, Pansus untuk para penculikan anak, Pansus yang memikirkan nasib anak jalanan. Itu akan lebih baik daripada buang-buang energi membahas masalah skandal politik, yang ujung-ujungnya berniat impeachment, lain tidak.

Kenapa Hak Angket mesti ke impeachment? Begini, andai saja fakta-fakta dan bukti-bukti terungkap selama penyelidikan dan analisis Panitia Angket terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhasil diungkapkan, dan andaikata fakta-fakta dan bukti-bukti itu menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah sekitar masalah bailout Bank Century ini telah benar, menguntungkan rakyat, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah tentu aman-aman saja.

Namun jika penyelidikan Panitia Angket menyimpulkan telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka, laporan Panitia Angket harus disampaikan ke rapat paripurna DPR untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi sebelum laporan itu diputuskan untuk diterima atau ditolak oleh fraksi-fraksi tentunya, baik secara aklamasi maupun melalui pemungutan suara. Keputusan DPR tersebut disampaikan kepada Presiden. Selanjutnya DPR dapat menindaklanjuti keputusan itu sesuai kewenangan DPR (Pasal 182 Peraturan Tata Tertib DPR).

Tindak lanjut atas keputusan DPR tentang penggunaan hak angket diatur dalam Pasal 184 ayat (1a) ialah menyampaikan “Hak Menyatakan Pendapat” atas keputusan hasil penyelidikan melalui penggunaan hak angket, atau langsung menggunakan ketentuan Pasal 184 ayat (1b) yakni Hak Menyatakan Pendapat untuk menduga bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. Penggunaan ketentuan pasal ini – yang merupakan ketentuan yang bersumber dari ketentuan Pasal 7B ayat (1) UUD 1945 – memang sangat serius. Ketentuan inilah yang dikenal dengan istilah “impeachment” terhadap Presiden. Dan jika pendapat DPR membenarkan hal itu terjadi, maka Mahkamah Konstitusilah yang memutuskan apakah pendapat DPR itu terbukti atau tidak. Kalau MK memutuskan terbukti, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7B ayat 5 UUD 1945 jo Pasal 190 Peraturan Tata Tertib DPR).

Tantangan Global
Sementara, di depan kita berjuta tantangan menghadang, dari kemiskinan dan keterbatasan sarana air bersih–tidak hanya di daerah terpencil bahkan di Jakarta pun banyak masyarakat yang kekurangan air bersih, ditandatanganinya perjanjian FTA China+Asean, sampai isu-isu kebangkitan India-China. Coba saja kita lihat China misalnya. Saat ini, China sedang menikmati hasil kerja kerasnya—tentu saja sekarang masih bekerja keras untuk sekarang dan masa depan—dengan capaian ekspor terbesar di dunia, yang mencapai US$1,20 trilyun, mengalahkan Jerman. Bandingkan dengan ekspor Indonesia yang hanya mencapai US$ 7,15 miliar. Dahulu, sepanjang krisis finansial global, ekspor China turun 18,8 persen pada 11 bulan pertama dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, pangsa pasar produk China terus bertambah pada tahun 2009. China pun merevisi capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 dari 9 persen menjadi 9,6 persen, yang kemudian semakin mengukuhkan posisinya sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Jepang.

Produk ekspor China yang terus membanjiri negara lain. Selain itu, China juga telah membuat kebijakan yang tidak resmi mengenai pematokan kurs yuan terhadap dollar AS sejak musim panas 2008 untuk membuat produknya semakin kompetitif. Meskipun terus mendapatkan tekanan atas kebijakannya ini, China terus menjaga stabilitas dasar. Bagi China, ekspor sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonominya serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
Bagi China, mengekspor 30 juta potong kaos dapat memberikan keuntungan ekonomi jauh lebih tinggi jika dibandingkan mengekspor satu unit pesawat Boeing 747. Karena mengekspor 30 juta kaos berarti menciptakan lapangan kerja untuk 10.000 orang. Dengan adanya 10.000 pekerja berarti setidaknya ada sekitar 30.000 orang termasuk keluarga mereka yang dapat meningkatkan kesejahteraan inilah cara China menghadapi kontroversi apakah China harus mendukung industri padat karya atau harus meningkatkan produksinya dengan barang-barang yang canggih dan berharga tinggi.

Belum lagi jika kita membicarakan China dari segi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini Pemerintah China menggenjot dana riset di dalam negeri. Sekitar 5.000 ilmuwan China terlibat dalam riset nanoteknologi. Pada akhir 2009 lalu, China memulai pembangunan pusat antariksa (space center) ke empat, Pembangunan tersebut diyakini sebagai bagian ambisi China untuk meluncurkan satelit dan eksplorasi luar angkasa setelah enam tahun lalu berhasil mengirim astronotnya ke orbit.

Saat ini China menjadi negara ketiga setelah Rusia dan AS yang memiliki program pengiriman astronot ke luar angkasa. Target mendatang China lainnya adalah mendaratkan pesawat tanpa awak di bulan pada 2012, misi pengambilan sampel di bulan pada 2015, hingga penerbangan berawak ke bulan pada 2017.

China juga memiliki Compass, yang direncanakan berada di ketinggian orbit 21.250 kilometer dengan satu kali mengelilingi bumi 12,6 jam. Rencananya ada 35 satelit Compass di orbit. Compass dibuat untuk dua pasar: militer China dan kalangan sipil di seluruh dunia. Pada Desember tahun lalu, Badan Survei dan Pemetaan China mengumumkan tengah menyiapkan satelit penangkap citra bumi dengan resolusi tinggi untuk memantau tata guna lahan, agrikultur, lalu lintas, dan perencanaan kota, ZY 3. Satelit ini akan diluncurkan pada 2011 di Taiyuan, salah satu pusat antariksa China dengan tinggi orbit 500 kilometer. Satelit ini diplot beroperasi di 84° lintang utara – 84° lintang selatan. Itu artinya, hanya sedikit wilayah bumi yang tidak dimonitor oleh satelit ini.

China juga sedang sibuk memproduksi—dengan demikian juga mendesain dan memikirkan menembus pasar-pasar dunia—mobil-mobil buatannya sendiri, disamping produk-produk elektronik rumahan yang sudah lama berjalan seperti televisi, DVD, kulkas, dan seterusnya. Anda pasti tahu mobil Cherry yang mungil dan tampak seperti mobil Eropa itu. Ya, silakan jajal mobil buatan Chery asal Republik Rakyat China. Mereka mengklaim memasarkan kendaraan dengan basis teknologi mesin dari Austria dan desain paninfarina dari Italia. Tak main-main, teknologi mesin produk Chery dibuat oleh firma yang juga mendesain mesin balap mobil Ferrari.

Pada tahun 2008, FIAT memesan 100.000 unit mesin kepada Chery motor di China. Kerja sama juga dilakukan dengan Chrysler. Konon, penjualan Chery Tiggo di China berada di atas Honda CRV, Hyundai Tucson, dan Kia Sportage. Chery merupakan perusahaan otomotif milik Pemerintah Provinsi An Hui yang produksi perdananya diluncurkan tahun 1999 dan menghasilkan mobil yang ke satu juta bulan Agustus 2007.

Negara Si Buta dari Goa Hantu
Mungkin inilah konsekwensi dijadikannya si Buta dari Goa Hantu idola. Alih-alih membela orang lain, membela dirinya sendiri saja kesulitan. Bagaimana dia dapat bertarung, mencari makan saja harus meminta bantuan orang lain. Bagaimana dia dapat membangun rumah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, bangun dari tidur saja susah. Inilah Indonesia kita. Selalu saja berpikir searah: jika yang satu melakukan A, yang lain juga ingin berbuat yang sama. DPR seperti orang kehilangan arah, merasa begitu tingginya dengan pansus-pansus yang tiada guna.

Awalnya, saya berpikir, Pansus Century itu berjalan cepat dengan pertanyaan-pertanyaan cekatan, tidak dulang-ulang dan bodoh. Artinya, jika memang, dengan pertanyaan-pertanyaan lugas dan cepat yang hanya butuh 1 bulan saja sudah selesai, kemudian DPR dapat mengambil kesimpulan bahwa BI dan Menteri Keuangan memang bersalah, sudah saja diputuskan mereka tidak dapat dipercaya dengan menciptakan mosi tidak percaya. Dengan perbuatan mereka yang seperti ini, mencla-mencle tak menentu, ada pertanyaan kemudian: ada apa ini? Apakah begini kinerja DPR selama ini? Atau memang sampai di situ saja kapasitas mereka?

Rakyat jenuh dengan dagelan-dagelan seperti ini. Apa anggota Pansus itu berpikir di tengah kesusahannya rakyat memuji-muji pertanyaan-pertanyaan konyol itu? Rakyat justru sedang menunggu tindakan-tindakan konkrit Pemerintah sebagai pelaksana (executive) dan DPR sebagai supervisor dan pen-support kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang—tak usah jauh-jauh sejahtera—diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, dari pendidikan sampai pekerjaan, dari tindakan ketidakadilan oleh aparat polisi, kejaksaan, preman, tindakan ugal-ugalan pengendara mobil dan motor, dan banyak masalah lain. Sesungguhnya, begitu banyak masalah yang perlu ditutaskan bersama-sama.
Yang rakyat rasakan—setidaknya saya—adalah rasa jijik dan serasa ingin muntah melihat tingkah anggota-anggota Pansus dan DPR yang belum ada tindakan kongkrit sampai sekarang. Di tingkat dunia, Human Development Index kita masih kalah dibandingkan negara perang Palestina, kita di tingkat ke 111. Apa ini yang disebut negara membangun? Negara demokratis yang penuh dengan anggota DPR (anggora partai sih yang bener) yang hanya ngurusin urusan-urusan remeh. Mungkin inilah risiko menjadi negara si buta dari gua hantu. Pemimpinnya buta, rakyatnya hampir mati menjadi hantu.

Mereka Suka Melihat Pohon daripada Hutannya:
Ini merupakan ciri umum di antara orang-orang autistik: mereka melihat bagian-bagiannya (detailnya) bukan keseluruhan. Ini merupakan masalah di beberapa tempat kerja, tapi merupakan atribut yang luar biasa jika Anda mencari … detail ruang anomaly yang luar biasa (sebagai astronom), sel-sel yang unik (sebagai teknisi laboratorium), perbedaan-perbedaan di antara spesies (sebagai peneliti biologis), karakteristik suara yang dihasilkan instumen musik (sebagai musikus atau music arranger), berbagai kelemahan dalam rangka dan hitungan permesinan (sebagai engineer), sifat-sifat khusus benda (sebagai gemologist, juru taksir barang-barang antik, atau sejarawan seni).

Keluarga adalah Satu-satunya Temannya:
Ciri ini mungkin saja tak bisa dibawa ke tempat kerja professional. Namun ini merupakan atribut yang penting jika Anda mencari… seorang penjaga hutan; seorang penulis atau seniman; seorang estate caretaker; seorang horticulturalist; atau bahkan seorang ahli paleontolog. Namun demikian, kurangnya minat kepada orang lain tidak menunjukkan kurangnya minat atau kemampuan untuk mengelola barang, hewan, atau sistem. Dan tidak mudah menemukan orang yang memenuhi syarat dan bersedia menghabiskan waktu yang lama dalam rangka mengerjakan tugas dalam kesendirian.

Mereka hanya suka melakukan… [isilah tanda kurung ini]:
Jika Anda pernah bekerja di museum, laboratorium atau universitas, Anda akan menemukan dunia yang penuh keikhlasan, orang-orang yang penuh gairah. Untuk seorang akademisi, minat mereka, tidak peduli seberapa kecil, adalah sangat menarik. Hal yang sama juga berlaku bagi profesional museum dan arkeolog, yang menghabiskan hidup mereka mempelajari artefak, tulang atau tekstil.

Memikirkan Gambar, Tapi Susah Memahami Percakapan: Beberapa orang autistik orang dapat dengan mudah membayangkan suatu gambar 2-dimensi sebagai objek 3-dimensi. Dengan pelatihan yang sesuai, orang-orang ini bisa menjadi calon ideal untuk pekerjaan dalam bidang-bidang seperti CAD (computer aided design), konstruksi model arsitektur, desain industri, menunjukkan prototipe, dan banyak lagi. Kuncinya adalah menemukan dan mendukung pelatihan yang dapat menyebabkan karier tersebut.

Sangat Rule-Oriented yang Dapat Membuat Orang Jadi Gila!
Dalam tempat kerja yang khusus, kebanyakan orang melanggar peraturan, hal yang sangat sulit dilakukan orang autistik, yang butuh dan merespon struktur. Tapi ada banyak tempat kerja di mana aturan-aturan yang mutlak–untuk semua orang. Seperti pada dunia militer, keamanan negara, administrasi negara, rumah sakit dan laboratorium, peraturan tidak hanya penting–tetapi sangat sangat penting.

Lebih Suka Hewan Daripada Manusia
Tak mudah menjadi dokter hewan. Tapi bisa juga dipertimbangkan karir lain yang animal-oriented seperti merawat kuda peternakan, kandang atau pacuan kuda. Zookeeper atau curator hewan di kebun binatang atau peternakan. Menjadi seorang naturalist atau pakar penangkaran hewan. Naturalis atau ahli peternakan di museum atau akuarium. Bisa juga bekerja pada toko hewan peliharaan. Teknisi areal praktek dokter hewan. Dan banyak lagi yang lain. Daftarnya bisa ditambah terus menerus.
Selalu Open-Minded:

Siapa yang ada di luar sana? Apa yang mereka kerjakan? Dan banyak pertanyaan lainnya. Bagi orang-orang dengan spectrum autis, jawabannya haruslah seluas mungkin. Banyak karir yang pas untuk tipe in, perhatikan hobby, kemampuan dan kebutuhan anak-anak Anda, mungkin saja mereka termasuk di dalamnya.